BANGKALAN, RadarMadura.id - Gaya bicaranya lantang. Blak-blakan jika berkomunikasi dengan siapa pun.
Baik itu dengan teman, kolega, bahkan dengan pejabat setingkat bupati sekalipun. Begitu pun saat berorasi, suaranya melengking memekak telinga.
Bukan karena volumenya yang tinggi, tapi karena kritikannya yang pedas, tajam dan bikin gerah siapa pun yang disorotnya.
Baca Juga: PTUN Surabaya Tolak Gugatan Eks PPK Palengaan dan Proppo, Kuasa Hukum Penggugat Pilih Pikir-Pikir
Itulah Mahmudi Ibnu Khotib. Seorang aktivis senior di Bangkalan.
Sosok yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan tokoh penggerak sosial dalam Madura Awards 2024 itu memang dikenal keras.
Namun, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Lahir pada 6 Juni 1982 dari latar belakang keluarga yang sederhana, membuatnya selalu geram jika melihat ketimpangan sosial.
Apalagi, ketimpangan itu sengaja muncul dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat kecil.
Tak terhitung jumlah kebijakan pemerintah daerah yang tak luput dari sorotannya.
Terutama soal kesejahteraan. Maklum, kabupaten yang dikenal dengan Kota Salak ini selalu menduduki peringkat 6 besar soal kemiskinan se-Jawa Timur.
Itulah penyebab suami Alfiatun Nurul Aini itu selalu memberi masukan positif pada pemerintah daerah.
”Saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin bergerak untuk siapa pun demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Mahmudi saat ditemui di kantor Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinsos Bangkalan, Jumat (10/1).
Duduk di kursi sofa sambil mengisap rokok, bapak lima anak itu tak menyangka dirinya bakal dinobatkan sebagai tokoh penggerak sosial.
Sebab, yang dilakukannya selama ini murni untuk kepentingan masyarakat dan tidak pernah tebersit mengharapkan imbalan apa pun, apalagi pengakuan dari mana pun.
Sembari menyeruput kopi, di ruangan yang luasnya tak lebih dari 3 x 5 meter itu, alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut banyak bercerita tentang sejarah gerakan sosialnya di Bangkalan.
Mulai dari door-to-door ke pelosok desa hingga menginap ke rumah-rumah warga.
Upaya itu dilakukan hanya untuk mencari tahu kebenaran, apakah masyarakat di kabupaten yang berjuluk Kota Zikir dan Salawat ini memang benar-benar miskin sesuai dengan data BPS atau hanya salah data.
Sebab, sepengetahuannya, IPM Bangkalan selalu menduduki ranking terendah dibandingkan dengan 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur.
”Dari situlah hati saya tergerak Bangkalan ini harus maju dan bangkit dari keterpurukan,” semangatnya.
Namun, Mahmudi sempat bingung untuk memulai. Baginya, mustahil bisa mendorong pemerintah daerah untuk melangkah maju. Sebab, dia sadar bukan siapa-siapa.
”Eksekutif bukan, legislatif juga bukan. Tapi, saya keukeuh, ini tidak bisa dibiarkan berlaru-larut. Kita ketahui bersama dari kurun waktu 2005 hingga 2015, sesuai data BPS, IPM Kabupaten Bangkalan sangat rendah.
Indikator itu dilihat dari angka kemiskinan yang tinggi dan kesehatan yang buruk,” katanya mengenang awal mula gerakan sosial yang dilakukannya.
Di tahun 2018 itulah dia bersama teman-teman yang peduli terhadap kemiskinan melakukan check and re-check.
”Sebelum turun ke bawah, kami koordinasi dulu dengan pemerintah dalam hal ini dinas sosial (dinsos) berkaitan dengan data kemiskinan. Baik penerima bansos ataupun yang lainnya,” ungkapnya.
Satu tahun berjalan, dirinya masih melakukan pendataan secara tidak resmi.
”Tidak resmi itu, artinya inisiatif sendiri melakukan pendataan. Ternyata hasil pengumpulan data, banyak ditemukan ketidaksesuaian. Ada orang yang kaya mendapatkan bansos, sementara yang betul-betul miskin sama sekali tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah,” ungkap Mahmudi.
Hasil pendataan itu dia sajikan pada pemerintah. Hingga akhirnya, gerakannya diakomodasi oleh Dinsos Bangkalan.
”Akhirnya pemerintah mau diajak turun ke bawah untuk ikut membuktikan ketidaksesuaian data kemiskinan,” ucapnya.
Pemerintah daerah membentuk sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) sesuai dengan surat edaran (SE) Menteri Sosial. Pria yang menjabat sebagai bupati Lira Kabupaten Bangkalan itu ditunjuk sebagai ketua SLRT.
Dari situlah, keinginan untuk mendorong pemerintah melakukan perubahan lebih leluasa.
”Kami akhirnya membuat program Geruduk Desa. Kami rekrut 18 orang sebagai koordinator tiap kecamatan untuk melakukan verifikasi data kemiskinan,” jelasnya.
Dari data faktual itulah akhirnya banyak ditemukan ketidaksesuaian. Lagi-lagi ditemukan orang meninggal masih tercatat menerima bantuan dan sebagainya.
”Kami menyajikan data tidak hanya cuap-cuap belaka. Tapi, lengkap by name by addres. Itulah cikal bakal IPM Kabupaten Bangkalan mulai merangkak naik,” katanya.
Sesuai data BPS, IPM Kabupaten Bangkalan meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Yakni, selama 2020 hingga 2023.
Perinciannya, pada 2020 IPM Bangkalan 65,17 persen, tahun 2021 naik menjadi 65,42 persen, dan 2022 naik lagi menjadi 66,11 persen. Kemudian, pada 2023 kembali naik menjadi 66,82 persen.
”Itu artinya, masukan kami bersama teman-teman yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah membuahkan hasil. Ditambah, dinas sosial dan OPD lain juga proaktif untuk bersama-sama melakukan terobosan,” ujarnya.
Pria menjabat Sekjend Lira Jawa Timur itu berharap kabupaten yang dicintainya itu bisa menjadi daerah yang dapat dibanggakan oleh masyarakatnya.
Untuk itu, dia berharap semua masyarakat ikut andil memberikan kontribusi agar Bangkalan terus melangkah lebih baik dan maju. (gik/luq)
Editor : Fatmasari Margaretta