BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerima kunjungan dan silaturahmi pejabat penting kemarin (26/2). Di antaranya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.
Daya tarik Alun-Alun Trunojoyo Sampang pasca diresmikan luar biasa. Indikasinya, ikon baru Kota Sampang itu selalu ramai pengunjung. Para pengunjung merupakan warga setempat maupun luar daerah.
Kecamatan penghasil ikan bandeng di Kota Salak tersebar di beberapa titik. Namun, kecamatan yang paling banyak memproduksi ikan bandeng adalah Blega. Karena itu, pemkab melalui Dinas Perikanan (Diskan) Bangkalan tahun ini menetapkan dua desa di Blega sebagai Kampung Bandeng.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang terus menggencarkan pembangunan infrastruktur jalan. Salah satunya jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal–Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah. Titik sebelah barat dan timur berhasil dirampungkan tahun ini.
SUMENEP – Komitmen pemkab dantim gabungan dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Keris semakin nyata. Sebagai bukti konkret, 50.680 batang rokok bodong yang berhasil disita sudah dimusnahkan.
Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai melirik sepeda motor listrik sebagai kendaraan dinas. Apalagi, secara regulasi sudah ada dasar yang kuat, yakni Instruksi Presiden (Inpres) 7/2022 dan Perbup 87/2022.
Seiring bergulirnya waktu, nama badan usaha milik daerah (BUMD) di naungan Pemkab Sumenep yang bermasalah dan kini dibidik kejari akhirnya terkuak. Perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Sumekar (Perseroda) yang sebelumnya bernama PT Sumekar Line.
Peningkatan layanan terhadap masyarakat terus diperhatikan. Terbaru, Pemkab Pamekasan launching Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa (Sip Pak Kades) untuk memenuhi layanan bagi disabilitas dan lansia.
Anggaran yang dialokasikan untuk guru pendidikan agama Islam (PAI) berstatus honorer di Pamekasan cukup besar. Buktinya, nominal yang tercantum di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan 2022 sebesar Rp 1,3 miliar lebih.
Empat pemerintah kabupaten (pemkab) di Madura berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat itu diraih atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK
