Peringatan HPN harus menjadi refleksi bagi insan pers untuk terus berbenah. Terutama, menjelang tahun politik. Sebagai pilar demokrasi, pers berfungsi menyajikan informasi yang valid, mengedukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail mengatakan, media massa memiliki tantangan yang sangat besar menjelang pemilu serentak 2024. Sebab, pada tahun-tahun politik seperti saat ini marak hoaks yang disebarluaskan untuk kepentingan tertentu.
”Maka di situlah media massa harus hadir dalam rangka memberikan informasi yang akurat dan berimbang untuk pembaca. Karena salah satu fungsi pers yaitu edukasi atau pendidikan,” ujarnya kemarin (8/2).
Pemilu juga akan menguji independensi seorang jurnalis. Oleh karena itu, pihaknya berharap, semua insan pers dapat menjaga netralitas dan idealismenya. ”Karena itu akan menjadi penilaian publik terhadap kredibilitas seorang jurnalis dan perusahaan pers,” imbuhnya.
Alumnus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu menambahkan, ujian terhadap dunia pers yang paling terasa saat Pemilu 2014. Saat itu, publik sempat dibingungkan dengan hasil perolehan suara yang ditayangkan di beberapa media massa. Sebab, sama-sama menayangkan kemenangan calon persiden dan wakil persiden. ”Kejadian semacam itu jangan sampai terjadi lagi,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim mengatakan, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu perlu melibatkan pers untuk mengedukasi masyarakat. Misalnya, tentang bagaimana memilih calon atau partai politik (parpol). Namun, edukasi yang dilakukan hanya sebatas prosedur dan teknis memilih.
Selain itu, media massa harus lebih luas dalam menyajikan informasi kepada publik. Termasuk tentang gagasan para calon pemimpin yang akan berkontestasi di Pemilu 2024. ”Pers juga harus berbicara tentang ide dan gagasan yang ditawarkan oleh para kontestan. Sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” imbuhnya.
Lutfil menyatakan, peringatan HPN tidak boleh monoton. HPN harus dijadikan sebagai momentum untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada pemerintah. ”Bahas dong soal utang, kemampuan membayarnya, lalu masalah pengangguran, pendidikan, dan seterusnya,” katanya. (jup/han)
Editor : Abdul Basri