21 C
Madura
Saturday, December 10, 2022

Dorong Sediakan Anggaran Sertifikasi Lahan

SUMENEP Lahan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Sumenep masih di bawah 40 persen. Padahal, pembuatan sertifikat itu berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala BPN Sumenep Agus Purwanto menyampaikan, rata-rata lahan yang belum memiliki sertifikat berada di daerah kepulauan. Kendalanya, akses untuk menyertifikat lahan cukup sulit. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan sertifikat masih minim.

Itu sebabnya, pemerintah menyiapkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuannya, mempercepat proses sertifikasi lahan masyarakat. Sekurang-kurangnya memberikan kesempatan masyarakat yang belum punya sertifikat lahan.

”Tapi, terkadang masih ada masyarakat yang tidak mau mengurus sertifikat. Padahal, kita sudah bantu dengan program,” katanya.

Baca Juga :  Penjelasan Kepala BKPSDM di Hadapan Pedemo Video Kontroversial

Agus menilai, masyarakat belum memahami manfaat kepemilikan sertifikat tanah. Selama ini mereka masih beranggapan lahan yang sudah disertifikat dan belum disertifikat itu sama. Masyarakat merasa bahwa kepemilikan tanah itu tidak akan berpindah tangan ke orang lain.

”Sertifikat tanah itu bisa memberikan kepastian hukum kepada pemilik. Dengan demikian, bisa menghindari potensi perselisihan,” ujarnya.

Dia mengaku bahwa dorongan pemkab sangat perlu. Misalnya, memberikan anggaran dari APBD untuk membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Sebab, hal tersebut sudah dilakukan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Ngawi.

Apalagi, kata Agus, pembuatan sertifikat tanah itu bisa menunjang peningkatan PAD di sektor pajak. Sebab ketika sertifikat mau dibalik mana, ada kewajiban pemilik lahan untuk membayar BPHTB.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Resmikan Penyaluran BST

”Nanti pajaknya kembali ke daerah. Wajib pajaknya juga harus diupdate agar ada objek pajak baru,” ucapnya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edi Rasiyadi mengatakan, pihaknya berupaya  mendorong masyarakat yang belum memiliki sertifikat untuk segera mengurus. Misalnya, program pemerintah dari PTSL, SeHAT, dan lainnya.

Adapun alokasi anggaran yang bersumber dari APBD jelas belum bisa. Sebab, postur APBD itu masih minim.”Program PTSL ini kan bertahap. Nanti semua lahan pasti diukur untuk proses sertifikat,” tandasnya. (bil/daf)

SUMENEP Lahan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Sumenep masih di bawah 40 persen. Padahal, pembuatan sertifikat itu berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala BPN Sumenep Agus Purwanto menyampaikan, rata-rata lahan yang belum memiliki sertifikat berada di daerah kepulauan. Kendalanya, akses untuk menyertifikat lahan cukup sulit. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan sertifikat masih minim.

Itu sebabnya, pemerintah menyiapkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuannya, mempercepat proses sertifikasi lahan masyarakat. Sekurang-kurangnya memberikan kesempatan masyarakat yang belum punya sertifikat lahan.


”Tapi, terkadang masih ada masyarakat yang tidak mau mengurus sertifikat. Padahal, kita sudah bantu dengan program,” katanya.

Baca Juga :  Bupati Beri Pengarahan agar Kinerja OPD Semakin Mantap

Agus menilai, masyarakat belum memahami manfaat kepemilikan sertifikat tanah. Selama ini mereka masih beranggapan lahan yang sudah disertifikat dan belum disertifikat itu sama. Masyarakat merasa bahwa kepemilikan tanah itu tidak akan berpindah tangan ke orang lain.

”Sertifikat tanah itu bisa memberikan kepastian hukum kepada pemilik. Dengan demikian, bisa menghindari potensi perselisihan,” ujarnya.

Dia mengaku bahwa dorongan pemkab sangat perlu. Misalnya, memberikan anggaran dari APBD untuk membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Sebab, hal tersebut sudah dilakukan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Ngawi.

- Advertisement -

Apalagi, kata Agus, pembuatan sertifikat tanah itu bisa menunjang peningkatan PAD di sektor pajak. Sebab ketika sertifikat mau dibalik mana, ada kewajiban pemilik lahan untuk membayar BPHTB.

Baca Juga :  Lima Raperda Siap Dibahas

”Nanti pajaknya kembali ke daerah. Wajib pajaknya juga harus diupdate agar ada objek pajak baru,” ucapnya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edi Rasiyadi mengatakan, pihaknya berupaya  mendorong masyarakat yang belum memiliki sertifikat untuk segera mengurus. Misalnya, program pemerintah dari PTSL, SeHAT, dan lainnya.

Adapun alokasi anggaran yang bersumber dari APBD jelas belum bisa. Sebab, postur APBD itu masih minim.”Program PTSL ini kan bertahap. Nanti semua lahan pasti diukur untuk proses sertifikat,” tandasnya. (bil/daf)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/