BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mulai melirik kembali penerapan parkir berlangganan. Sebab, penerapan parkir kovensional dinilai tidak begitu maksimal.
Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Fadhurrosi menyatakan, pemkab di-deadline oleh Bappenda Jawa Timur agar awal bulan ini sudah menerapkan kembali parkir berlangganan.
Sebab itu, pemkab perlu mengevaluasi dan mendata seluruh titik parkir dan jumlah jukir, terutama di wilayah perkotaan.
”Semestinya, awal bulan ini sudah beralih ke parkir berlangganan. Tapi, kami tidak mau tergesa-gesa, semua harus dievaluasi dengan baik,” terangnya Minggu (16/3).
Pihaknya sudah memanggil jukir yang selama ini mendapatkan honor. Saat hearing dengan legislatif, para jukir sepakat mengikuti semua arahan Pemkab Bangkalan.
Dia juga menegaskan, pemerintah sudah mengumumkan kembali penerapan parkir berlangganan, tidak ada lagi pungutan parkir.
”Ketika nanti pemerintah mengumumkan, kami mohon masyarakat juga ikut mengawal kebijakan ini,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan Akhmad Roniyun Hamid menyatakan, sejauh ini instansinya mesih menerapkan parkir konvensional. Meskipun sempat ada wacana untuk beralih kembali ke parkir berlangganan.
”Jika nanti kembali menggunakan sistem berlangganan perlu kita benahi bersama agar lebih maksimal,” katanya.
Saat ini pihaknya akan memaksimalkan parkir konvensional yang baru berjalan selama dua bulan lebih. Dia mengakui, penerapan parkir konvensional itu belum begitu maksimal.
Apalagi, banyak jukir yang enggan membeli karcis yang telah disediakan oleh instansinya.
Akan kami maksimalkan parkir konvensional ini, smbil lalu menunggu arahan bupati untuk penerapan parkir berlangganan,” tandasnya. (za/jup)
Editor : Ina Herdiyana