BANGKALAN, RadarMadura.id – Kemiskinan di Pulau Madura membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) per Maret 2024, empat kabupaten di Madura mencatatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi.
Persentase penduduk miskin di Pulau Garam berada jauh di atas rata-rata Jawa Timur. Perinciannya, Kabupaten Sampang 20,83 persen, Bangkalan 18,66 persen, Sumenep 17,78 persen, dan Kabupaten Pamekasan 13,41 persen. Sementara persentase kemiskinan di Jatim 9,79 persen.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Mohammad Nasih Aschal mendorong agar pemprov memberi perhatian serius masalah kemiskinan di Pulau Garam. Sehingga, problem tersebut bisa segera terselesaikan.
Politikus yang akrab disapa Ra Nasih itu sudah lama dikenal dan intens memperjuangkan pengentasan kemiskinan di Madura. Sebab, Madura hingga saat ini masih dilabeli sebagai daerah tertinggal dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di jatim
Akar persoalan pengentasan kemiskinan di Madura salah satunya adalah minimnya lapangan pekerjaan. Sehinggga, cenderung membuat mindset masyarakat Madura itu merantau untuk bekerja guna mengubah nasib.
”Madura sejak dulu sampai sekarang, kalau bicara bekerja, merantau semua akhirnya. Karena memang lapangan pekerjaan di Madura masih minim,” sebutnya.
Lapangan pekerjaan bukan sekadar masalah ekonomi kerakyatan. Tetapi, harus terbangun sistem yang menyeluruh. Sehingga, mampu menarik investasi yang kemudian berdampak pada lapangan pekerjaan.
Selama ini masih banyak problem yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan iklim investasi di Pulau Garam. Antara lain, karena banyak pelaku usaha yang merasa sulit untuk mengurus izin ketika ingin mengembangkan usaha di Madura. Juga, adanya sekelompok warga tertentu yang tidak ingin menerima kehadiran investor.
Salah satu potensi investasi yang paling besar untuk dikembangkan di Pulau Madura adalah sektor wisata. Sebab, Madura memiliki segudang potensi destinasi yang dapat dikembangkan dan bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
”Tinggal bagaimana menjaga dan merawat, sehingga tidak bertentangan dengan kultur dan budaya yang ada. Artinya, masuknya investor dalam rangka memberikan dukungan terhadap masyarakat Madura dengan karakteristiknya,” sambung ketua Fraksi Nasdem Bangkalan tersebut.
Salah satu kelemahan Madura yang membuat investor ogah untuk mengembangkan investasi di Pulau Garam yaitu masalah keamanan. Selain itu juga disebabkan masalah infrastruktur yang belum sepenuhnya merata.
”Investor dalam mengembangkan usahanya akan memilih yang infrastrukturnya memadai. Misalnya kalau akses jalannya belum baik, tentu akan menjadi pertimbangan investor,” ungkapnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Syaikhona Moh Kholil itu menambahkan, peluang pengentasan kemiskinan di Madura sangat terbuka. Sebab, kesadaran masyarakat terkait dengan pendidikan sudah mulai meningkat.
”Madura itu SDM-nya baik dan bagus, tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Tapi terkadang terlalu terbawa dengan framing negatif. Maka, yang harus dibangun pemerintah bukan hanya programnya saja, melainkan juga mindset masyarakat,” tegasnya.
Salah satu Nawa Bhakti Satya Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur adalah Jatim Kerja. Program itu bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus menekan angka kemiskinan. ”Sekarang tinggal bagaimana Jatim Kerja menjadi program yang benar-benar memberikan kabar baik bagi masyarakat,” terangnya.
Politikus muda kelahiran Bangkalan itu juga mendorong pemerintah kabupaten ataupun provinsi mencanangkan program pengentasan kemiskinan dengan serius. Yakni, sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
”Bantuan sosial itu memang dibutuhkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi, ada masyarakat yang ingin bergerak sendiri, untuk berwirausaha, bekerja, dan lain sebagaianya,” pungkasnya. (*/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti