PAMEKASAN – Kelangkaan garam di Indonesia seakan belum bisa diatasi. Pemerintah berencana melakukan impor garam. Namun, DPRD Pamekasan menolak rencana tersebut. Wakil rakyat curiga ada oknum yang bermain untuk memuluskan impor.
Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Samsuri dengan tegas menolak rencana impor garam. Sebab, kelangkaan garam dinilai bagian dari permainan oknum agar bisa mengakses izin impor kristal yang mengandung NaCl itu.
Lalu, Anggota Komisi II DPRD Pamekasan itu menilai, ada beberapa kejangggalan dalam persoalan garam. Yakni, realisasi anggaran Rp 300 miliar di PT Garam kurang dari 60 persen. Kemudian, pembangunan gudang senilai Rp 64 miliar juga belum terwujud. ”Kalau anggaran ini terwujud, saya yakin sangat membantu terhadap petani garam,” katanya, Senin (31/7).
Menurut Samsuri, rencana impor garam juga terkesan tergesa-gesa. Pemerintah tidak melakukan tahapan kajian yang matang. Seharusnya ditentukan terlebih dahulu kelangkaan garam konsumsi itu terjadi pada pabrikan atau rumah tangga.
Penghitungan itu akan menjadi cikal bakal penentuan jumlah garam yang bakal didatangkan dari luar negeri. ”Kelangkaan garam konsumsi terjadi di sektor pabrikan apa di rumah tangga, baru bisa disimpulkan impor itu perlu apa tidak, mendesak apa tidak,” tambahnya.
Terpisah, Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum secara implisit mengakui adanya rencana impor garam. Hanya, pria yang sekaligus memegang amanah bidang pemasaran itu belum menjelaskan secara detail.
Saat dihubungi Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pria yang diangkat menjadi Direktur Keuangan pada 21 Juni 2017 oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno itu mengaku sedang rapat. Rapat tersebut membicarakan tentang rencana impor garam. ”Iya, ini sedang meeting tentang impor garam, nanti saya kabari (hasilnya, Red),” ucapnya singkat.
Sementara itu, salah satu pimpinan perusahaan garam swasta Ali Mahdi menyampaikan, jumlah produksi garam sangat minim. Sementara, kebutuhan sangat tinggi. karena itu dia menilai upaya pemerintah mengimpor garam sudah tepat.
Mantan Direktur Pemasaran PT Garam itu menjelaskan, kebutuhan garam nasional mencapai 4 juta ton. Sementara, produksi garam di Indonesia pada musim normal, maksimal 3 juta ton. Artinya, pada musim normal saja, kekurangan kristal putih itu mencapai 1 juta ton.
Dua tahun terakhir, kata dia, produksi garam sangat rendah. Itu disebabkan musim hujan berkepanjangan. Tahun lalu, produksi garam di seluruh Indonesia hanya sekitar 250 ribu ton. Tahun ini diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
Sebab, lanjut Ali, kemarau panjang akibat fenomena alam la nina juga terjadi tahun ini. Akibatnya, garam langka. Harga garam di petani meroket. ”Yang biasanya harga garam Rp 250 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp 4 ribu per kilogram,” jelasnya.
Ali menyampaikan, kelangkaan garam itu sepihak menguntungkan petani. Tetapi, secara umum, justru mengakibatkan ketidakseimbangan, baik di dunia industri maupun khusus untuk kebutuhan konsumsi.
”Barang konsumsi atau barang industri yang bahan mentahnya menggunakan garam, pasti harganya naik. Makanya, satu-satunya jalan harus segera impor agar kondusivitas kembali normal,” paparnya.
Pria yang tidak aktif di PT Garam per akhir Juni lalu itu menambahkan, sebelum hengkang dari BUMN tersebut, pemerintah memutuskan bakal impor garam. Bahkan, pembahasan lintas kementerian intens. Diyakini, impor garam dalam waktu dekat bakal dilakukan.
Ada beberapa negara yang menjadi langganan mengirim garam ke Indonesia. Yakni, Australia dan India. Kedua negara itu penghasil garam terbesar di dunia. Tidak menutup kemungkinan, impor tahun ini juga dari dua negara tersebut.
Editor : Abdul Basri