alexametrics
26.3 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Semua Korban Belum Dapat Santunan

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Cuaca ekstrem selalu mengancam. Sejak Januari lalu, sudah ada lima peristiwa kecelakaan laut. Sebanyak 29 nelayan menjadi korban. Nyawa empat pelaut terenggut dan tiga orang belum ditemukan (lihat grafis).

Tiga korban hilang itu adalah anak buah kapal (ABK) KM Berhasil II. Kapal itu mengangkut 17 orang Senin (15/2). Empat belas orang selamat. Yaitu, Misnatun (ABK), warga Panarukan, Situbondo; Hesam (nakhoda), dan warga Pulau Mandangin, Kecamatan/Kabupaten Sampang.

Lalu, Toagi, Fendi, dan Anwar, warga Desa Cangkreng, Lenteng, Sumenep serta Arfan, Maryanto, dan Satu, warga Desa Lobuk, Bluto, Sumenep. Selain itu, Aziz (ABK), warga Kadur, Pamekasan; Kurdi (ABK), warga Talang Siring, Larangan, Pamekasan; dan Mulyadi (ABK) asal Karduluk, Pragaan, Sumenep. Kemudian, Syamsuri (ABK), warga Prenduan, Pragaan, Sumenep; Ahmad (ABK), warga Palongan, Bluto, Sumenep; dan Suhawi (ABK) asal Bungbungan, Bluto, Sumenep

Sedangkan korban hilang Juma’ Awam (ABK) dan Harun (ABK), warga Desa Lobuk, Bluto serta Endin (ABK) asal Kapedi, Bluto.

Plt Kepala Dinas Perikanan Sumenep Moh. Jakfar menyampaikan, pihaknya sempat berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk penentuan klasifikasi kapal atau perahu nelayan. Seperti keberadaan pas kapal maupun dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas pencarian ikan.

Hal ini belum maksimal karena banyak nelayan enggan mengurus. Dengan begitu, dimungkinankan masih banyak kapal atau perahu nelayan yang tidak mengantongi dokumen lengkap. Namun, nelayan menganggap hal ini tidak menjadi hambatan dalam mencari ikan.

Sebagai perhatian, pemerintah memiliki program asuransi nelayan yang pernah digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yakni, bantuan premi asuransi nelayan. Sekitar 2019 lalu preminya ditanggung kementerian.

Baca Juga :  Pengungsi Wamena Belum Dapat Bantuan Pemkab

Program asuransi ini masih berlanjut. Namun, premi sudah ditanggung peserta. Dalam dua tahun terakhir, minat nelayan untuk mengikuti asuransi juga nihil. Semua nelayan korban laka laut 2021 tidak mengikuti asuransi.

Nelayan yang terdata mencapai 40 ribu. Hanya sekitar 5 ribu nelayan yang ikut asuransi. Premi yang perlu dibayar nelayan peserta asuransi Rp 750 ribu per tahun. ”Sejak 2019 tidak ada nelayan yang mendaftar lagi untuk menjadi peserta asuransi,” jelas pria asal Sapeken itu.

Menurut Jakfar, asuransi ini penting bagi nelayan untuk menjaga kemungkinan terburuk. Tapi, pihaknya juga tidak bisa memaksa karena syarat untuk mengikuti asuransi ialah memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka). Santunan kepada nelayan peserta asuransi bervariasi.

Bagi nelayan yang meninggal dunia di laut mendapatkan Rp 200 juta. Bagi nelayan yang meninggal di darat dan sempat menjalani perawatan mendapat Rp 5 juta. Kemudian, nelayan yang cacat permanen akibat melaut mendapatkan Rp 100 juta dengan biaya pengobatan Rp 100 juta.

”Bukan tidak ada sosialisasi, tapi ketika nelayan hendak diajak mendaftar asuransi malah dianggap kami mendoakan meninggal,” jelasnya.

Kasatpol Air Polres Sumenep Iptu Agung Widodo menerangkan, tidak ada pemeriksaan kapal nelayan saat terjadi laka laut apabila tidak ada pihak lain yang menuntut dan merasa dirugikan. Pihaknya tidak menyangkal mayoritas perahu nelayan tidak dilengkapi dokumen. Sebab, mereka menganggap tidak melakukan pencarian ikan yang terlalu jauh.

Pemeriksaan untuk kapal besar dari perusahaan atau kapal luar Sumenep rutin dilakukan. Pihaknya berupaya membantu memberikan edukasi kepada nelayan agar setiap perahu dilengkapi surat-surat resmi. ”Kalau nyari kapal milik nelayan kecil yang tidak bersurat-surat itu banyak di sekitar sini,” jelasanya.

Baca Juga :  Anggaran Tembus Rp 2 Miliar Lebih

Kepala BPBD Sumenep Abd. Rahman Riadi menyampaikan, kecelakaan laut bagi nelayan merupakan salah satu bencana. Pihaknya terlibat melakukan penanganan seperti ikut melakukan pencarian.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan kepada nelayan korban kecelakaan laut. Yakni, berupa bantuan stimulan Rp 2,5 juta untuk korban meninggal atau hilang di laut. Bagi koban yang harus menjalani perawatan juga ada bantuan Rp 1,5 juta.

Proses ini bisa ditempuh oleh keluarga korban dengan mengajukan ke pemerintah. Syarat yang harus dipenuhi yaitu melampirkan salinan e-KTP. Namun, sejak Januari 2021 belum ada pencairan bantuan. Semua masih tahap proses seperti tiga nelayan Desa Lobuk, Desa Jadung dan lainnya. 

”Yang penting adalah warga Sumenep. Sekalipun peristiwanya di daerah lain tetap bisa mengajukan kepada kami. Kalau hanya kejadiannya di Sumenep tapi warga daerah lain, itu tidak bisa,” paparnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Suemenep Irwan Hayat menyampaikan, menyusunan peraturan daerah terkait perlindungan nelayan sudah diinisiasi sejak tahun lalu. Namun, baru tahun ini menjadi target program legislasi daerah (prolegda) untuk dibahas.

Beberapa poin menjadi pembahasan dalam rancangan peraturan. Seperti keselamatan nelayan dan peralatan yang memadai. Termasuk zonasi laut wilayah tangkapan nelayan kecil dan nelayan kelas besar. Namun, nelayan kecil tetap boleh mencari ikan ke wilayah nelayan besar.

”Selain perlindungan nelayan di perda itu, nanti juga akan diatur terkait pemberdayaan nelayan,” jelasnya. (jun)

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Cuaca ekstrem selalu mengancam. Sejak Januari lalu, sudah ada lima peristiwa kecelakaan laut. Sebanyak 29 nelayan menjadi korban. Nyawa empat pelaut terenggut dan tiga orang belum ditemukan (lihat grafis).

Tiga korban hilang itu adalah anak buah kapal (ABK) KM Berhasil II. Kapal itu mengangkut 17 orang Senin (15/2). Empat belas orang selamat. Yaitu, Misnatun (ABK), warga Panarukan, Situbondo; Hesam (nakhoda), dan warga Pulau Mandangin, Kecamatan/Kabupaten Sampang.

Lalu, Toagi, Fendi, dan Anwar, warga Desa Cangkreng, Lenteng, Sumenep serta Arfan, Maryanto, dan Satu, warga Desa Lobuk, Bluto, Sumenep. Selain itu, Aziz (ABK), warga Kadur, Pamekasan; Kurdi (ABK), warga Talang Siring, Larangan, Pamekasan; dan Mulyadi (ABK) asal Karduluk, Pragaan, Sumenep. Kemudian, Syamsuri (ABK), warga Prenduan, Pragaan, Sumenep; Ahmad (ABK), warga Palongan, Bluto, Sumenep; dan Suhawi (ABK) asal Bungbungan, Bluto, Sumenep


Sedangkan korban hilang Juma’ Awam (ABK) dan Harun (ABK), warga Desa Lobuk, Bluto serta Endin (ABK) asal Kapedi, Bluto.

Plt Kepala Dinas Perikanan Sumenep Moh. Jakfar menyampaikan, pihaknya sempat berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk penentuan klasifikasi kapal atau perahu nelayan. Seperti keberadaan pas kapal maupun dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas pencarian ikan.

Hal ini belum maksimal karena banyak nelayan enggan mengurus. Dengan begitu, dimungkinankan masih banyak kapal atau perahu nelayan yang tidak mengantongi dokumen lengkap. Namun, nelayan menganggap hal ini tidak menjadi hambatan dalam mencari ikan.

Sebagai perhatian, pemerintah memiliki program asuransi nelayan yang pernah digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yakni, bantuan premi asuransi nelayan. Sekitar 2019 lalu preminya ditanggung kementerian.

Baca Juga :  Anggaran Tembus Rp 2 Miliar Lebih

Program asuransi ini masih berlanjut. Namun, premi sudah ditanggung peserta. Dalam dua tahun terakhir, minat nelayan untuk mengikuti asuransi juga nihil. Semua nelayan korban laka laut 2021 tidak mengikuti asuransi.

Nelayan yang terdata mencapai 40 ribu. Hanya sekitar 5 ribu nelayan yang ikut asuransi. Premi yang perlu dibayar nelayan peserta asuransi Rp 750 ribu per tahun. ”Sejak 2019 tidak ada nelayan yang mendaftar lagi untuk menjadi peserta asuransi,” jelas pria asal Sapeken itu.

Menurut Jakfar, asuransi ini penting bagi nelayan untuk menjaga kemungkinan terburuk. Tapi, pihaknya juga tidak bisa memaksa karena syarat untuk mengikuti asuransi ialah memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka). Santunan kepada nelayan peserta asuransi bervariasi.

Bagi nelayan yang meninggal dunia di laut mendapatkan Rp 200 juta. Bagi nelayan yang meninggal di darat dan sempat menjalani perawatan mendapat Rp 5 juta. Kemudian, nelayan yang cacat permanen akibat melaut mendapatkan Rp 100 juta dengan biaya pengobatan Rp 100 juta.

”Bukan tidak ada sosialisasi, tapi ketika nelayan hendak diajak mendaftar asuransi malah dianggap kami mendoakan meninggal,” jelasnya.

Kasatpol Air Polres Sumenep Iptu Agung Widodo menerangkan, tidak ada pemeriksaan kapal nelayan saat terjadi laka laut apabila tidak ada pihak lain yang menuntut dan merasa dirugikan. Pihaknya tidak menyangkal mayoritas perahu nelayan tidak dilengkapi dokumen. Sebab, mereka menganggap tidak melakukan pencarian ikan yang terlalu jauh.

Pemeriksaan untuk kapal besar dari perusahaan atau kapal luar Sumenep rutin dilakukan. Pihaknya berupaya membantu memberikan edukasi kepada nelayan agar setiap perahu dilengkapi surat-surat resmi. ”Kalau nyari kapal milik nelayan kecil yang tidak bersurat-surat itu banyak di sekitar sini,” jelasanya.

Baca Juga :  Enam Pesantren Ternyata Dapat Kiriman Tabloid Indonesia Barokah

Kepala BPBD Sumenep Abd. Rahman Riadi menyampaikan, kecelakaan laut bagi nelayan merupakan salah satu bencana. Pihaknya terlibat melakukan penanganan seperti ikut melakukan pencarian.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan kepada nelayan korban kecelakaan laut. Yakni, berupa bantuan stimulan Rp 2,5 juta untuk korban meninggal atau hilang di laut. Bagi koban yang harus menjalani perawatan juga ada bantuan Rp 1,5 juta.

Proses ini bisa ditempuh oleh keluarga korban dengan mengajukan ke pemerintah. Syarat yang harus dipenuhi yaitu melampirkan salinan e-KTP. Namun, sejak Januari 2021 belum ada pencairan bantuan. Semua masih tahap proses seperti tiga nelayan Desa Lobuk, Desa Jadung dan lainnya. 

”Yang penting adalah warga Sumenep. Sekalipun peristiwanya di daerah lain tetap bisa mengajukan kepada kami. Kalau hanya kejadiannya di Sumenep tapi warga daerah lain, itu tidak bisa,” paparnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Suemenep Irwan Hayat menyampaikan, menyusunan peraturan daerah terkait perlindungan nelayan sudah diinisiasi sejak tahun lalu. Namun, baru tahun ini menjadi target program legislasi daerah (prolegda) untuk dibahas.

Beberapa poin menjadi pembahasan dalam rancangan peraturan. Seperti keselamatan nelayan dan peralatan yang memadai. Termasuk zonasi laut wilayah tangkapan nelayan kecil dan nelayan kelas besar. Namun, nelayan kecil tetap boleh mencari ikan ke wilayah nelayan besar.

”Selain perlindungan nelayan di perda itu, nanti juga akan diatur terkait pemberdayaan nelayan,” jelasnya. (jun)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/