alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Mengurai Kemelut Pilkades Serentak 2019

Suhu pemilihan kepala desa (pilkades) lebih panas dari pesta demokrasi yang lain. Tidak hanya mereka yang mencalonkan diri sebagai kalebun yang sibuk. Para pendukung masing-masing juga ambil bagian. Bahkan, sejak tahapan pencalonan.

 

SENIN (19/8) sebanyak 25 bakal calon kepala desa (bacakades) dari beberapa kecamatan mendatangi kantor Pemkab Sumenep. Mereka menuntut penghapusan peraturan bupati (perbup) terkait tahapan pelaksanaan.

Peraturan itu, Perbup 27/2019 yang sudah diubah dalam Perbup 39/2019 tentang Petunjuk Teknis Perda 8/2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Para bacakades meminta agar ketentuan pada pasal 35 ayat 3 dicabut. Dalam ayat itu disebutkan mengenai seleksi tambahan.

Para bacakades kemudian menduduki ruangan Kabag Hukum Setkab Sumenep. Beberapa saat kemudian, pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) didatangkan.

Kuasa hukum bacakades Kurniadi mengatakan, seleksi tambahan ketentuan skor merugikan bacakades yang tidak memiliki kriteria seperti yang diatur dalam perbup. Karena itu, dia meminta seleksi tambahan jika bacakades lebih dari lima orang dicabut atau direvisi. ”Skor itu memberangus hak warga negara untuk dipilih. Mantan kades punya skor 14, PNS 7, tidak boleh seperti itu,” pintanya.

Baca Juga :  Campor Lenteng yang Bikin Ketagihan

Menurut Kurniadi, bacakades yang tidak memiliki latar belakang tersebut bisa tersingkir pada proses pencalonan. Padahal, bacakades juga memiliki hak dan sudah memenuhi syarat.

Saat ini sudah ada 30 bacakades yang mengadukan keberatan secara tertulis dengan adanya ketentuan skor tersebut. Sementara yang menyampaikan keluhan secara lisan 50 bacakades. Kurniadi mengatakan, ketentuan skor berpotensi menimbulkan konspirasi dari para bacakades tertentu. Utamanya incumbent yang tidak ingin lengser dari jabatannya.

Misal bacakades petahana sengaja mendatangkan calon bayangan yang memiliki poin tinggi berdasarkan ketentuan skor. Dengan begitu, ruang persaingan pada penetapan cakades bisa dikuasai satu pihak. Hal itu, kata Kurniadi, sudah banyak dikabarkan terjadi di beberapa desa.

Jika memang dipaksakan ada ketentuan skor, dia meminta peraturan tersebut direvisi. Bacakades yang tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, namun punya pengalaman lain dimasukkan dalam penilaian. ”Itu namanya tidak menghargai prestasi masyarakat,” keluh pria berkumis itu.

Kur menambahkan, skor dapat menjegal bacakades lain jika masih tetap diterapkan pada tahapan pilkades serentak tahun ini. Mantan aktivis HMI ini juga meminta agar pemerintah transparan terkait penentuan skor. ”Kami hanya ingin tahu, bagaimana rumusnya menentukan skor 14 bagi mantan Kades atau BPD itu. Sedangkan PNS, TNI, Polri, hanya 7. Yang tidak punya pengalaman 0,” ujarnya.

Baca Juga :  RSUD Kerja Sama dengan Dinkes, Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli menyampaikan, lembaganya terbuka dan menerima masukan bacakades. Pada dasarnya semua orang boleh mencalonkan diri. Batasan jumlah cakades sesuai UU minimal dua dan maksimal lima orang.

”Kalau lebih dari 5 bakal calon, harus ada seleksi tambahan. Siapa pun boleh mencalonkan. Walaupun dari luar desa,” jelasnya.

Ketentuan skor itu sesuai amanat peraturan yang lebih tinggi. Dia meminta agar bacakades memenuhi persyaratan terlebih dulu. ”Siapa tahu calonnya tidak sampai lima orang. Kami tidak bisa semena-mena mengubah. Karena bupati mengeluarkan peraturan ini sesuai peraturan di atasnya,” kata Ramli.

Penetapan skor melalui pembahasan panjang. Mantan Kades maupun mantan badan permusyawaratan desa (BPD) mendapat skor 14 karena memiliki pengalaman di bidang pemerintahan desa. Karena itu, diberi nilai tertinggi dibandingkan kriteria lain. ”Skor bagian dari cara menilai latar belakang para calon,” ucapnya saat menemui para bacakades di ruang bagian hukum setkab.

- Advertisement -

Suhu pemilihan kepala desa (pilkades) lebih panas dari pesta demokrasi yang lain. Tidak hanya mereka yang mencalonkan diri sebagai kalebun yang sibuk. Para pendukung masing-masing juga ambil bagian. Bahkan, sejak tahapan pencalonan.

 

SENIN (19/8) sebanyak 25 bakal calon kepala desa (bacakades) dari beberapa kecamatan mendatangi kantor Pemkab Sumenep. Mereka menuntut penghapusan peraturan bupati (perbup) terkait tahapan pelaksanaan.


Peraturan itu, Perbup 27/2019 yang sudah diubah dalam Perbup 39/2019 tentang Petunjuk Teknis Perda 8/2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Para bacakades meminta agar ketentuan pada pasal 35 ayat 3 dicabut. Dalam ayat itu disebutkan mengenai seleksi tambahan.

Para bacakades kemudian menduduki ruangan Kabag Hukum Setkab Sumenep. Beberapa saat kemudian, pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) didatangkan.

Kuasa hukum bacakades Kurniadi mengatakan, seleksi tambahan ketentuan skor merugikan bacakades yang tidak memiliki kriteria seperti yang diatur dalam perbup. Karena itu, dia meminta seleksi tambahan jika bacakades lebih dari lima orang dicabut atau direvisi. ”Skor itu memberangus hak warga negara untuk dipilih. Mantan kades punya skor 14, PNS 7, tidak boleh seperti itu,” pintanya.

Baca Juga :  93 Desa di Pamekasan Dijadwalkan Gelar Pilkades Oktober 2019

Menurut Kurniadi, bacakades yang tidak memiliki latar belakang tersebut bisa tersingkir pada proses pencalonan. Padahal, bacakades juga memiliki hak dan sudah memenuhi syarat.

Saat ini sudah ada 30 bacakades yang mengadukan keberatan secara tertulis dengan adanya ketentuan skor tersebut. Sementara yang menyampaikan keluhan secara lisan 50 bacakades. Kurniadi mengatakan, ketentuan skor berpotensi menimbulkan konspirasi dari para bacakades tertentu. Utamanya incumbent yang tidak ingin lengser dari jabatannya.

Misal bacakades petahana sengaja mendatangkan calon bayangan yang memiliki poin tinggi berdasarkan ketentuan skor. Dengan begitu, ruang persaingan pada penetapan cakades bisa dikuasai satu pihak. Hal itu, kata Kurniadi, sudah banyak dikabarkan terjadi di beberapa desa.

Jika memang dipaksakan ada ketentuan skor, dia meminta peraturan tersebut direvisi. Bacakades yang tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, namun punya pengalaman lain dimasukkan dalam penilaian. ”Itu namanya tidak menghargai prestasi masyarakat,” keluh pria berkumis itu.

Kur menambahkan, skor dapat menjegal bacakades lain jika masih tetap diterapkan pada tahapan pilkades serentak tahun ini. Mantan aktivis HMI ini juga meminta agar pemerintah transparan terkait penentuan skor. ”Kami hanya ingin tahu, bagaimana rumusnya menentukan skor 14 bagi mantan Kades atau BPD itu. Sedangkan PNS, TNI, Polri, hanya 7. Yang tidak punya pengalaman 0,” ujarnya.

Baca Juga :  Lumbung Pangan Belum Berfungsi Maksimal, Ternyata Ini Penyebabnya

Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli menyampaikan, lembaganya terbuka dan menerima masukan bacakades. Pada dasarnya semua orang boleh mencalonkan diri. Batasan jumlah cakades sesuai UU minimal dua dan maksimal lima orang.

”Kalau lebih dari 5 bakal calon, harus ada seleksi tambahan. Siapa pun boleh mencalonkan. Walaupun dari luar desa,” jelasnya.

Ketentuan skor itu sesuai amanat peraturan yang lebih tinggi. Dia meminta agar bacakades memenuhi persyaratan terlebih dulu. ”Siapa tahu calonnya tidak sampai lima orang. Kami tidak bisa semena-mena mengubah. Karena bupati mengeluarkan peraturan ini sesuai peraturan di atasnya,” kata Ramli.

Penetapan skor melalui pembahasan panjang. Mantan Kades maupun mantan badan permusyawaratan desa (BPD) mendapat skor 14 karena memiliki pengalaman di bidang pemerintahan desa. Karena itu, diberi nilai tertinggi dibandingkan kriteria lain. ”Skor bagian dari cara menilai latar belakang para calon,” ucapnya saat menemui para bacakades di ruang bagian hukum setkab.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/