SUMENEP – Kinerja Pemerintah Kabupen (Pemkab) Sumenep mendapat penilaian negatif dari dewan. Pasalnya, capaian program tahun lalu dinilai tidak maksimal. Dari target serapan anggaran Rp 2.486.861.383.624, hanya terealisasi Rp 2.150.352.289.099. Alhasil, Rp 336.509.094.524 menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menilai silpa tahun lalu sangat besar. Tidak terserapnya agggaran itu karena kinerja pemerintah yang kurang maksimal. Sehingga. anggaran tersebut ngendon. ”Program yang disetujui bersama dewan seharusnya dilaksanakan. Jangan hanya mengajukan tetapi tidak dijalankan,” ucapnya kemarin (28/6).
Herman meminta bupati selaku kepala daerah mengambil sikap serius terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang capaian programnya tidak maksimal. Tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dicanangkan merupakan ketidakmampuan kepala OPD dalam menjalankan program yang sudah disepakati bersama dengan wakil rakrat. ”Bupati harus melakukan evaluasi agar anggaran itu tidak stagnan,” ujarnya.
Pria yang kembali terpilih sebagai wakil rakyat periode 2014–2024 juga mendesak bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada OPD yang tidak menjalankan programnya. Sanksi dinilai tepat untuk memacu semangat OPD dalam melaksanakan tanggung jawabnya. ”Harus ada punishment agar kerjanya lebih giat. Sebab, selama ini efisiensi selalu dijadikan alasan ketika anggaran tidak terserap dan menjadi silpa,” desaknya.
Herman berharap tahun ini tidak ada lagi sisa anggaran. Dia meminta pemerintah menjalankan semua program. Itu agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. ”Daripada tidak terserap mending dihabiskan dengan menjalankan programnya supaya memberikan manfaat kepada masyarakat,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Edy Rasiyadi mengakui silpa tahun lalu cukup tinggi. Hal itu tidak hanya disebabkan banyaknya program yang tidak terealisasi. Namun, bisa disebabkan faktor lain. ”Salah satunya program yang tidak terealisasi di bandara. Itu karena izin penetapan lokasi perluasan lintasan yang belum keluar dari provinsi,” ujarnya.
Edy mengklaim pihaknya sudah mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Dia sudah meminta agar ada percepatan realisasi yang sudah dianggarkan. ”Kami berharap tahun ini tidak ada lagi silpa sebesar itu,” harapnya. (jup)
SUMENEP – Kinerja Pemerintah Kabupen (Pemkab) Sumenep mendapat penilaian negatif dari dewan. Pasalnya, capaian program tahun lalu dinilai tidak maksimal. Dari target serapan anggaran Rp 2.486.861.383.624, hanya terealisasi Rp 2.150.352.289.099. Alhasil, Rp 336.509.094.524 menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menilai silpa tahun lalu sangat besar. Tidak terserapnya agggaran itu karena kinerja pemerintah yang kurang maksimal. Sehingga. anggaran tersebut ngendon. ”Program yang disetujui bersama dewan seharusnya dilaksanakan. Jangan hanya mengajukan tetapi tidak dijalankan,” ucapnya kemarin (28/6).
Herman meminta bupati selaku kepala daerah mengambil sikap serius terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang capaian programnya tidak maksimal. Tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dicanangkan merupakan ketidakmampuan kepala OPD dalam menjalankan program yang sudah disepakati bersama dengan wakil rakrat. ”Bupati harus melakukan evaluasi agar anggaran itu tidak stagnan,” ujarnya.
Pria yang kembali terpilih sebagai wakil rakyat periode 2014–2024 juga mendesak bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada OPD yang tidak menjalankan programnya. Sanksi dinilai tepat untuk memacu semangat OPD dalam melaksanakan tanggung jawabnya. ”Harus ada punishment agar kerjanya lebih giat. Sebab, selama ini efisiensi selalu dijadikan alasan ketika anggaran tidak terserap dan menjadi silpa,” desaknya.
Herman berharap tahun ini tidak ada lagi sisa anggaran. Dia meminta pemerintah menjalankan semua program. Itu agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. ”Daripada tidak terserap mending dihabiskan dengan menjalankan programnya supaya memberikan manfaat kepada masyarakat,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Edy Rasiyadi mengakui silpa tahun lalu cukup tinggi. Hal itu tidak hanya disebabkan banyaknya program yang tidak terealisasi. Namun, bisa disebabkan faktor lain. ”Salah satunya program yang tidak terealisasi di bandara. Itu karena izin penetapan lokasi perluasan lintasan yang belum keluar dari provinsi,” ujarnya.
Edy mengklaim pihaknya sudah mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Dia sudah meminta agar ada percepatan realisasi yang sudah dianggarkan. ”Kami berharap tahun ini tidak ada lagi silpa sebesar itu,” harapnya. (jup)
