SUMENEP– DPRD Sumenepmenggelar rapat paripurna Jumat (23/9) malam. Rapat paripurna kali ini adalah agenda pemandangan umum (PU)fraksi-fraksi terhadap nota keuangan raperda tentang APBD Perubahan 2022.
Secara keseluruhan, PU fraksi-fraksi memandang kenaikan harga BBM perlu dicarikan jalan keluar. Sebab itu, PU fraksi mendorong Pemkab Sumenep mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM tersebut.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, rapat paripurna agenda PU fraksi-fraksi itu merupakan tindak lanjut dari agenda sebelumnya. Yakni, rapat paripurna penyampaian nota keuangan raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Semua fraksi memberikan tanggapan atas nota keuangan itu.
”Ini agenda rutin yang kita gelar setiap tahun ketika membahas APBD perubahan berjalan,” katanya.
Menurut Hamid, ada tujuh fraksi yang menyampaikan PUsaat paripurna berlangsung. Tujuh fraksi tersebut meliputiFraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PDIP. Satu lagi fraksi gabungan Nasdem, Hanura, dan PKS.
Dia menjelaskan, secara umum PU fraksi meminta eksekutifmengantisipasi dampak kenaikan BBM. Mereka mendorong masyarakat miskin yang terdampak kenaikan BBM mendapat perhatian lebih dari Pemkab Sumenep.
”Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu harus diperhatikan setelah kenaikan BBM,” pintanya.
Hamid menyatakan, selain dampak kenaikan harga BBM yang perlu diantisipasi, PU frkasi juga memberikan catatan terhadap sejumah program Pemkab Sumenep yang akan dilaksankan pada APBD Perubahan 2022. Di antaranya berkaitan dengan jalan rusak yang perlu mendapat perhatian.Juga kemudahan untuk mendapat pupuk subsidi bagi petani.
”Besok (hari ini) secara langsung kita akan mendengarkan jawaban bupati dari semua saran dan masukan masing-masing fraksi,” tandasnya. (bil/daf)
