alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Legislatif Sampaikan Delapan Catatan kepada Bupati dan Wabup

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Meski hasil laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021 sudah diparipurnakan, masih menyisakan sejumlah catatan. Karena itu, bupati dan wakil bupati (Wabup) Sumenep harus merespons catatan yang diberikan oleh legislatif tersebut.

Ketua Pansus LKPj Anggaran 2021 DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, sedikitnya ada delapan catatan yang ditujukan jajarannya kepada Bupati Achmad Fauzi dan Wabup Dewi Khalifah. Di antaranya, bupati dan Wabup perlu mempertimbangkan masa jabatan kepala dinas yang sudah menjabat lima tahun. Misalnya, kepala bappeda.

”Dipromosikan atau dipindahtugaskan. Sebab, itu salah satu bagian penyegaran kinerja kedinasan agar bisa melakukan inovasi dan kreasi pelayanan lebih maksimal,” katanya.

Dulsiam menyebutkan, bupati dan Wabup juga disarankan memeriksa setiap laporan yang disampaikan kepala dinas ataupun anak buahnya. Salah satu Tujuannya, memastikan apakah laporan tersebut sesuai kenyataan di lapangan atau sekadar menyenangkan hati bupati dan Wabup.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Janji Kapal Baru Beroperasi 2019

”Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, hendaknya bupati dan Wabup mampu menampilkan karakter yang membumi. Jika mengutip statement Bung Karno, pemimpin itu yang kembali ke sumbernya. Yang berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan hanya demi golongannya,” ingatnya.

Politikus PKB itu juga menyarankan bupati dan Wabup berbicara apa adanya. Sebab, di era digital seperti sekarang, segala persoalan bisa diakses oleh siapa saja. Karena itu, kesadaran publik dalam membaca dan menulis kinerja tak cukup sekadar disuguhi lewat narasi. Namun, harus dibuktikan dengan tindakan nyata.

”Misalnya, menjelaskan jenis kemiskinan Sumenep yang sudah bisa ditekan pemkab. Atau misalnya, berapa persentase masyarakat yang benar-benar merasakan pelayanan maksimal? Apakah betul, para kepala dinas sudah bekerja dalam satu tarikan napas dengan visi-misi bupati dan Wabup, terutama dalam semangat Bismillah Melayani,” ulasnya.

Baca Juga :  Kemenag Batasi Petugas Rukyatulhilal

Dulsiam berharap, bupati dan Wabup lebih bijak dalam hal apa pun. Termasuk, dalam merespons segala bentuk demonstrasi yang disampaikan masyarakat. ”Artinya, tidak selalu dihadapkan dengan polisi dan pagar kawat berduri. Beri demonstran ruang dialog seluas-luasnya,” imbaunya.

Selain itu, sambung Dulsiam, bupati dan Wabup diminta mendisiplinkan oknum-oknum yang mengatasnamakan bupati maupun Wabup. Sebab, tidak sedikit orang yang main klaim. ”Semua catatan yang kami sampaikan, baik manis maupun pahit, semata-mata untuk kebaikan bupati dan Wabup serta masyarakat Sumenep,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menegaskan, salah satu tugas DPRD adalah mengevaluasi. ”Artinya, rekomendasi dan catatan dari teman-teman pansus seyogianya akan dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Selama untuk kebaikan dan kemajuan Sumenep, siap dilaksanakan,” katanya singkat. (daf/yan)

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Meski hasil laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021 sudah diparipurnakan, masih menyisakan sejumlah catatan. Karena itu, bupati dan wakil bupati (Wabup) Sumenep harus merespons catatan yang diberikan oleh legislatif tersebut.

Ketua Pansus LKPj Anggaran 2021 DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, sedikitnya ada delapan catatan yang ditujukan jajarannya kepada Bupati Achmad Fauzi dan Wabup Dewi Khalifah. Di antaranya, bupati dan Wabup perlu mempertimbangkan masa jabatan kepala dinas yang sudah menjabat lima tahun. Misalnya, kepala bappeda.

”Dipromosikan atau dipindahtugaskan. Sebab, itu salah satu bagian penyegaran kinerja kedinasan agar bisa melakukan inovasi dan kreasi pelayanan lebih maksimal,” katanya.


Dulsiam menyebutkan, bupati dan Wabup juga disarankan memeriksa setiap laporan yang disampaikan kepala dinas ataupun anak buahnya. Salah satu Tujuannya, memastikan apakah laporan tersebut sesuai kenyataan di lapangan atau sekadar menyenangkan hati bupati dan Wabup.

Baca Juga :  Perketat Lagi dengan PPKM Darurat

”Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, hendaknya bupati dan Wabup mampu menampilkan karakter yang membumi. Jika mengutip statement Bung Karno, pemimpin itu yang kembali ke sumbernya. Yang berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan hanya demi golongannya,” ingatnya.

Politikus PKB itu juga menyarankan bupati dan Wabup berbicara apa adanya. Sebab, di era digital seperti sekarang, segala persoalan bisa diakses oleh siapa saja. Karena itu, kesadaran publik dalam membaca dan menulis kinerja tak cukup sekadar disuguhi lewat narasi. Namun, harus dibuktikan dengan tindakan nyata.

”Misalnya, menjelaskan jenis kemiskinan Sumenep yang sudah bisa ditekan pemkab. Atau misalnya, berapa persentase masyarakat yang benar-benar merasakan pelayanan maksimal? Apakah betul, para kepala dinas sudah bekerja dalam satu tarikan napas dengan visi-misi bupati dan Wabup, terutama dalam semangat Bismillah Melayani,” ulasnya.

Baca Juga :  Putri Bupati Sumenep Terpapar Covid-19, Ini Pesannya Kepada Masyarakat

Dulsiam berharap, bupati dan Wabup lebih bijak dalam hal apa pun. Termasuk, dalam merespons segala bentuk demonstrasi yang disampaikan masyarakat. ”Artinya, tidak selalu dihadapkan dengan polisi dan pagar kawat berduri. Beri demonstran ruang dialog seluas-luasnya,” imbaunya.

Selain itu, sambung Dulsiam, bupati dan Wabup diminta mendisiplinkan oknum-oknum yang mengatasnamakan bupati maupun Wabup. Sebab, tidak sedikit orang yang main klaim. ”Semua catatan yang kami sampaikan, baik manis maupun pahit, semata-mata untuk kebaikan bupati dan Wabup serta masyarakat Sumenep,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menegaskan, salah satu tugas DPRD adalah mengevaluasi. ”Artinya, rekomendasi dan catatan dari teman-teman pansus seyogianya akan dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Selama untuk kebaikan dan kemajuan Sumenep, siap dilaksanakan,” katanya singkat. (daf/yan)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/