alexametrics
21.2 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Honorer K-2 Protes Pengajuan CPNS

SUMENEP – Rencana pengajuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Pemkab Sumenep dipertanyakan. Pasalnya, pengajuan 500 CPNS dinilai mencederai guru honorer kategori dua (K-2). Sebab, jumlah honorer K-2 lebih banyak daripada pengajuan CPNS.

Ketua Forum Honorer Kategori Dua (FHK-2) Sumenep Abd. Rahman mengatakan, pada 3 Juni akan digelar diskusi yang bakal menghadirkan Wabup Achmad Fauzi, Pj Sekkab, dan kepala OPD. Dari diskusi itu, akan disampaikan keluhan anggota. Terutama kepada kepala BKPSDM.

Rencana diskusi itu bakal mengundang beberapa pihak untuk menanyakan langsung. ”Sebanyak 500 honorer akan kami hadirkan, baik guru maupun admin dari jenjang SD dan SMP,” ujarnya Senin (28/5).

Pihaknya juga akan mendeklarasikan penolakan tes CPNS melalui jalur umum. Pihaknya merasa tidak adil. Tapi, pemerintah memberikan ruang untuk tes jalur umum. ”Pengabdian kita ke mana? Ini terasa timpang serta tidak berdasar UU dan Pancasila. Ini sudah tidak berkeadilan,” tudingnya.

Baca Juga :  26 Hewan untuk Dua Kecamatan

Rahman menyatakan, negara bertanggung jawab menyejahterakan rakyat. Jangan sampai rakyat mengeluh, menderita, tapi diabaikan. Pengabdian tenaga pendidik sudah lama. ”Ini tiba-tiba ada (rekrutmen) jalur umum. Terus, kami yang sudah mengabdi belasan tahun, bahkan puluhan tahun ke mana?” tanya dia.

Ada dua permasalahan di sumenep yang tak kunjung terselesaikan. Pertama, masalah pendidikan. Padahal, di Indonesia krisis guru. Termasuk Sumenep. Kedua, kekurangan tenaga medis. Keduanya jelas sangat dibutuhkan. ”Sudah tahu kritis masih saja membuka jalur umum,” sesalnya.

 Rahman tidak mengetahui pasti digelarnya rekrutmen CPNS. Namun, pihaknya berharap pengangkatan CPNS untuk honorer K-2 berkeadilan. Informasinya, yang diusulkan 500. Kalau hanya 500, itu tidak adil. Karena itu, pihaknya ingin bertemu. Sedangkan honorer K-2 di Sumenep yang berjumlah 1.700 tak kunjung terangkat.

Baca Juga :  Banyak Eks Honorer K-2 Tidak Bisa Daftar CPNS

”Ini harus ada informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Jangan sampai ditutupi pemerintah. Jika memang pemerintah sudah tahu ada pengangkatan bertahap, sampaikan. Kalau pemerintah tahu tidak ada pengangkatan, sampaikan tidak ada. Kondisi seperti ini lebih enak daripada menutupi hal-hal yang baik,” pungkasnya.

SUMENEP – Rencana pengajuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Pemkab Sumenep dipertanyakan. Pasalnya, pengajuan 500 CPNS dinilai mencederai guru honorer kategori dua (K-2). Sebab, jumlah honorer K-2 lebih banyak daripada pengajuan CPNS.

Ketua Forum Honorer Kategori Dua (FHK-2) Sumenep Abd. Rahman mengatakan, pada 3 Juni akan digelar diskusi yang bakal menghadirkan Wabup Achmad Fauzi, Pj Sekkab, dan kepala OPD. Dari diskusi itu, akan disampaikan keluhan anggota. Terutama kepada kepala BKPSDM.

Rencana diskusi itu bakal mengundang beberapa pihak untuk menanyakan langsung. ”Sebanyak 500 honorer akan kami hadirkan, baik guru maupun admin dari jenjang SD dan SMP,” ujarnya Senin (28/5).


Pihaknya juga akan mendeklarasikan penolakan tes CPNS melalui jalur umum. Pihaknya merasa tidak adil. Tapi, pemerintah memberikan ruang untuk tes jalur umum. ”Pengabdian kita ke mana? Ini terasa timpang serta tidak berdasar UU dan Pancasila. Ini sudah tidak berkeadilan,” tudingnya.

Baca Juga :  PMII Serahkan Rp 5,9 Juta untuk Palestina

Rahman menyatakan, negara bertanggung jawab menyejahterakan rakyat. Jangan sampai rakyat mengeluh, menderita, tapi diabaikan. Pengabdian tenaga pendidik sudah lama. ”Ini tiba-tiba ada (rekrutmen) jalur umum. Terus, kami yang sudah mengabdi belasan tahun, bahkan puluhan tahun ke mana?” tanya dia.

Ada dua permasalahan di sumenep yang tak kunjung terselesaikan. Pertama, masalah pendidikan. Padahal, di Indonesia krisis guru. Termasuk Sumenep. Kedua, kekurangan tenaga medis. Keduanya jelas sangat dibutuhkan. ”Sudah tahu kritis masih saja membuka jalur umum,” sesalnya.

 Rahman tidak mengetahui pasti digelarnya rekrutmen CPNS. Namun, pihaknya berharap pengangkatan CPNS untuk honorer K-2 berkeadilan. Informasinya, yang diusulkan 500. Kalau hanya 500, itu tidak adil. Karena itu, pihaknya ingin bertemu. Sedangkan honorer K-2 di Sumenep yang berjumlah 1.700 tak kunjung terangkat.

Baca Juga :  Honorer K-2 Sangat Butuh SK Bupati

”Ini harus ada informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Jangan sampai ditutupi pemerintah. Jika memang pemerintah sudah tahu ada pengangkatan bertahap, sampaikan. Kalau pemerintah tahu tidak ada pengangkatan, sampaikan tidak ada. Kondisi seperti ini lebih enak daripada menutupi hal-hal yang baik,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/