SUMENEP, RadarMadura.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menekan angka pengangguran belum menunjukkan hasil maksimal.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Kota Keris masih mencapai 12.261 orang.
Angka tersebut memang turun dibanding tahun sebelumnya yang menyentuh 12.463 orang.
Namun, kondisi ini mengindikasikan laju penciptaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru di daerah ujung timur Pulau Madura itu.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Sumenep Eko Kurnia Mediantoro mengakui, penyerapan tenaga kerja lokal masih tergolong rendah.
Salah satu kegiatan rekrutmen massal terakhir yang digelar pemerintah daerah adalah job fair pada September lalu yang diikuti 36 perusahaan.
Menurut Eko, hingga kini pihaknya masih terbatas dalam hal sumber data serapan tenaga kerja.
”Kami selama ini hanya mengandalkan data dari pelaksanaan job fair dan laporan resmi BPS Sumenep, ujarnya.
Dia menyebutkan, Disnaker terus berkoordinasi dengan perusahaan peserta job fair untuk memperbarui data penyerapan tenaga kerja.
Tujuannya agar efektivitas kegiatan tersebut dapat terukur dengan jelas.
”Setiap rapat evaluasi, kami minta perusahaan melaporkan jumlah pelamar, baik yang lolos maupun tidak, supaya gambaran pasar kerja di Sumenep lebih akurat, terang Eko.
Meski demikian, dia mengakui pihaknya belum memiliki data komprehensif terkait jumlah warga Sumenep yang sudah terserap di dunia kerja.
Salah satu penyebabnya ialah minimnya laporan dari perusahaan di luar kegiatan job fair.
”Banyak perusahaan tidak menyampaikan laporan rekrutmen, padahal kami sudah menghimbau agar setiap penerimaan tenaga kerja diinformasikan. Akibatnya, data kami tidak sepenuhnya valid, keluhnya.
Sebagai solusi, pihaknya kini mendorong perusahaan untuk melakukan proses rekrutmen langsung di aula Disnaker Sumenep.
Cara itu dinilai efektif karena memungkinkan pengawasan langsung sekaligus pencatatan lebih rinci terhadap jumlah pelamar dan tenaga kerja yang diterima.
”Tantangan utama pemerintah daerah masih sama, yakni menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak, tandasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri