alexametrics
20.9 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

BPJSKes Belum Bayar Klaim Rp 10 M

SUMENEP – Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKes) mendapat sorotan rumah sakit. Sebab, pembayaran klaim jasa layanan kerap terlambat. Salah satunya, pengajuan klaim pembayaran dari RSUD dr H Moh. Anwar, Sumenep.

Rumah sakit milik Pemkab Sumenep itu sudah berbulan-bulan klaimnya belum dibayar. Dari Juni hingga Oktober. Akibatnya, keuangan rumah sakit yang beralamat di Jalan dr Cipto itu terseok-seok.

Direktur RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep dr Fitril Akbar mengutarakan, pengajuan klaim yang dibayar BPJS Kesehatan hanya Januari hingga Mei. Sementara, untuk Juni sampai Oktober belum. ”Cukup telat memang,” kata dia kepada RadarMadura.id Sabtu (29/12).

Menurut Fitril, berkas pengajuan klaim pembayaran BPJS Kesehatan dilakukan secara fisik dan elektronik. Untuk manual atau fisik dari Juni sampai Agustus. Tetapi, yang online langsung dari Januari hingga Oktober. Itu langsung dikirim ke Kementerian Kesehatan melalui sistem online.

”Soal pengklaiman kami sudah siap, dan itu sudah ada buktinya. Kalau kami dianggap telat itu tidak benar,” ujarnya.

Baca Juga :  Santri Jadi Penentu Jalan Perubahan

Sebab, terang dia, pengajuan klaim secara manual dan online sudah ditempuh. Kini, tinggal pihak BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran. ”Kenapa telat? Kami tidak tahu,” ucapnya.

Yang jelas, atas keterlambatan ini sangat berdampak terhadap keuangan RSUD dr H Moh. Anwar. Banyak program yang terencana akhirnya ditunda. ”Sangat berpengaruh terhadap keuangan rumah sakit. Karena yang kita klaim itu jasa layanan untuk peserta BPJS yang berobat di RSUD dr H Moh. Anwar,” terangnya.

Prinsipnya, pembayaran klaim BPJS Kesehatan itu sangat dibutuhkan. Sebab, tiap bulan rata-rata mencapai Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. Jika dihitung dengan angka terendah Rp 2 miliar tiap bulan, tanggungan BPJS Kesehatan mencapai Rp 10 miliar untuk lima bulan.

Namun, angka tersebut tetap bergantung pada jumlah peserta BPJS Kesehatan yang berobat. ”Klaim pembayaran BPJS Kesehatan memang cukup besar. Makanya, kami berharap segera dicairkan,” harapnya.

Baca Juga :  Mengenang Koreografer Tari Muwang Sangkal RP Taufikurrahman

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sumenep Endang Lilis mengaku masih dalam proses. Terkadang berkas yang masuk itu belum lengkap. Terpaksa harus dikembalikan untuk disempurnakan. Tetapi, berkenaan dengan tagihan klaim BPJS Kesehatan dari RSUD dr. H. Moh. Anwar itu bukan diserahkan, melainkan dititip.

”Pihak RSUD belum menyerahkan berkas. Tapi hanya nitip saja karena menunggu antrean. Anggapan mereka menyerahkan berkas, padahal nitip,” katanya.

Sekarang, kata Endang, klaim pembayaran BPJS Kesehatan dalam satu bulan. Itu baru diproses 20 hari kemudian. Misalnya, untuk klaim Januari. Baru bisa diproses di tanggal 10 Februari. ”Sekarang tidak bisa dalam empat bulan dibayar dalam satu bulan,” ucapnya.

Seharusnya pihak RSUD dr H Moh. Anwar langsung menagih saat pelayanan tuntas. Namun, berkasnya masih ditaruh oleh pihak rumah sakit. Akibatnya berkas menumpuk. ”Baru ketika tidak punya uang, BPJS yang dikejar-kejar. Sementara, klaim itu harus menunggu antrean,” pungkasnya.

SUMENEP – Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKes) mendapat sorotan rumah sakit. Sebab, pembayaran klaim jasa layanan kerap terlambat. Salah satunya, pengajuan klaim pembayaran dari RSUD dr H Moh. Anwar, Sumenep.

Rumah sakit milik Pemkab Sumenep itu sudah berbulan-bulan klaimnya belum dibayar. Dari Juni hingga Oktober. Akibatnya, keuangan rumah sakit yang beralamat di Jalan dr Cipto itu terseok-seok.

Direktur RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep dr Fitril Akbar mengutarakan, pengajuan klaim yang dibayar BPJS Kesehatan hanya Januari hingga Mei. Sementara, untuk Juni sampai Oktober belum. ”Cukup telat memang,” kata dia kepada RadarMadura.id Sabtu (29/12).


Menurut Fitril, berkas pengajuan klaim pembayaran BPJS Kesehatan dilakukan secara fisik dan elektronik. Untuk manual atau fisik dari Juni sampai Agustus. Tetapi, yang online langsung dari Januari hingga Oktober. Itu langsung dikirim ke Kementerian Kesehatan melalui sistem online.

”Soal pengklaiman kami sudah siap, dan itu sudah ada buktinya. Kalau kami dianggap telat itu tidak benar,” ujarnya.

Baca Juga :  RSU Waru Tak Layani Pasien BPJS

Sebab, terang dia, pengajuan klaim secara manual dan online sudah ditempuh. Kini, tinggal pihak BPJS Kesehatan yang melakukan pembayaran. ”Kenapa telat? Kami tidak tahu,” ucapnya.

Yang jelas, atas keterlambatan ini sangat berdampak terhadap keuangan RSUD dr H Moh. Anwar. Banyak program yang terencana akhirnya ditunda. ”Sangat berpengaruh terhadap keuangan rumah sakit. Karena yang kita klaim itu jasa layanan untuk peserta BPJS yang berobat di RSUD dr H Moh. Anwar,” terangnya.

Prinsipnya, pembayaran klaim BPJS Kesehatan itu sangat dibutuhkan. Sebab, tiap bulan rata-rata mencapai Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. Jika dihitung dengan angka terendah Rp 2 miliar tiap bulan, tanggungan BPJS Kesehatan mencapai Rp 10 miliar untuk lima bulan.

Namun, angka tersebut tetap bergantung pada jumlah peserta BPJS Kesehatan yang berobat. ”Klaim pembayaran BPJS Kesehatan memang cukup besar. Makanya, kami berharap segera dicairkan,” harapnya.

Baca Juga :  220 Bidan PTT Belum Terlindungi Jaminan Sosial

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sumenep Endang Lilis mengaku masih dalam proses. Terkadang berkas yang masuk itu belum lengkap. Terpaksa harus dikembalikan untuk disempurnakan. Tetapi, berkenaan dengan tagihan klaim BPJS Kesehatan dari RSUD dr. H. Moh. Anwar itu bukan diserahkan, melainkan dititip.

”Pihak RSUD belum menyerahkan berkas. Tapi hanya nitip saja karena menunggu antrean. Anggapan mereka menyerahkan berkas, padahal nitip,” katanya.

Sekarang, kata Endang, klaim pembayaran BPJS Kesehatan dalam satu bulan. Itu baru diproses 20 hari kemudian. Misalnya, untuk klaim Januari. Baru bisa diproses di tanggal 10 Februari. ”Sekarang tidak bisa dalam empat bulan dibayar dalam satu bulan,” ucapnya.

Seharusnya pihak RSUD dr H Moh. Anwar langsung menagih saat pelayanan tuntas. Namun, berkasnya masih ditaruh oleh pihak rumah sakit. Akibatnya berkas menumpuk. ”Baru ketika tidak punya uang, BPJS yang dikejar-kejar. Sementara, klaim itu harus menunggu antrean,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/