alexametrics
19.4 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Jumlah TPS Membengkak

SUMENEP – Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019 membengkak dua kali lipat daripada Pilkada 2018. Tomatis tugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pun bertambah.

Apalagi, di sejumlah desa kesulitan merekrut personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Rencananya, pembentukan KPPS dilakukan Maret mendatang.

Ketua PPK Gapura Abd. Rahem mengutarakan, secara teknis penambahan TPS akan menambah kerja lembaganya. Dia mencontohkan, jika pada Pilgub Jatim 2018, jumlah TPS hanya 76 titik. Pada Pemilu 2019, naik menjadi 150 TPS.

Dengan demikian, personel KPPS juga harus bertambah dua kali lipat. Pada pemilu nanti, di Gapura butuh 1.050 anggota KPPS. Sementara pada Pilgub 2018 hanya 532 orang.

Baca Juga :  Labatik Garap Busana Madura Awards 2019

”Secara teknis lebih berat. Sebab, PPK harus memberikan bimbingan teknis kepada 1.050 anggota KPPS,” kata Rahem kemarin (27/1).

Selain itu, merekrut 1.050 anggota KPPS bukanlah perkara mudah. Berkaca pada 2018, saat pilgub ada beberapa desa yang kesulitan mencari anggota KPPS. Apalagi saat ini jumlah anggota KPPS bertambah dua kali lipat.

”Bukan secara umum. Tapi, di beberapa desa ada yang mengalami kesulitan mencari orang,” terang mantan ketua DPW Partai Rakyat Merdeka (PRM) UIN Sunan Kalijaga itu.

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Sumenep Abdul Hadi mengatakan, pembentukan KPPS dihendel PPS tiap desa. Pembentukan KPPS biasanya dilakukan sekitar sebulan sebelum pemilu digelar.

Karena pemilu akan digelar pada 17 April, kemungkinan pembentukan KPPS masih akan dilakukan pada Maret mendatang. ”Sekarang belum ada perintah pembentukan KPPS. Masih lama waktunya,” kata Hadi.

Baca Juga :  Sebut Berpotensi Merusak Lingkungan

Terkait adanya desa yang kesulitan mencari anggota KPPS, menurut Hadi, itu hanya persolan teknis. Kesulitan itu bisa diatasi dengan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, atau kepala desa setempat.

Hadi yakin, semua desa memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk menjadi anggota KPPS. ”Insyaallah pasti ada yang bisa menjadi anggota KPPS di seluruh desa se-Sumenep. Saya kira, kesulitannya hanya di teknis,” tukasnya.

SUMENEP – Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019 membengkak dua kali lipat daripada Pilkada 2018. Tomatis tugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pun bertambah.

Apalagi, di sejumlah desa kesulitan merekrut personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Rencananya, pembentukan KPPS dilakukan Maret mendatang.

Ketua PPK Gapura Abd. Rahem mengutarakan, secara teknis penambahan TPS akan menambah kerja lembaganya. Dia mencontohkan, jika pada Pilgub Jatim 2018, jumlah TPS hanya 76 titik. Pada Pemilu 2019, naik menjadi 150 TPS.


Dengan demikian, personel KPPS juga harus bertambah dua kali lipat. Pada pemilu nanti, di Gapura butuh 1.050 anggota KPPS. Sementara pada Pilgub 2018 hanya 532 orang.

Baca Juga :  Labatik Garap Busana Madura Awards 2019

”Secara teknis lebih berat. Sebab, PPK harus memberikan bimbingan teknis kepada 1.050 anggota KPPS,” kata Rahem kemarin (27/1).

Selain itu, merekrut 1.050 anggota KPPS bukanlah perkara mudah. Berkaca pada 2018, saat pilgub ada beberapa desa yang kesulitan mencari anggota KPPS. Apalagi saat ini jumlah anggota KPPS bertambah dua kali lipat.

”Bukan secara umum. Tapi, di beberapa desa ada yang mengalami kesulitan mencari orang,” terang mantan ketua DPW Partai Rakyat Merdeka (PRM) UIN Sunan Kalijaga itu.

- Advertisement -

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Sumenep Abdul Hadi mengatakan, pembentukan KPPS dihendel PPS tiap desa. Pembentukan KPPS biasanya dilakukan sekitar sebulan sebelum pemilu digelar.

Karena pemilu akan digelar pada 17 April, kemungkinan pembentukan KPPS masih akan dilakukan pada Maret mendatang. ”Sekarang belum ada perintah pembentukan KPPS. Masih lama waktunya,” kata Hadi.

Baca Juga :  Bank Jatim Launching E-BPHTB

Terkait adanya desa yang kesulitan mencari anggota KPPS, menurut Hadi, itu hanya persolan teknis. Kesulitan itu bisa diatasi dengan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, atau kepala desa setempat.

Hadi yakin, semua desa memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk menjadi anggota KPPS. ”Insyaallah pasti ada yang bisa menjadi anggota KPPS di seluruh desa se-Sumenep. Saya kira, kesulitannya hanya di teknis,” tukasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/