BANGKALAN, RadarMadura.id – Pembangunan rumah sakit (RS) tipe D yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan sepertinya belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Alasannya, kemampuan fiskal pemkab sangat terbatas.
Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan RS D di Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, mencapai puluhan miliar. Dengan demikian, opsi yang disiapkan untuk memiliki rumah RS D yaitu menaikkan status Puskesmas Blega menjadi RS.
Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M. Edie menyatakan, RS D sejak awal ingin dibangun dengan dana pinjaman ke salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yaitu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
”Pengajuannya sejak pandemi Covid-19. Namun, sampai sekarang rencana itu belum direalisasikan,” ujarnya.
Pemkab akan terus berupaya merealisasikan dana pinjaman ke PT SMI. Sebab, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan RS D sangat besar. Jadi, sangat tidak memungkinkan untuk dibangun melalui APBD. ”Untuk membangun rumah sakit, kami belum mampu saat ini,” imbuhnya.
Namun, keterbatasan anggaran tersebut tidak menghalangi rencana pemkab untuk mendirikan RS D. Sebab, salah satu opsi yang akan dilakukan untuk memiliki RS D yaitu menaikkan fungsi Puskesmas Blega menjadi RS tipe D. ”Kami akan siapkan 60 bed rawat inap supaya menjadi RS. Ketika Puskesmas Blega naik menjadi RS (tipe D), nanti ada pustu yang akan naik menjadi puskesmas,” ujarnya.
Arief mengungkapkan, pembangunan RS D sangat urgen. Sebab, pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) rujukan milik pemerintah hanya bertumpu pada RSUD Syamrabu. Sementara pasien yang dilayani bukan hanya warga Bangkalan, melainkan juga masyarakat Sampang.
Dengan demikian, pihaknya menilai sangat perlu adanya faskes rujukan pendukung di wilayah timur. Dengan begitu, bisa mempermudah aksesibilitas masyarakat. Juga mengurangi mobilitas pasien yang selama ini bertumpu untuk mendapat pelayanan di RSUD Syamrabu.
”Blega ini jauh jaraknya dari pusat Bangkalan sehingga puskesmasnya kami siapkan menjadi rumah sakit. Di sisi lain, kami terus berupaya mendapatkan anggaran pembangunan RS tipe D yang lahannya sudah dibangun lebih awal,” sambungnya.
Di tempat terpisah, Kepala Puskesmas Blega Siti Safitri mengaku belum mendapat informasi mengenai rencana alih status lembaganya menjadi RS. Namun, pihaknya tidak mempersoalkan hal itu. ”Kami ikut saja apa yang menjadi keputusan dinkes,” katanya. (jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Fatmasari Margaretta