BANGKALAN, RadarMadura.id – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Bangkalan mendapat alokasi anggaran pembangunan untuk gedung perpustakaan daerah (perpusda). Nilainya Rp 10,746 miliar.
Dana jumbo itu berasal dari dua sumber anggaran, yakni APBD dan dana alokasi khusus (DAK). Anggaran tersebut dipecah menjadi empat paket. Yakni, perencanaan, pengawasan, pembangunan fisik, dan pengadaan urukan.
Namun, realisasi anggaran pembangunan gedung perpusda tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Alasannya, pemkab masih menunggu peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perihal pemanfaatan dana transfer itu.
Kepala Dispusip Bangkalan Ainul Gufron menyatakan, mayoritas anggaran pembangunan perpusda beras dari DAJ. Sementara pemkab hanya menyediakan lahan, menyusun perencanaan, dan pengawasan.
”Pembangunan perpusda akan dilakukan di tempat baru. Menggunakan lahan pemkab yang ada di Kelurahan Bancaran, Bangkalan,” katanya.
Namun, pembangunan infrastruktur literasi tersebut belum diketahui kapan digarap. Pihaknya berdalih masih menunggu peraturan dari Kemenkeu.
”Kami belum tahu kapan akan mulai pembangunannya karena diharuskan menunggu peraturan Kemenkeu,” imbuhnya.
Ainul mengaku sudah melakukan beberapa persiapan pembangunan itu. Mulai dari perencanaan hingga penyiapan lahan. Namun, untuk pembangunan fisik dan pengawasan lainya, masih menunggu peraturan Kemenkeu.
”Sudah ada edaran bersama pemkab, diharuskan menunggu untuk realisasi bantuan pusat hingga ada peraturan Kemnkeu yang baru,” paparnya.
Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib menyatakan, pembangunan gedung perpusda diajukan sejak 2023. Namun, baru mendapat kucuran anggaran dari pemerintah pusat tahun ini.
”Saya harap pembangunan ini cepat digarap agar nanti bisa selesai lebih awal dan segera dimanfaatkan,” pintanya. (din/jup)
Editor : Ina Herdiyana