Informasi yang dihimpun oleh Jawa Pos Radar Madura (JPRM) di lapangan, pemufakatan jahat itu terjadi sejak lama. Diduga, tidak hanya oknum di internal kecamatan yang menikmati uang hasil setoran tersebut. Tapi, juga dibagikan ke oknum institusi lain tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Salah satu perangkat desa di Kecamatan Kwanyar yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan dugaan adanya praktik tidak baik tersebut. Menurut dia, hal itu sudah lama terjadi dan berlangsung hingga sekarang. ”Bahasanya itu kebijakan,” ujarnya.
Pria tersebut menambahkan, untuk koordinasi setoran tersebut satu pintu kepada camat. Selanjutnya, camat yang membagikan ke pihak-pihak yang lain. Besaran setoran bergantung pagu DD yang diterima oleh masing-masing desa.
”Intinya, pagu anggaran di bawah Rp 1 miliar setorannya itu belasan juta. Kalau di atas Rp 1 miliar puluhan juta. Ada yang setor hingga Rp 25 juta per termin,” ungkapnya.
”Yang ditarik setoran itu hanya untuk DD saja. Kalau ADD kan sudah tidak bisa diutak-atik, karena ada pakemnya,” imbuhnya.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah desa (pemdes) masih kebingungan saat hendak menganggarkan program. Sebab, DD yang diterima tidak utuh akibat masih ada setoran pada pihak-pihak tertentu melalui oknum kecamatan. ”Kondisi sudah seperti ini. Masih ada pandemi. Akhirnya tidak maksimal alokasinya karena masih ada kebijakan lain,” sesalnya.
Dikonfirmasi, Camat Kwanyar Hairul Rahman mengelak. Menurutnya, DD dicairkan langsung ke rekening masing-masing desa. ”Artinya, jika ada pemotongan dari oknum kecamatan, tidak mungkin, siapa yang mau motong,” ujarnya.
Hairul Rahman menegaskan, terkecuali DD-ADD dicairkan ke rekening kecamatan, bisa jadi ada pemotongan. Menurut Hairul, DD tahap pertama sudah cair semua dan sudah terealisasi. ”Termin pertama sudah terealisasi sebelum Lebaran. Jadi, pemotongan itu tidak ada,” kelitnya.
Dugaan praktik tidak baik tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syaiful Anam. Menurut dia, saat ini sudah di era keterbukaan. Jika masih ada praktik demikian, politikus Gerindra ini menegaskan akan membahayakan kepada yang bersangkutan. ”Saya rasa semua penyelenggara negara, baik tingkat atas hingga bawah, kalau melakukan hal-hal itu tidak mungkin, karena sudah era keterbukaan,” ujarnya.
Dia berharap, jika memang terjadi demikian, supaya segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. ”DD-ADD itu sudah jelas peruntukannya. Maka, jangan diselewengkan,” tegasnya.
Dengan begitu, pihaknya meminta kepada seluruh penyelenggara negara agar tidak melakukan praktik-praktik yang membahayakan pribadi atau institusinya. ”Lakukan dan laksanakan serta gunakan sesuai aturan dan ketentuan,” katanya. (rul/rus) Editor : Abdul Basri