alexametrics
25.3 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Pembangunan Gedung DPRD Buram

SUMENEP – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Sumenep buram. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kantor wakil rakyat akan digarap. Bahkan masih ada tarik ulur antara sekretariat DPRD Sumenep dengan dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman (DPRKP), dan cipta karya.

Tarik ulur yang terjadi yakni terkait manajemen konstruksi (MK) gedung DPRD. Tahun lalu sekretariat DPRD telah melakukan lelang terbuka terhadap MK. Akan tetapi, tidak ada kejelasan tindak lanjut dari proses lelang paket proyek senilai Rp 1,5 miliar tersebut. Saat itu sudah ada pemenang lelang, yakni PT Wahanacipta Bangunwisma, Jakarta Timur.

Sesuai regulasi, bangunan fisik biasanya melekat pada instansi yang menggarap MK. Manakala MK digarap oleh sekretariat DPRD, bangunan fisiknya harus digelar di instansi tersebut. Faktanya, tim anggaran justru melimpahkan anggaran fisik pembangunan gedung DPRD ke DPRKP dan cipta karya.

Baca Juga :  Alokasikan Dana Rp 2,2 M untuk Terminal Ketapang           

Sekretaris DPRD Sumenep R. Moh. Mulki mengakui sudah ada pemenang dalam tender tersebut. Akan tetapi, pemenang lelang akan dibatalkan. Alasannya, anggaran konstruksi gedung DPRD sudah dilimpahkan ke DPRKP dan cipta karya. ”Itu nanti dari awal akan digarap oleh cipta karya,” katanya.

Pernyataan berbeda disampaikan Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto. Pihaknya sejauh ini belum menerima pelimpahan anggaran manajemen konstruksi gedung DPRD. Yang melekat di DPRKP dan cipta karya baru anggaran pembangunan fisik. ”Sampai saat ini, belum ada pelimpahan secara hitam di atas putih dari sekretariat DPRD,” kata Bambang.

Yang ada di DPRKP dan cipta karya hanya anggaran bangunan gedung DPRD senilai Rp 48,2 miliar. Anggaran tersebut bisa terpakai kalau sudah ada kejelasan mengenai MK. Jika MK tidak selesai, pembangunan fisik belum bisa dilaksanakan.

Baca Juga :  Revitalisasi Belum Bisa Dieksekusi

Pembangunan gedung DPRD membutuhkan waktu minimal dua tahun. Jika tahun ini bisa digarap, tahun depan bisa selesai. Itu pun jika proses tahun ini bisa berjalan lancar seperti yang telah direncanakan. ”Itu bisa anggaran multiyears atau anggaran pembangunan lanjutan tahun depan,” tukas Bambang.

SUMENEP – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Sumenep buram. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kantor wakil rakyat akan digarap. Bahkan masih ada tarik ulur antara sekretariat DPRD Sumenep dengan dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman (DPRKP), dan cipta karya.

Tarik ulur yang terjadi yakni terkait manajemen konstruksi (MK) gedung DPRD. Tahun lalu sekretariat DPRD telah melakukan lelang terbuka terhadap MK. Akan tetapi, tidak ada kejelasan tindak lanjut dari proses lelang paket proyek senilai Rp 1,5 miliar tersebut. Saat itu sudah ada pemenang lelang, yakni PT Wahanacipta Bangunwisma, Jakarta Timur.

Sesuai regulasi, bangunan fisik biasanya melekat pada instansi yang menggarap MK. Manakala MK digarap oleh sekretariat DPRD, bangunan fisiknya harus digelar di instansi tersebut. Faktanya, tim anggaran justru melimpahkan anggaran fisik pembangunan gedung DPRD ke DPRKP dan cipta karya.

Baca Juga :  Sensus Penduduk Berakhir 30 September


Sekretaris DPRD Sumenep R. Moh. Mulki mengakui sudah ada pemenang dalam tender tersebut. Akan tetapi, pemenang lelang akan dibatalkan. Alasannya, anggaran konstruksi gedung DPRD sudah dilimpahkan ke DPRKP dan cipta karya. ”Itu nanti dari awal akan digarap oleh cipta karya,” katanya.

Pernyataan berbeda disampaikan Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto. Pihaknya sejauh ini belum menerima pelimpahan anggaran manajemen konstruksi gedung DPRD. Yang melekat di DPRKP dan cipta karya baru anggaran pembangunan fisik. ”Sampai saat ini, belum ada pelimpahan secara hitam di atas putih dari sekretariat DPRD,” kata Bambang.

Yang ada di DPRKP dan cipta karya hanya anggaran bangunan gedung DPRD senilai Rp 48,2 miliar. Anggaran tersebut bisa terpakai kalau sudah ada kejelasan mengenai MK. Jika MK tidak selesai, pembangunan fisik belum bisa dilaksanakan.

Baca Juga :  Pemkab Terpadu Kembali Digerojok Rp 9,4 Miliar

Pembangunan gedung DPRD membutuhkan waktu minimal dua tahun. Jika tahun ini bisa digarap, tahun depan bisa selesai. Itu pun jika proses tahun ini bisa berjalan lancar seperti yang telah direncanakan. ”Itu bisa anggaran multiyears atau anggaran pembangunan lanjutan tahun depan,” tukas Bambang.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/