alexametrics
21.5 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Inspektorat Temukan Kelebihan Bayar dan Kekurangan Volume

SUMENEP – Inspektorat Sumenep memeriksa realisasi dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) 2018. Hasilnya cukup mengejutkan. Dari sejumlah desa yang menjadi sampel, ditemukan adanya kelebihan bayar dan kekurangan volume.

Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Sumenep R. Idris kemarin (25/2). Saat pemeriksaan, pihaknya mengambil dua hingga tiga desa tiap kecamatan untuk sampel. ”Dari sisi fisik, ada kelebihan bayar dan kekurangan volume,” kata dia.

Menurut Idris, atas temuan tersebut pihaknya memerintahkan pemerintah desa untuk mengembalikan ke kas desa. Sebab jika tidak dikembalikan, akan terjadi kerugian negara. ”Suruh kembalikan ke kas desa. Karena kalau tidak, akan berisiko hukum,” ujarnya.

Idris menyampaikan, penyebab adanya temuan di antaranya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di desa masih rendah. Karena itu, pembinaan dan pendampingan harus ditingkatkan. ”Hasil monitoring dan pemeriksaan, masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki,” ucapnya.

Baca Juga :  Deklarasi Tolak Cantrang di Tengah Laut

Idris mengatakan, transparansi sudah bagus. Sebab, tiap desa memasang perincian peruntukan DD-ADD di banner atau baliho. Itu merupakan langkah yang patut diapresiasi. ”Ada peningkatan dari sisi transparansi. Itu harus ditingkatkan juga,” ucapnya.

Idris menyatakan, penilaian terhadap pelaksanaan DD-ADD 2018 di Kabupaten Sumenep berkisar di angka 70. ”Kami harap tahun ini realisasi pelaksanaannya lebih optimal,” harapnya.

Sementara itu, Ketua AKD Sumenep Imam Idafi membenarkan bahwa inspektorat sudah melakukan pemeriksaan. Jika dianggap banyak temuan berupa kelebihan bayar dan kekurangan volume, pihaknya kurang paham. ”Penyebabnya karena SDM dan pencairan,” katanya.

Selain itu, tidak ada pendampingan dan pengawasan secara intens. Padahal, itu sangat penting. Minimal ada teguran sebelum pengerjaan selesai. ”Selama ini kan ketika pengerjaan selesai, baru dibilang ada temuan atau kekurangan. Harusnya saat proses pengerjaan,” terangnya.

Baca Juga :  Bangun Drainase dan Kolam Upaya Tangani Genangan di Perkotaan

Kemampuan SDM di desa itu tidak mereta. Untuk itu, perlu ada pendampingan dan pengawasan agar lebih maksimal. ”Kami tidak mau selalu menjadi tumpukan kesalahan. Makanya, pemerintah harus hadir,” pintanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep Ahmad Masuni belum bisa dimintai keterangan. Namun, sebelumnya dia menegaskan tidak henti-hentinya memberikan fasilitas pada desa yang tidak paham penggunaan DD-ADD. Bahkan, jika menimbulkan kerugian negara, program itu diminta tidak dilaksanakan. Seperti melewati waktu yang sudah ditentukan.

SUMENEP – Inspektorat Sumenep memeriksa realisasi dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) 2018. Hasilnya cukup mengejutkan. Dari sejumlah desa yang menjadi sampel, ditemukan adanya kelebihan bayar dan kekurangan volume.

Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Sumenep R. Idris kemarin (25/2). Saat pemeriksaan, pihaknya mengambil dua hingga tiga desa tiap kecamatan untuk sampel. ”Dari sisi fisik, ada kelebihan bayar dan kekurangan volume,” kata dia.

Menurut Idris, atas temuan tersebut pihaknya memerintahkan pemerintah desa untuk mengembalikan ke kas desa. Sebab jika tidak dikembalikan, akan terjadi kerugian negara. ”Suruh kembalikan ke kas desa. Karena kalau tidak, akan berisiko hukum,” ujarnya.


Idris menyampaikan, penyebab adanya temuan di antaranya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di desa masih rendah. Karena itu, pembinaan dan pendampingan harus ditingkatkan. ”Hasil monitoring dan pemeriksaan, masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki,” ucapnya.

Baca Juga :  Bangun Drainase dan Kolam Upaya Tangani Genangan di Perkotaan

Idris mengatakan, transparansi sudah bagus. Sebab, tiap desa memasang perincian peruntukan DD-ADD di banner atau baliho. Itu merupakan langkah yang patut diapresiasi. ”Ada peningkatan dari sisi transparansi. Itu harus ditingkatkan juga,” ucapnya.

Idris menyatakan, penilaian terhadap pelaksanaan DD-ADD 2018 di Kabupaten Sumenep berkisar di angka 70. ”Kami harap tahun ini realisasi pelaksanaannya lebih optimal,” harapnya.

Sementara itu, Ketua AKD Sumenep Imam Idafi membenarkan bahwa inspektorat sudah melakukan pemeriksaan. Jika dianggap banyak temuan berupa kelebihan bayar dan kekurangan volume, pihaknya kurang paham. ”Penyebabnya karena SDM dan pencairan,” katanya.

Selain itu, tidak ada pendampingan dan pengawasan secara intens. Padahal, itu sangat penting. Minimal ada teguran sebelum pengerjaan selesai. ”Selama ini kan ketika pengerjaan selesai, baru dibilang ada temuan atau kekurangan. Harusnya saat proses pengerjaan,” terangnya.

Baca Juga :  SMPN 1 Sumenep Sukseskan Program Biopori

Kemampuan SDM di desa itu tidak mereta. Untuk itu, perlu ada pendampingan dan pengawasan agar lebih maksimal. ”Kami tidak mau selalu menjadi tumpukan kesalahan. Makanya, pemerintah harus hadir,” pintanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep Ahmad Masuni belum bisa dimintai keterangan. Namun, sebelumnya dia menegaskan tidak henti-hentinya memberikan fasilitas pada desa yang tidak paham penggunaan DD-ADD. Bahkan, jika menimbulkan kerugian negara, program itu diminta tidak dilaksanakan. Seperti melewati waktu yang sudah ditentukan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/