Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Sumenep Minta OPD Sisir Koperasi Tak Aktif

A
Penulis: Amin Basiri❯
OPTIMISTIS: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo didampingi Wabup Imam Hasyim saat diwawancara awak media di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jumat (17/7).
OPTIMISTIS: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo didampingi Wabup Imam Hasyim saat diwawancara awak media di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jumat (17/7).

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai tidak akan menggeser posisi koperasi konvensional. Sebaliknya, keduanya bisa berkembang secara beriringan.

Karena itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta OPD menginventarisasi seluruh koperasi di daerah.

"Itu sesuatu yang berbeda ya. KDMP itu kan bagian dari program pemerintah pusat, dari sisi aktivitasnya itu kan masih nanti. Kita belum tahu secara detail, seperti apa mekanisme berkaitan dengan KDMP ke depannya," ujarnya.

Advertisement

Bupati Fauzi menyatakan, kehadiran KDMP tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, selama ini ratusan koperasi yang ada di Sumenep bisa beroperasi tanpa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. sebab, setiap koperasi memiliki pasar dan model usaha berbeda. 

"Menurut saya, koperasi punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Sampai saat ini, meski koperasi jumlahnya ratusan tidak ada persoalan. Karena memang mereka punya pasarnya masing-masing . Mereka juga punya cara masing-masing," jelasnya. 

Guna memastikan semua koperasi tetap berkembang, Fauzi meminta DKUPP melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap koperasi yang masih aktif maupun yang sudah tidak beroperasi.

Advertisement

Dia menilai, pendataan itu penting sebagai dasar penyusunan langkah pembinaan ke depan. 

"Jadi, nanti koperasi sama-sama jalan, koperasi konvensional dan KDMP. Jangan sampai jumlah koperasinya banyak, tetapi ternyata tidak aktif. Ini yang penting sebenarnya. Lebih baik sedikit, tapi semuanya aktif," terangnya.

Menurutnya, hasil inventarisasi akan menjadi acuan pemerintah dalam memetakan persoalan yang dihadapi setiap koperasi.

Dengan begitu, bentuk pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap lembaga agar keberlangsungan usahanya tetap terjaga sehingga koperasi tidak mati.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Keuangan Koperasi Desa Harus Transparan! Diskop UKM Perindag Sumenep Gembleng Bendahara KDKMP

Keuangan Koperasi Desa Harus Transparan! Diskop UKM Perindag Sumenep Gembleng Bendahara KDKMP

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep tancap gas memperkuat kompetensi para bendahara melalui pelatihan dan sertifikasi.

Puluhan KDMP Cacat Administrasi di Kabupaten Bangkalan Belum Beroperasi

Puluhan KDMP Cacat Administrasi di Kabupaten Bangkalan Belum Beroperasi

Kepala Diskopumdag Bangkalan Moh. Rasuli menyatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah gerai selesai dibangun, gerai KDMP masih harus melalui verval dan di-review dari BPKP.

Legislatif Minta Pemkab Bangkalan Tegas, Program Prioritas Pemerintah Pusat Harus Setor Retribusi

Legislatif Minta Pemkab Bangkalan Tegas, Program Prioritas Pemerintah Pusat Harus Setor Retribusi

Komisi III mendesak DPRKP mengambil langkah tegas dan menindak semua bangunan yang belum memiliki PBG. Sebab, keberadaannya tidak menyetor retribusi ke daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 16/ 2021.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer