Nunuk menyampaikan, keikutsertaannya dalam kontestasi pilrek karena dorongan luar biasa dari berbagai kalangan. Antara lain, anggota senat UTM dan kolega baik nasional maupun internasional. Dia diharapkan dapat membawa UTM lebih berkontribusi di level nasional maupun internasional seperti saat dua periode menjabat Dekan Fakultas Hukum UTM.
Dorongan tersebut tentu atas pertimbangan prestasi dan komitmen membangun kelembagaan sejak masih bernama Universitas Bangkalan (Unibang) sampai menjadi kampus negeri kebanggaan masyarakat Madura. ”Saya bergabung sejak 1986, saat masih Unibang bukan UTM. Waktu itu, Unibang masih numpang di SDN Kemayoran, Bangkalan,” kenangnya.
Selama 36 tahun mengabdi dan ikut membesarkan UTM, ada banyak prestasi yang sudah diraih Prof. Nunuk. Secara akademik, beliau dipercaya menjadi dosen tamu di beberapa kampus dalam dan luar negeri. Antara lain, Unair Surabaya, Unej, UNS Solo, UB Malang, dan Unisza Terengganu Malaysia.
”Salah kalau kita berpendapat bahwa UTM baru bersiap go international. Yang benar, UTM sudah go international seperti yang sudah saya lakukan ketika menjabat dekan FH. Kerja sama yang sudah saya bangun dengan Leiden, Maastricht, dan Erasmus University, Rotterdam, Belanda. Lalu, Unisza, UMT Terengganu, dan University Sains Islam di Kuala Lumpur Malaysia,” terangnya.
Guru besar pertama di FH UTM ini juga memiliki kompetensi dan relasi yang bagus. Dia lulusan cum laude Program Doktor Ilmu Hukum Unair Surabaya. Dia juga dipercaya duduk sebagai ketua dan/atau anggota beberapa instansi pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah pusat. Antara lain, sebagai anggota TPD DKPP RI, Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur, dan timsel Bawaslu untuk 16 kabupaten di Jatim.
Yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Sumenep, Prof. Nunuk turut menyusun naskah judicial review Permendagri 8/2007 ke MA. Permohonan uji materiel tersebut dikabulkan oleh MA pada 2008. Dampaknya, Kabupaten Sumenep dapat menikmati dana bagi hasil migas sebagai daerah penghasil migas.
Prof. Nunuk menuturkan, selama proses judicial review ini, seluruh pengalaman, kompetensi dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat Madura serasa diperas habis-habisan dan menjelma menjadi energi lebih yang tercermin dalam naskah uji materiel tersebut.
”Saat menyusun naskah uji materiel itu, saya benar-benar berharap putusan MA berpihak pada kesejahteraan masyarakat Sumenep. Alhamdulillah, akhirnya Kabupaten Sumenep menjadi wilayah produksi, dan mendapat bagi hasil migasnya,” tuturnya.
Atas pengalaman dan dorongan banyak pihak itulah dirinya berkeinginan kuat mewujudkan UTM sebagai universitas berdaya saing internasional yang mandiri, inovatif, dan unggul.
”Berdasarkan data perkembangan UTM, maka konsep ke depan yang saya bangun berdasar pada tiga hal besar, yakni agility, accountability, dan humanity. Tidak boleh lembaga dikelola hanya dengan persepsi, tetapi harus dengan memahami, mengerti, dan mengetahui sumber dayanya. Baik SDM, infrastruktur, serta rekam jejak seperti MoU, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan,” tegasnya bersemangat.
Prof. Nunuk menyampaikan pandangannya bahwa penting sekali menempatkan penelitian dan pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menggali keunggulan lokal Madura.
”Saya ingin menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif dalam bidang teknologi, pangan, kewilayahan, dan humaniora berbasis digital dan riset. Juga melaksanakan penelitian dan pengabdian inovatif kepada masyarakat berbasis lokalitas, yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urainya lebih lanjut.
Selain itu, Prof. Nunuk berpendapat bahwa nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila juga menjadi prioritasnya dalam menjalankan visi dan misi UTM ke depan. Sehingga, lulusan UTM tidak hanya mampu mewujudkan kemandirian dan berkompetisi, tetapi juga punya kecintaan kepada bangsa dan negara dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
”Saya punya tiga strategi pencapaian visi, yakni kemandirian, digitalisasi, dan tata kelola berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya. (jup/han) Editor : Administrator