BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan serius menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Salah satunya dengan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA).
Pembentukan lembaga tersebut digagas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan.
Rapat koordinasi (rakor) pembentukan UPTD itu dilaksanakan di aula Gedung PKPRI Bangkalan Senin (3/6).
Kepala Dinas KBP3A Bangkalan Sudiyo menyampaikan, pembentukan UPTD PPA di Kota Salak terbilang lambat.
Sebab, dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur (Jatim), 28 daerah sudah membentuk UPTD PPA.
”Makanya, kami berharap dengan adanya rakor ini, UPTD PPA di Bangkalan segera terbentuk,” ucap pria yang biasa disapa Yoyok itu.
UPTD PPA sangat penting. Keberadaannya akan membuat kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak tertangani maksimal.
Karena ditangani langsung oleh unit teknis yang membidangi.
Sekkab Bangkalan Moh. Taufan Zairinsjah mendukung pembentukan UPTD PPA yang diinisiasi dinas KBP3A.
Sebab, memang sudah semestinya perempuan dan anak tidak menjadi sasaran kekerasan. Baik dari orang terdekatnya maupun lingkungan sekitar.
”Kekerasan sangat bahaya, apalagi yang menjadi korban adalah anak. Maka, tidak jarang bisa menyebabkan anak depresi,” katanya.
”Sedangkan kekerasan tidak hanya berupa fisik, melainkan juga psikis. Misalnya, bullying dan semacamnya,” tambahnya. (jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia