alexametrics
25.4 C
Madura
Monday, May 16, 2022

Kepala Satpol PP dan Dispendukcapil Tetap Kosong

SUMENEP – Setelah melalui sejumlah tahapan, Bupati Sumenep A. Busyro Karim melantik pejabat untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Dari sembilan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong, baru tujuh kursi yang terisi. Orang nomor satu di Kota Keris itu juga memutasi 82 pejabat.

Berdasar surat keputusan Bupati Sumenep Nomor 821.20/769/435.203.3/2019 tertanggal 28 Juli 2019, tujuh kepala OPD yang dilantik meliputi dinas sumber daya air (SDA). Kemudian, dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), serta dinas perhubungan (dishub). Selain itu, kepala dinas kesehatan (dinkes); dinas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (dispertahortbun), serta badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD).

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan, jabatan kepala satuan polisi pamong praja (satpol PP) belum terisi. Sebab, hanya dua peserta yang lolos asesmen. Secara ketentuan, lelang jabatan minimal harus diikuti tiga orang. Karena itu, harus ada seleksi ulang.

Baca Juga :  Tak Kantongi Ijin, Satpol PP Sumenep Tutup Usaha Tambak Udang

”Dua orang yang sudah lolos tidak perlu ikut seleksi lagi. Tinggal seleksi untuk tambahan kekurangan kepesertaan,” ungkapnya kemarin (29/7).

Sementara jabatan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) masih diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, jabatan tersebut merupakan bagian dari Kemendagri. Untuk itu, tidak bisa langsung dilakukan pelantikan meski sudah ada nama yang dipilih pemkab.

”Satu atau dua hari ini akan kami tunjuk untuk Plt (pelaksana tugas, Red). Sambil menunggu dari Kemendagri,” kata Edy.

Dia berharap, semua pejabat yang dilantik dan yang dimutasi meningkatkan kinerja. Dengan demikian, roda organisasi di lingkungan Pemkab Sumenep berjalan optimal. ”Kalau ada kelemahan bisa ditingkatkan sesuai jabatan di masing-masing OPD,” harapnya.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berharap, tujuh kepala OPD yang baru bisa menjalankan amanah dengan baik. Dia juga berharap, tujuh nama yang dipilih Pemkab Sumenep memiliki kompetensi sesuai bidang jabatan masing-masing. ”Harus ada perubahan lebih baik. Harapannya, orang-orang ini merupakan pilihan terbaik,” kata politikus PKB itu.

Baca Juga :  Sajam-Kecurangan Jadi Atensi TNI-Polri

Pendaftaran lelang jabatan dilaksanakan pada 11–25 Juni 2019. Kemudian, 49 nama calon pengisi jabatan mengikuti asesmen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur pada 1–6 Juli 2019. Sebanyak 34 orang lolos ke tahap berikutnya, yakni wawancara.

Namun, hanya 32 nama yang bisa ikut ke tahap ini. Sebab, dua calon pengisi untuk jabatan kepala Satpol PP Sumenep harus mengikuti seleksi ulang. Sebab untuk masuk ke tahap wawancara oleh pansel, minimal tiga peserta.

Dari 32 nama yang mengikuti tes wawancara, hanya 21 orang yang lolos. Tiga nama pelamar di tiap OPD tersebut kemudian diserahkan kepada bupati untuk dipilih. Setelah dipilih, nama-nama itu diajukan ke Komisi Apratur Sipil Negara (KASN). Para pejabat terpilih kemudian dilantik.

SUMENEP – Setelah melalui sejumlah tahapan, Bupati Sumenep A. Busyro Karim melantik pejabat untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Dari sembilan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong, baru tujuh kursi yang terisi. Orang nomor satu di Kota Keris itu juga memutasi 82 pejabat.

Berdasar surat keputusan Bupati Sumenep Nomor 821.20/769/435.203.3/2019 tertanggal 28 Juli 2019, tujuh kepala OPD yang dilantik meliputi dinas sumber daya air (SDA). Kemudian, dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), serta dinas perhubungan (dishub). Selain itu, kepala dinas kesehatan (dinkes); dinas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (dispertahortbun), serta badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD).

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan, jabatan kepala satuan polisi pamong praja (satpol PP) belum terisi. Sebab, hanya dua peserta yang lolos asesmen. Secara ketentuan, lelang jabatan minimal harus diikuti tiga orang. Karena itu, harus ada seleksi ulang.

Baca Juga :  Tak Kantongi Ijin, Satpol PP Sumenep Tutup Usaha Tambak Udang

”Dua orang yang sudah lolos tidak perlu ikut seleksi lagi. Tinggal seleksi untuk tambahan kekurangan kepesertaan,” ungkapnya kemarin (29/7).

Sementara jabatan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) masih diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, jabatan tersebut merupakan bagian dari Kemendagri. Untuk itu, tidak bisa langsung dilakukan pelantikan meski sudah ada nama yang dipilih pemkab.

”Satu atau dua hari ini akan kami tunjuk untuk Plt (pelaksana tugas, Red). Sambil menunggu dari Kemendagri,” kata Edy.

Dia berharap, semua pejabat yang dilantik dan yang dimutasi meningkatkan kinerja. Dengan demikian, roda organisasi di lingkungan Pemkab Sumenep berjalan optimal. ”Kalau ada kelemahan bisa ditingkatkan sesuai jabatan di masing-masing OPD,” harapnya.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berharap, tujuh kepala OPD yang baru bisa menjalankan amanah dengan baik. Dia juga berharap, tujuh nama yang dipilih Pemkab Sumenep memiliki kompetensi sesuai bidang jabatan masing-masing. ”Harus ada perubahan lebih baik. Harapannya, orang-orang ini merupakan pilihan terbaik,” kata politikus PKB itu.

Baca Juga :  Bupati Berharap PTQ Lahirkan Generasi Islam yang Unggul

Pendaftaran lelang jabatan dilaksanakan pada 11–25 Juni 2019. Kemudian, 49 nama calon pengisi jabatan mengikuti asesmen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur pada 1–6 Juli 2019. Sebanyak 34 orang lolos ke tahap berikutnya, yakni wawancara.

Namun, hanya 32 nama yang bisa ikut ke tahap ini. Sebab, dua calon pengisi untuk jabatan kepala Satpol PP Sumenep harus mengikuti seleksi ulang. Sebab untuk masuk ke tahap wawancara oleh pansel, minimal tiga peserta.

Dari 32 nama yang mengikuti tes wawancara, hanya 21 orang yang lolos. Tiga nama pelamar di tiap OPD tersebut kemudian diserahkan kepada bupati untuk dipilih. Setelah dipilih, nama-nama itu diajukan ke Komisi Apratur Sipil Negara (KASN). Para pejabat terpilih kemudian dilantik.

Artikel Terkait

Most Read

Gerai Wiraraja Tutup DPRD Protes

Tujuh Rekanan Berebut Proyek Trotoar

Dukung Pemkab Sejahterakan Masyarakat

Polisi Amankan Warga Kedungdung

Artikel Terbaru

/