BANGKALAN, RadarMadura.id – Ruas jalan lingkungan pedesaan di Bangkalan belum terdata dengan baik.
Indikasinya, belum ada satu pun ruas jalan lingkungan pedesaan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) bupati.
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKP Bangkalan Zainal Arifin menjelaskan, ruas jalan lingkungan dibagi dua. Yakni, jalan lingkungan pedesaan dan perkotaan.
Sementara yang sudah ditetapkan berdasarkan SK bupati baru ruas jalan lingkungan perkotaan.
Peningkatan ruas jalan lingkungan yang belum ditetapkan berdasarkan SK bupati tidak dapat dianggarkan melalui APBD.
Dengan demikian, peningkatan infrastruktur ruas jalan lingkungan hanya menyetuh wilayah perkotaan.
Pria yang biasa disapa Ayik itu berjanji untuk segera mendata ruas jalan lingkungan pedesaan. Dengan begitu, peningkatannya bisa ditangani melalui APBD.
Pihaknya menargetkan, pendataan bakal dimulai akhir tahun ini atau 2025. Pendataan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
”Kami belum ada anggaran untuk menetapkan ruas jalan tersebut. Koordinasinya tentu dengan kepala desa,” jelasnya.
Pria berkacamata itu menambahkan, ruas jalan lingkungan perkotaan di Bangkalan yang sudah ditetapkan berdasarkan SK bupati 307.
Peningkatan infrastruktur ratusan ruas jalan itu bisa dianggarkan melalui APBD.
Kabid Administrasi Aset BPKAD Bangkalan Abdoes Sjahid mengaku menerima usulan ruas jalan dari dua instansi.
Salah satunya, DPRKP Bangkalan yang mengusulkan ratusan ruas jalan lingkungna perkotaan. Namun, proses sertifikasinya tidak bisa dilakukan tahun ini.
”Untuk yang DPRKP akan kami lakukan tahun 2025 karena masuk aset baru. Yang kami prioritaskan jalan lama dulu,” ujarnya. (ay/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia