Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi III DPRD Sumenep Sorot Realisasi Program Disperkimhub

A
Penulis: Amin Bashiri❯
FOKUS: Anggota Komisi III DPRD Sumenep saat melakukan rapat dengan disperkimhub di ruang Komisi III DPRD setempat
FOKUS: Anggota Komisi III DPRD Sumenep saat melakukan rapat dengan disperkimhub di ruang Komisi III DPRD setempat

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – Realisasi sejumlah program yang melekat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep menjadi perhatian Komisi III DPRD Sumenep. Evaluasi difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi program rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pemanfaatan pelabuhan.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Sumenep bersama disperkimhub yang berlangsung di ruang rapat komisi. Pertemuan itu menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri mengatakan, tersdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian legislatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor parkir sebagai sumber PAD.

Advertisement

Dia menilai, pengelolaan sektor tersebut perlu dioptimalkan agar potensi pendapatan daerah dapat tergarap maksimal. Selain itu, realisasi program RTLH juga menjadi sorotan.

Komisi III mendorong agar program tersebut segera dilaksanakan mengingat manfaatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan hunian layak.

"Program RTLH perlu menjadi perhatian agar segera direalisasikan. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat dukungan pemerintah," katanya.

Advertisement

Komisi III juga mengingatkan optimalisasi fungsi pelabuhan di Kabupaten Sumenep. Pemanfaatan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang pelayanan publik sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.

"Ini juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat wilayah Sumenep terdiri dari berbagai pulau," tegasnya.

Ditambahkan, pengawasan yang dilakukan dewan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat serta berkontribusi untuk kemajuan daerah.

"Kami harap koordinasi ini terus terjaga sehingga berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal," tandasnya. (tif/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Komisi III DPRD Sumenep Desak Proyek PJU Segera Digarap

Komisi III DPRD Sumenep Desak Proyek PJU Segera Digarap

Kepala Disperkimhub Sumenep Dadang Dedi Iskandar menyatakan, total anggaran proyek pengadaan dan pemasangan PJU baru tersebut mencapai Rp 1,1 miliar.

Disperkimhub Sumenep Butuh Anggaran Belasan Juta, Hanya untuk Kebutuhan Fotokopi Administrasi

Disperkimhub Sumenep Butuh Anggaran Belasan Juta, Hanya untuk Kebutuhan Fotokopi Administrasi

Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri menyatakan, penggunaan anggaran harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.

Lima Kontraktor Ajukan Penawaran Tender Proyek Kantor Bapenda Sumenep, Dewan Ingatkan Soal Rekam Jejak Rekanan

Lima Kontraktor Ajukan Penawaran Tender Proyek Kantor Bapenda Sumenep, Dewan Ingatkan Soal Rekam Jejak Rekanan

Tender pembangunan gedung kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep sudah diumumkan. ada lima rekanan yang melakukan penawaran

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer