BANGKALAN – Data pokok pendidikan (dapodik) sekolah dasar (SD) di Kota Salak masih banyak yang bermasalah. Sebab, tidak sesuai dengan kondisi riil lembaga pendidikan di lapangan. Akibatnya, mereka tidak bisa mengakses bantuan dari pemerintah.
Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Muhammad Yakub tidak menampik masih banyak lembaga pendidikan yang bermasalah di dapodik. Akibatnya, tidak mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) 2019 lantaran terganjal dapodik bermasalah.
”Ada yang tidak bisa daftar karena dapodiknya tidak sesuai dengan di lapangan,” ungkap Yakub kemarin (7/2).
Pembaharuan dapodik dapat dilakukan setiap hari. Namun, banyak lembaga yang update dapodik hanya sekali dalam satu semester. Bahkan, hanya saat penerimaan siswa baru dan siswa yang sudah lulus.
Padahal, kata Yakub, semua data tentang sekolah harus selalu di-update jika ada perubahan. Termasuk data guru, gedung, sarana dan prasana (sarpras) dan lainnya di setiap lembaga pendidikan. ”Kadang-kadang perubahan hanya dilakukan ketika hanya ada perubahan siswa,” ujarnya.
Agar semua sekolah bisa meng-update dapodik, Yakub mengimbau disdik selalu mengadakan pertemuan dengan semua operator dapodik SD. ”Kami selalu minta untuk data terbarunya agar di-update,” klaim Yakub.
Dapodik yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan akan menjadi masalah bagi lembaga itu sendiri. Sekolah yang demikian itu tidak dapat mengakses bantuan dari pemerintah pusat yang pengajuannya melalui sistem online. Sebab, acuan utama pemerintah adalah dapodik. ”Bisa mengajukan, tetapi harus ke kementerian, menyampaikan langsung,” sambungnya.
Di tempat terpsisah, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan meminta disdik juga melakukan koordinsi dengan koordinator wilayah masing-masing kecamatan. Dia meminta agar korwil juga mengingatkan lembaga pendidikan untuk selalu memperbarui dapodik.
”Jadi harus ada pendampingan terhadap sekolah, supaya berkas yang dikumpulkan tidak sia-sia,” sarannya. (jup)
Editor : Abdul Basri