SUMENEP, RadarMadura.id – Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep Ubaid Abdul Hayat menegaskan komitmennya untuk ikut menyukseskan program strategis nasional, yakni Koperasi Merah Putih (KMP).
Penegasan itu dikemukakan, meski saat ini pagu anggaran dana desa (DD) dikurangi sekitar Rp 109 miliar.
Ubaid Abdul Hayat mengatakan, pelayanan dan pembangunan akan tetap diperjuangkan semaksimal mungkin.
Menurutnya, salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah pengelolaan potensi desa secara maksimal dan pengelolaan anggaran untuk kebutuhan strategis masyarakat.
”Kami berkomitmen untuk menyukseskan program pemerintah pusat, salah satunya KMP,” katanya.
Kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM), dia menyatakan akan mengoordinasikan seluruh kades yang menjadi anggota PKDI untuk secara maksimal memanfaatkan anggaran serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga, tidak bergantung secara penuh kepada DD yang dkucurkan pemerintah pusat.
”Ini kebijakan pemerintah pusat, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, meski pagu DD menyusut, tapi manfaatnya akan tetap dirasakan oleh masyarakat. Sebab, pemerintah mengalokasikan untuk KMP yang saat ini sudah mulai dibangun gerainya.
Sehingga, meski ada sebagian rencana pembangunan yang harus dipangkas, pemerintah desa akan memaksimalkan koperasi untuk bisa berdampak terhadap pembangunan wilayah.
”Kami akan terus melakukan koordinasi horizontal dan vertikal. Sehingga, meski ada pengurangan pagu, tapi ada program lain yang bisa menyentuh pembangunan di desa,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwal menjelaskan, keterbatasan anggaran desa tidak boleh menjadi penghambat pembangunan ekonomi di tingkat desa.
Menurutnya, dengan kreativitas dan rekayasa ekonomi yang tepat, pemerintah desa justru dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia menegaskan, dana yang diberikan oleh pemerintah pada dasarnya hanya bersifat sebagai stimulan.
Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat, melainkan mampu membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
”Dengan pengelolaan yang profesional serta pemanfaatan teknologi, berbagai potensi lokal yang ada di desa dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, setiap desa memiliki karakter dan keunggulan yang berbeda-beda. Karena itu, pola pengembangan ekonomi tidak bisa disamaratakan.
”Tapi, harus disesuaikan dengan kondisi, sumber daya, dan potensi yang ada di masing-masing desa,” tandasnya. (tif/yan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
