SUMENEP, RadarMadura.id – Mu’ade awalnya senang karena mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah.
Namun, perasaan warga RT 1, RW 3, Dusun Darpa, Desa Karang Nangka, Kecamatan Raas, itu semua berubah menjadi kekecewaan.
Pasalnya, rumah yang dibangun dari program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) itu justru membebaninya.
Perempuan 75 tahun itu tercatat sebagai penerima program BSPS 2024. Namun, bantuan tersebut baru direalisasikan sejak 14 April 2025.
Pembangunan rumah itu terhenti dan dibiarkan terbengkalai tanpa kelanjutan yang pasti.
Saat Jawa Pos Radar Madura (JPRM) mendatangi kediaman Mu’ade pada Senin (21/4), bangunan tampak belum selesai.
Hanya terlihat tembok yang terbuat dari tatanan batu kumbung tanpa atap. Di sekitar bangunan juga tampak berantakan.
Mu’ade menceritakan, tukang yang bekerja membangun rumah bantuan tersebut sudah pergi.
Mereka beralasan tugasnya sebagai pekerja sudah selesai. Jika dihitung, mereka hanya bekerja selama 4 hari.
Jika pengerjaan bangunan itu mau dilanjutkan, Mu’ade harus membayar sendiri ongkos tukang.
Dia bingung karena tidak punya uang untuk melanjutkan pembangunan rumah itu.
”Uang dari mana kalau harus bayar sendiri?” katanya dengan nada bertanya.
Mu’ade juga mengaku tidak tahu berkenaan dengan anggaran bantuan tersebut.
Sebab, sejak awal tidak diinformasikan kepada dirinya. Namun, langsung didatangkan material ke rumahnya.
Rumah janda itu didatangi batu kumbung 1.500 potong, 6 pikap pasir, 15 sak semen, beberapa kayu lambeng.
Kemudian, kayu osok, kusen pintu 1 set, kusen jendela 2 set, dan beberapa besi.
”Mungkin yang lainnya belum didatangkan. Yang jelas, semen nambah sendiri, batu pondasi juga nambah, dan lainnya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Karangnangka, Kecamatan Raas, Radafir mengakui pembangunan bantuan rumah milik Mu’ade memang belum selesai 100 persen.
Menurut dia, saat ini masih dalam proses pengerjaan.
”Iya memang belum selesai, tinggal atapnya. Nanti pasti akan selesai,” katanya.
Menurut Radafir pekerjaan yang lompat tahun karena terkendala bahan material.
Keterlambatan pengerjaan juga karena ketersediaan tukang yang terbatas. Sementara kebutuhan untuk menjalankan program ini cukup banyak.
”Itu persoalannya materialnya sulit. Kami harus mendatangkan dari wilayah daratan, sedangkan ketersediaannya juga terbatas. Makanya baru dikerjakan tahun ini,” imbuhnya. (iqb/luq)
Editor : Fatmasari Margaretta