Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ratusan MBR di Sumenep Punya Rumah, Setelah Memanfaatkan Program PBG dan BPHTB Gratis

H
Pemkab Sumenep percepat pelayanan pengurusan PBG dan BPHTB gratis untuk MBR. (Ilustrasi: Radar Lampar)
Pemkab Sumenep percepat pelayanan pengurusan PBG dan BPHTB gratis untuk MBR. (Ilustrasi: Radar Lampar)

SUMENEP, RadarMadura.id – Pemkab Sumenep sudah mempercepat pelayanan pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) gratis sejak Juni lalu. Dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) mengeklaim sudah banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memanfaatkan program tersebut.


Advertisement

Kepala DPMPTSP Sumenep Abd. Rahman Riadi mengatakan, PBG dan BPHTB gratis untuk MBR dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Utamanya, warga yang membeli perumahan subsidi. ”Sudah ada 425 unit rumah yang memanfatkan PBG gratis,” katanya.

Menurutnya, program tersebut awalnya tidak dilirik oleh masyarakat maupun pengembang perumahan. Buktinya, meski layanan sudah dibuka selama tiga bulan, warga yang memanfaatkan program tersebut masih minim. ”Makanya kita menyosialisasikan secara intensif. Hasilnya, sekarang banyak yang memanfaatkan program tersebut,” ucap Rahman.

Dijelaskan, PBG dan BPHTB gratis untuk MBR tersebut digagas untuk mendukung program nasional. Selain gratis, durasi pengurusannya juga dipercepat. ”Jika dulu memakan waktu tujuh hari baru PBG keluar, sekarang cukup 15 menit sudah kelar,” tegas Rahman.

Advertisement

Rahman menambahkan, program tersebut kemungkinan akan berlanjut sampai tahun 2026. Sebab, program ini untuk mempermudah dan meringankan warga yang ingin memiliki rumah. ”Selama di Kabupaten Sumenep masih ada developer yang menyediakan rumah subsidi untuk MBR, program ini tetap ada,” imbuhnya. (iqb/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bappeda Pastikan Pembangunan Sumenep Selaras dengan Program Nasional,  Sinkronisasi Kebijakan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat Diperkuat

Bappeda Pastikan Pembangunan Sumenep Selaras dengan Program Nasional, Sinkronisasi Kebijakan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat Diperkuat

Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, sinkronisasi kebijakan menjadi fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif

Polres Sampang Lakukan Penyelidikan, Soal Dugaan Maladministrasi Pembangunan RS Sukma Wijaya

Polres Sampang Lakukan Penyelidikan, Soal Dugaan Maladministrasi Pembangunan RS Sukma Wijaya

Ps Kasatreskrim Polres Sampang Iptu Nur Fajri Alim mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam pembangunan faskes yang diduga tak dilengkapi dokumen PBG tersebut.

Puluhan KDMP Cacat Administrasi di Kabupaten Bangkalan Belum Beroperasi

Puluhan KDMP Cacat Administrasi di Kabupaten Bangkalan Belum Beroperasi

Kepala Diskopumdag Bangkalan Moh. Rasuli menyatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah gerai selesai dibangun, gerai KDMP masih harus melalui verval dan di-review dari BPKP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer