Temukan Kejanggalan Tender, DPRD Bakal Panggil PBJ dan DPUTR

SUMENEP, RadarMadura.id – Komisi III DPRD Sumenep menemukan sejumlah indikasi persoalan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah saat inspeksi mendadak (sidak) ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Temuan itu mendorong DPRD menjadwalkan pemanggilan PBJ dan dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri itu merupakan tindak lanjut laporan dan keluhan terkait pelaksanaan tender proyek pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, Muhri didampingi jajaran dan anggota komisi III.

Namun, komisi III tidak berhasil menemui Kepala Bagian PBJ Setkab Sumenep Yugo Prakoso karena yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Baca Juga: Toko Batas Kota Sajikan Ruang Literasi dan Ekspresi, Ingin Bangun Budaya Baca di Kota Bahari

Sebagai gantinya, komisi III meminta keterangan tim kelompok kerja (pokja) yang menangani sejumlah proses pengadaan proyek strategis di Sumenep.

M. Muhri menerangkan, hasil dialog dan penelusuran awal terhadap dokumen teknis pengadaan memunculkan indikasi persyaratan tertentu yang berpotensi mempersempit persaingan sehat antar penerima jasa konstruksi.

Sorotan tertuju pada persyaratan surat dukungan di beberapa paket pekerjaan.

”Persyaratan itu diduga hanya bisa dipenuhi kelompok penyedia tertentu sehingga menyulitkan peserta tender lain untuk berpartisipasi secara kompetitif,” katanya.

Muhri mencontohkan paket pembangunan drainase Jalan Arya Wiraraja senilai Rp 1,4 miliar.

Dia menyebut, sejumlah rekanan kesulitan memperoleh surat dukungan untuk material beronjong yang dipersyaratkan dalam dokumen tender.