alexametrics
19.4 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Penggantian Kadis PU Bina Marga Butuh Konsultasi dengan KASN

SUMENEP – Terhitung sejak Senin (25/6), jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep kosong. Itu setelah pemimpin sebelumnya, yakni Edy Rasiyadi, dilantik sebagai sekretaris kabupaten (Sekkab) oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Sampai saat ini, belum ada kepastian siapa yang akan mengisi jabatan yang ditinggal oleh Edy tersebut. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep R. Titik Suryati mengaku belum mengisi kekosongan itu.

”Kan baru kosong sejak kemarin. Jadi, perlu persiapan terlebih dahulu,” kata Yatik, sapaan akrabnya, Selasa (26/6).

Pihaknya akan memproses pengisian jabatan eselon dua itu. Namun, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi tersebut. Termasuk, berkonsultasi dengan Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Baca Juga :  Bupati Busyro Berharap Sekkab Edy Rasiyadi Percepat Pembangunan

”Siapa yang akan mengisi jabatan kepala dinas PU bina marga, belum diketahui,” jelasnya.

Nantinya, jabatan kepala dinas PU bina marga akan diisi pelaksana tugas (Plt). Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengisian tersebut bisa dilakukan kepala daerah.

”Untuk mengisi Plt, tidak perlu berkonsultasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Bupati bisa langsung mengeluarkan SK,” tegasnya.

Sementara itu, Busyro mengatakan bahwa dirinya tidak bisa langsung mengisi jabatan kepala dinas PU bina marga secara definitif. Sebab, aturan yang ada mewajibkan pemerintah daerah untuk berkonsultasi kepada KASN terlebih dahulu.

Baru setelah mendapat persetujuan, pemerintah daerah bisa melakukan pengisian jabatan eselon dua dengan cara lelang terbuka. ”Katakanlah sekarang ini misalnya dinas PU bina marga kan sudah pasti kosong. Tidak bisa bupati sekarang ini ngambil orang langsung dimasukkan di dinas PU bina marga. Itu harus dilaporkan ke pusat juga, ke KASN. Dan itu harus mendapat persetujuan,” jelasnya.

Baca Juga :  Bangun Semangat Kerja ASN dengan Halalbihalal

”Jadi, sekarang ini di Indonesia terkenal dengan negara Plt. Karena semua untuk menunggu keputusan pimpinan OPD saja harus di-Plt-kan, harus dikosongkan dulu. Berarti kalau kosong kan ada Plt,” tukasnya.

 

SUMENEP – Terhitung sejak Senin (25/6), jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep kosong. Itu setelah pemimpin sebelumnya, yakni Edy Rasiyadi, dilantik sebagai sekretaris kabupaten (Sekkab) oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Sampai saat ini, belum ada kepastian siapa yang akan mengisi jabatan yang ditinggal oleh Edy tersebut. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep R. Titik Suryati mengaku belum mengisi kekosongan itu.

”Kan baru kosong sejak kemarin. Jadi, perlu persiapan terlebih dahulu,” kata Yatik, sapaan akrabnya, Selasa (26/6).


Pihaknya akan memproses pengisian jabatan eselon dua itu. Namun, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi tersebut. Termasuk, berkonsultasi dengan Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Baca Juga :  Bakal Mutasi Besar-besaran, Akademisi Minta Pemkab Patuhi UU ASN

”Siapa yang akan mengisi jabatan kepala dinas PU bina marga, belum diketahui,” jelasnya.

Nantinya, jabatan kepala dinas PU bina marga akan diisi pelaksana tugas (Plt). Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengisian tersebut bisa dilakukan kepala daerah.

”Untuk mengisi Plt, tidak perlu berkonsultasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Bupati bisa langsung mengeluarkan SK,” tegasnya.

- Advertisement -

Sementara itu, Busyro mengatakan bahwa dirinya tidak bisa langsung mengisi jabatan kepala dinas PU bina marga secara definitif. Sebab, aturan yang ada mewajibkan pemerintah daerah untuk berkonsultasi kepada KASN terlebih dahulu.

Baru setelah mendapat persetujuan, pemerintah daerah bisa melakukan pengisian jabatan eselon dua dengan cara lelang terbuka. ”Katakanlah sekarang ini misalnya dinas PU bina marga kan sudah pasti kosong. Tidak bisa bupati sekarang ini ngambil orang langsung dimasukkan di dinas PU bina marga. Itu harus dilaporkan ke pusat juga, ke KASN. Dan itu harus mendapat persetujuan,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Busyro Berharap Sekkab Edy Rasiyadi Percepat Pembangunan

”Jadi, sekarang ini di Indonesia terkenal dengan negara Plt. Karena semua untuk menunggu keputusan pimpinan OPD saja harus di-Plt-kan, harus dikosongkan dulu. Berarti kalau kosong kan ada Plt,” tukasnya.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/