Pekerja Sosial Ahli Muda Dinsos Bangkalan Sukardi menyatakan, pendataan keluarga miskin yang dilakukan lembaganya tahun lalu menyisakan delapan kecamatan yang belum selesai. Yaitu, Kecamatan Geger, Konang, Kokop, Blega, dan Galis. Kemudian, Burneh, Tragah, dan Tanah Merah. ”Tapi dari delapan kecamatan itu, sudah ada desa yang selesai,” terangnya kemarin (1/2).
Pendataan gakin lanjutan tersebut belum dimulai karaena masih menunggu proses finalisasi anggaran. Sebab, berkaitan dengan honor dan biaya transportasi petugas yang melakukan pendataan.
Dalam pendataan selama 2022, ada 125 ribu jiwa warga yang masuk garis kemiskinan di Bangkalan. Jumlah itu terdiri atas 35 ribu lebih kepala keluarga. ”Yang didata semuanya. Yaitu, yang sudah ada di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan yang belum,” jelasnya.
Sukardi menjelaskan, ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam pendataan. Di antaranya, sumber mata pencaharian, konsumsi, kesehatan, sandang, dan pendidikan. Kemudian, luas rumah, kondisi lantai, dinding, dan atap rumah.
Dengan demikian, bilamana ditemukan gakin yang memenuhi beberapa indikator tersebut, tetapi belum masuk DTKS, akan diusulkan. Menurut dia, pengajuan saat ini cukup ribet. Sebab, mengharuskan entri satu per satu. Harus mengunduh foto kartu tanda penduduk (KTP) gakin beserta rumahnya. ”Di Januari lalu kami hanya berhasil memasukkan 300 jiwa,” kata Sukardi.
Wakil Ketua Komisi DPRD Bangkalan Ach. Hariyanto berharap pendataan segera dilanjutkan. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan hajat orang banyak. Terutama, masyarakat tidak mampu yang belum menerima bantuan dari pemerintah. ”Dengan masuk di DTKS, masyarakat tidak mampu bisa perluang mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Dia mengingatkan pendataan yang dilakukan harus bebas intervensi. Dengan demikian, data kemiskinan yang ada bisa valid. ”Tanpa didasari politik di tingkat desa dan tidak didasari oleh like and dislike,” sarannya. (jup/onk) Editor : Abdul Basri