SUMENEP, RadarMadura.id - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Sumenep membeberkan faktor utama penyebab banjir yang kerap melanda kawasan perkotaan.
Temuan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Keris.
Kepala Brida Sumenep Benny Irawan menyatakan, penanganan banjir di Bumi Sumekar bersifat responsif.
Belum bertransformasi menjadi sistem adaptasi iklim yang preventif, terukur, dan berbasis data. Secara kelembagaan, koordinasi antar-OPD masih parsial.
Kebijakan adaptasi belum terintegrasi dalam RTRW/RDTR, dan pembiayaan tanggap darurat (BTT) terbatas serta birokratis, ucapnya.
Menurutnya, banjir terjadi akibat ketidakseimbangan antara dinamika alam, aktivitas manusia, dan tata kelola ruang kota.
Misalnya di daerah Pajagalan, Bangselok, dan Karangduak yang memperlihatkan genangan berulang.
”Itu akibat lemahnya adaptasi sistem perkotaan terhadap tekanan hidrometeorologis dan perubahan tata guna lahan, ujarnya.
Beny mengungkapkan, pihaknya sudah wawancara dengan dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR), bappeda, BPBD, BKAD, dan kelurahan. Dia membeberkan, ada tiga penyebab spesifik terjadinya banjir.
Pertama, klimatologis. Curah hujan tinggi dengan durasi panjang yang diperparah fenomena pasang laut dan elevasi permukaan tanah yang rendah di beberapa titik.
Kedua, antropogenik, seperti masalah sampah, sedimentasi, pembangunan yang tidak memperhatikan peil banjir dan lemahnya pengawasan di sepadan sungai.
Ketiga, pasial. Topografi yang cekung dan sistem drainase yang tidak terhubung menyebabkan aliran air tertahan di beberapa lokasi.
”Sementara pemeliharaan rutin seperti pengerukan saluran terbatas karena kendala anggaran, bebernya.
Deny mengaku sudah merancang strategi untuk menangani masalah multidimensi tersebut.
Pertama pendekatan struktural melalui normalisasi dan pelebaran saluran, redesain box culvert, pembangunan kolam retensi, serta memanfaatkan lahan PT Garam untuk dijadikan retarding basin.
Kedua, pihaknya bakal melakukan pendekatan nonstruktural. Yakni, meningkatkan kesadaran warga, melakukan penguatan koordinasi lintas OPD, pengendalian tata ruang berbasis peta rawan banjir, dan penegakan peil banjir.
Dia menambahkan, riset yang masih berlangsung ini difokuskan pada kawasan rawan banjir.
Termasuk sejumlah permukiman padat dan jalan protokol di pusat kota serta beberapa desa di Kecamatan Batuan, Saronggi, Lenteng, Bluto, dan Kalianget.
Selain itu, beberapa aspek masih dianalisis, seperti kapasitas hidraulik drainase untuk menilai daya tampung terhadap debit puncak dan pasang laut dan peta kerentanan spasial guna memetakan zona berisiko tinggi.
”Kami juga akan memperkuat efektivitas kelembagaan dan kebijakan adaptasi iklim, koordinasi antar-OPD dan mekanisme pembiayaannya, tandasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri