alexametrics
23.6 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Ketua Asosiasi Kades Keluhkan Mekanisme Pengadaan Fisik

SUMENEP – Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idhafi mengeluhkan mekanisme pelaksanaan dana desa (DD). Sebab, ada beberapa aturan yang dinilai menyulitkan kepala desa. Salah satunya, mekanisme pengadaan proyek fisik.

Menurut Imam Idhafi, saat ini untuk melakukan survei harga satuan, para perangkat desa tidak diperbolehkan menggunakan DD. Padahal, menurut dia, survei tersebut butuh biaya transportasi dan lainnya. Belum lagi kalau harus survei hingga ke Surabaya.

Selain itu, pembelian barang untuk kebutuhan fisik tidak dilengkapi biaya transportasi. Misalnya, membeli bahan di Surabaya, tidak ada ongkos kirim yang disediakan dalam APBDes.

Jika ada yang memaksa menganggarkan, akan dicoret oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep. ”Saya memasukkan anggaran transportasi, tapi dicoret oleh pemdes,” kata Imam Idhafi.

Baca Juga :  Eks Kades Dasok Dituntut 2 Tahun

Sistem tersebut, kata dia, merugikan kepala desa. Sebab, ongkos pengiriman barang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, ongkos tersebut tidak tercantum dalam dokumen APBDes.

”Terus, mana ada toko yang mau mengirimkan barang tanpa ditarik ongkos kirim. Ini kan tidak masuk akal,” jelas kepala Desa Parsanga, Kota Sumenep, tersebut.

Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep Ahmad Masuni mengatakan, mekanisme pelaksanaan DD sudah diatur dalam Perbup Nomor 15 Tahun 2016. Di dalamnya sudah diatur secara detail. Termasuk, soal survei harga dan pengadaan barang.

”Silakan baca di situ,” kata Ahmad Masuni saat ditemui di kantornya. ”Di situ dijelaskan bahwa pelaksanaan fisik itu harus berdasar swakelola dan harga satuan itu include dengan ongkos kirim,” tegasnya.

Baca Juga :  Jatah Dana Desa Rp 237 Miliar

Agar tidak merugikan kepala desa, penghitungan harga satuan harus dikumulatifkan dengan biaya pengiriman. Artinya, jika harga satuan Rp 55 ribu, sedangkan pengiriman Rp 10 ribu, maka dikumulatifkan menjadi Rp 65 ribu.

”Itu sesungguhnya mending ketua AKD-nya suruh datang ke sini. Tanya ke sini, datang ke PMD, akan dijawab nanti,” papar Masuni. ”Ini tidak hanya untuk ketua AKD, tapi untuk seluruh kepala desa se-Sumenep. Desa lain tidak ada masalah kok. Kalau tidak mengerti, silakan tanya ke sini,” pintanya.

SUMENEP – Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idhafi mengeluhkan mekanisme pelaksanaan dana desa (DD). Sebab, ada beberapa aturan yang dinilai menyulitkan kepala desa. Salah satunya, mekanisme pengadaan proyek fisik.

Menurut Imam Idhafi, saat ini untuk melakukan survei harga satuan, para perangkat desa tidak diperbolehkan menggunakan DD. Padahal, menurut dia, survei tersebut butuh biaya transportasi dan lainnya. Belum lagi kalau harus survei hingga ke Surabaya.

Selain itu, pembelian barang untuk kebutuhan fisik tidak dilengkapi biaya transportasi. Misalnya, membeli bahan di Surabaya, tidak ada ongkos kirim yang disediakan dalam APBDes.


Jika ada yang memaksa menganggarkan, akan dicoret oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep. ”Saya memasukkan anggaran transportasi, tapi dicoret oleh pemdes,” kata Imam Idhafi.

Baca Juga :  Penyusunan AKD Hujan Interupsi

Sistem tersebut, kata dia, merugikan kepala desa. Sebab, ongkos pengiriman barang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, ongkos tersebut tidak tercantum dalam dokumen APBDes.

”Terus, mana ada toko yang mau mengirimkan barang tanpa ditarik ongkos kirim. Ini kan tidak masuk akal,” jelas kepala Desa Parsanga, Kota Sumenep, tersebut.

Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep Ahmad Masuni mengatakan, mekanisme pelaksanaan DD sudah diatur dalam Perbup Nomor 15 Tahun 2016. Di dalamnya sudah diatur secara detail. Termasuk, soal survei harga dan pengadaan barang.

- Advertisement -

”Silakan baca di situ,” kata Ahmad Masuni saat ditemui di kantornya. ”Di situ dijelaskan bahwa pelaksanaan fisik itu harus berdasar swakelola dan harga satuan itu include dengan ongkos kirim,” tegasnya.

Baca Juga :  Puncak Musim Hujan Desember–Februari, Bencana  Alam Mengintai

Agar tidak merugikan kepala desa, penghitungan harga satuan harus dikumulatifkan dengan biaya pengiriman. Artinya, jika harga satuan Rp 55 ribu, sedangkan pengiriman Rp 10 ribu, maka dikumulatifkan menjadi Rp 65 ribu.

”Itu sesungguhnya mending ketua AKD-nya suruh datang ke sini. Tanya ke sini, datang ke PMD, akan dijawab nanti,” papar Masuni. ”Ini tidak hanya untuk ketua AKD, tapi untuk seluruh kepala desa se-Sumenep. Desa lain tidak ada masalah kok. Kalau tidak mengerti, silakan tanya ke sini,” pintanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/