BANGKALAN, RadarMadura.id – Pencairan bantuan operasional sekolah (BOS) tahap dua telah selesai. Sejumlah lembaga juga telah mengusulkan SK sinkronisasi untuk pemanfaatan BOS tahun depan. Hasilnya, usulan tersebut mengalami peningkatan seribu siswa.
Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Dispendik Bangkalan Risman Iriyanto menyampaikan, setiap lembaga yang mendapatkan BOS wajib melakukan sinkronisasi.
Tujuannya, sebagai acuan alokasi penerima tahun selanjutnya berdasarkan jumlah siswa. ”Sinkronisasi dilakukan setiap 31 Agustus,” katanya.
Baca Juga: SDN Lebeng Barat 3, Pasongsongan, Sumenep, Maksimalkan Dimensi Kebinekaan dan Kearifan Lokal
Dia mengungkapkan, dibandingkan hasil sinkronisasi 2022, sinkronisasi siswa SMP tahun ini lebih banyak. Yakni, dari 35.397 siswa sinkronisasi 2022 menjadi 36.597 siswa dari 263 lembaga yang disinkronisasi tahun ini. Jumlah usulan meningkat 1.200 siswa.
Bertambahnya jumlah siswa yang diusulkan tersebut karena beberapa faktor. Seperti bertambahnya kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya dan masa pandemi sudah selesai. Faktor tersebut menjadi indikator bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) juga meningkat.
”Kami memang sedang berupaya keras untuk meningkatkan IPM di sektor pendidikan dan alhamdulillah tingkat kesadaran masyarakat juga mulai terbuka,” ucapnya.
Nominal bantuan siswa SMP mendapatkan Rp 1.260.000. Alokasi BOS SMP 2023 mencapai Rp 44 miliar. Sementara untuk alokasi BOS SMP 2024 berkisar Rp 46 miliar berdasarkan jumlah siswa. Dispendik mengeklaim data yang diusulkan berdasarkan sinkronisasi dengan data kependudukan.
Baca Juga: Jangan Lupa Bayar Pajak, Ya! BPPKAD Sumenep Yakin Target PBB Tercapai
”Data yang diusulkan pasti sudah disinkronisasi oleh pusat dengan kependudukan. Tujuannya, menghindari data ganda,” ucapnya.
Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Subaidi meminta dana BOS digunakan sebagaimana mestinya. Terutama diperuntukkan sebagai rehab ringan sekolah.
Langkah tersebut dapat menghindari atau meminimalkan penyalahgunaan yang kurang efektif. ”Misalnya 30–40 persen digunakan untuk rehab ringan. Karena anggaran dari dinas mulai berkurang, sekolah harus mandiri,” katanya. (ay/luq)
Editor : Fatmasari Margaretta