SUMENEP – Data penerima bantuan sosial (bansos) honorarium dan transportasi bagi guru di lembaga pendidikan swasta ditengarai bermasalah. Data penerima berubah sehingga tidak sesuai dengan usulan setiap lembaga.
Salah satu data penerima yang berubah ialah milik Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MI Kecamatan Bluto. Mayoritas penerima bansos tidak sesuai data yang diusulkan. Diduga, hal itu terjadi karena menggunakan data lama.
Bansos honorarium dan trasportasi merupakan program Pemkab Sumenep. Bantuan dicairkan setahun sekali. Untuk honorarium, nilainya Rp 1,8 juta, sedangkan transportasi Rp 900 ribu. Tiap lembaga pendidikan swasta maksimal mengajukan tiga guru untuk mendapatkan bansos tersebut. Memilih honorarium atau transportasi.
Ketua KKM MI Kecamatan Bluto Homaidi mengutarakan, bansos honorarium dan transportasi belum dicairkan, tapi sudah ada persoalan. Yakni, data penerima tidak sesuai dengan usulan tiap lembaga.
”Setelah pemberkasan, sekitar November turun data penerima. Data itu sesuai dengan usulan setiap lembaga di Kecamatan Bluto,” tutur dia Kamis (27/12). Namun, sambung Homaidi, seminggu lalu data penerima turun lagi.
Data penerima yang terakhir ini tidak sesuai dengan usulan tiap lembaga. Bahkan banyak nama guru hilang dalam data penerima bansos honorarium dan transportasi tersebut. ”Termasuk lembaga saya, tidak ada guru yang masuk. Ini kok begini,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, ketika ditanya kepada operator UPTD Pendidikan Kecamatan Bluto, berkas-berkas pengajuan bansos honorarium dan transportasi sudah diserahkan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. ”Kenapa data penerima yang kami terima berubah? Tidak sesuai yang diusulkan. Kami perlu kepastian,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdik Sumenep Muhamad Saleh mengaku tidak tahu secara detail masalah tersebut. Kata dia, program bansos honorarium dan transportasi ditangani penuh oleh Kasi. ”Sementara Kasi saya ada kegiatan di Surabaya,” kelitnya.
Justru, Saleh menyatakan bahwa berkas pengajuan bansos honorarium dan transportasi guru belum masuk. ”Dari lembaga, data itu disetor ke operator kecamatan (UPTD pendidikan, Red). Dari kecamatan kemudian disetor ke kami. Berkasnya belum masuk ke kami,” klaimnya.
Ditanya berapa anggaran yang disediakan untuk bansos honorarium dan transportasi guru? Saleh lagi-lagi mengaku tidak tahu dengan alasan langsung ditangani Kasi. ”Saya tidak tahu. Saya tidak mau pegang program ini lagi. Bikin dengdeng (pusing, Red). Ini murni pengabdian,” jelasnya.
Dia menyebutkan, untuk 2017, penerima bansos honorarium dan transportasi berkisar tiga ribu guru. ”(Anggarannya) sekitar Rp 3 miliar,” tukasnya.
