SUMENEP, RadarMadura.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mengalami perombakan besar-besaran.
Seluruh pejabat pimpinan unit kerja dimutasi dan digantikan dengan pejabat baru. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ritme penanganan perkara.
Pejabat yang dimutasi kepala seksi intelijen (intel), kepala seksi tindak pidana umum (Kasipidum), kepala seksi tindak pidana khusus (Kasipidsus), kepala seksi perdata dan tata usaha negara (Kasidatun), serta kepala seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti (PBB).
Kelimanya dipindahtugaskan ke sejumlah kejaksaan di berbagai daerah, mulai Jawa Tengah hingga Kalimantan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Nislianudin mengatakan, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri.
Apalagi, dirinya juga baru menjabat di Kejari Sumenep. ”Ini menjadi tantangan terberat karena saya masih baru dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Menurut Nislianudin, persoalan semakin berat lantaran seluruh pejabat pembantunya dimutasi secara bersamaan.
Lima Kasi di bawah koordinasinya dipindahtugaskan seluruhnya dan akan digantikan pejabat baru.
”Lima Kasi di Kejari Sumenep dipindah semua. Nanti akan diganti orang baru. Tentu ini membutuhkan proses penyesuaian dalam penanganan tugas, karena yang menguasai medan justru dipindah,” jelasnya.
Dia menduga, mutasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian organisasi. Sebab, Kejari Sumenep kini telah naik status menjadi kejaksaan tipe A.
”Karena sudah naik kelas, pejabat yang ditempatkan juga harus disesuaikan. Sebagian penggantinya berasal dari kejaksaan tipe A, sebagian lainnya merupakan pejabat yang mendapat promosi,” terangnya.
Nislianudin menambahkan, pergantian pejabat tidak dilakukan secara serentak. Pada awal bulan depan, tiga Kasi akan dilepas dan digantikan pejabat baru.
Sementara dua Kasi lainnya, yakni pidsus dan pidum, akan menyusul. ”Pergantian dilakukan bertahap, tidak langsung semua,” katanya.
Meski demikian, Nislianudin memastikan setiap perkara yang masuk tetap akan ditangani secara maksimal.
Namun, proses penyesuaian tidak bisa dihindari karena penanganan perkara nantinya dilakukan oleh pejabat baru.
”Intinya, semua perkara akan kami selesaikan secara bertahap dan profesional,” pungkasnya. (iqb/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti