SUMENEP – Ketersediaan guru pegawai negeri sipil (PNS) untuk SMA, SMK, dan PK PLN negeri tidak ideal. Kekurangan paling banyak terjadi di wilayah kepulauan. Jika tidak segera ditangani, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Keris bisa terhambat.
Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Sumenep Sugiono Eksantoso menyatakan, keberadaan guru PNS baru tersedia 65 persen dari total kebutuhan. Dari 16 lembaga, terdapat 574 tenaga pendidik yang berstatus PNS. Sementara guru tidak tetap (GTT) yang sudah terinventarisasi di Pemprov Jatim 404 orang.
”GTT yang terdata itu hanya yang sudah memiliki SK (surat keputusan) gubernur. Insentifnya ditanggung pemprov,” terangnya kemarin (18/10). Ada beberapa GTT yang belum mendapatkan SK gubernur. Mereka dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Mempekerjakan GTT membuat kegiatan pembelajaran tidak maksimal. Sebab, banyak GTT mengampu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidangnya atau tidak linier. ”Contoh, guru BK (bimbingan dan konseling) hampir tiap sekolah yang mengajar bukan berlatar belakang BK. Kemudian, guru bahasa daerah, sosiologi, dan geografi,” ucapnya.
Sugiono mengatakan, saat ini masalah tersebut juga menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim. Lembaga di wilayah kepulauan akan menjadi prioritas pemerintah dalam memenuhi guru PNS. Pihaknya bakal melaksanakan pelatihan untuk memudahkan tenaga pendidik mengikuti rekrutmen CPNS. ”Supaya guru PNS orang Sumenep sendiri,” ucapnya.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi meminta Disdik Jatim Wilayah Sumenep menyikapi kondisi kekurangan guru PNS tersebut ke Pemprov Jatim. ”Segera disikapi agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan di kota maupun desa. Misalnya, mengangkat guru honorer yang langsung digaji oleh pemprov,” pinta politikus PBB tersebut.
Sampai saat ini, terjadi disparitas antara pendidikan di kota dan desa. Dia meminta pemerintah tidak main-main soal peningkatan mutu pendidikan. ”Pemerintah harus bisa menghitung rasio kebutuhan guru. Sebab, anggaran pendidikan sudah 20 persen dari total APBN, APBD provinsi, dan kabupaten,” desaknya. (jup)
Editor : Abdul Basri