
SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep kesulitan menekan jumlah warga yang memilih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
Sebab, meski sudah melakukan sosialisasi, masih banyak warga yang memilih menjadi pejuang devisa secara nonprosedural.
Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Sumenep Eko Kurnia Mediantoro mengeklaim tekah mengampanyekan pentingnya bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.
Baca Juga: Bandeng Juwana Elrina, Oleh-Oleh Legendaris Semarang yang Tumbuh Bersama Dukungan BRI
Edukasi dilakukan melalui pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa.
Dia juga mengaku gencar memanfaatkan media sosial agar informasi dapat dijangkau masyarakat secara meluas.
”Kami terus menggaungkan agar masyarakat berangkat secara legal, supaya aman dan keluarga yang ditinggalkan juga tenang,” katanya.
Eko mengakui terdapat celah yang sulit dikendalikan. Salah satunya modus penggunaan visa wisata yang kemudian disalahgunakan untuk bekerja di luar negeri.
Menurutnya, kondisi ini berada di luar kewenangan disnaker, sehingga pengawasan menjadi terbatas.
”Kami tidak bisa menghentikan mereka membuat paspor untuk keperluan wisata, tapi setelah sampai di negara tujuan, ternyata digunakan untuk bekerja. Ini yang masih sulit kami tanggulangi,” terangnya.
Akibat praktik tersebut, sejumlah PMI asal Sumenep harus menerima konsekuensi berupa deportasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




