alexametrics
24.6 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Protes Sidang Pelanggaran Lalin Dinilai Tidak Memiliki Nilai Edukasi

SUMENEP – Proses hukum pelanggaran lalu lintas dinilai tidak memiliki nilai edukasi kepada masyarakat. Pasalnya, warga yang kedapatan melakukan pelanggaran tidak menjalani persidangan. Mereka diminta langsung membayar denda dan mengambil barang bukti di loket kejaksaan.

Asnawi, 42, warga Kecamatan Ambunten menyampaikan, mestinya setiap pelanggar lalu lintas tetap mengikuti sidang seperti biasa. Meski menyita waktu, suasana sidang akan membuka wawasan pelanggar tentang aturan lalu lintas. Kesalahan dan pasal yang dijatuhkan juga akan langsung didengar.

Saat ini sistem yang diterapkan berbeda. Para pelanggar langsung diarahkan untuk membayar tebusan. Anehnya, mereka tidak mengetahui denda yang harus dibayarkan. Mereka juga tidak mengetahui pasal berapa yang dijatuhkan kepada pelanggar.

Baca Juga :  Lalu Lintas Bakal Masuk Kurikulum Sekolah

”Lama-lama hal semacam ini seperti pembodohan bagi masyarakat, karena tidak ada ruang berdialog untuk mendengar peraturan apa yang sudah dilanggar dan harus bayar denda berapa,” jelasnya.

Sementara, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Sumenep Benny Nugroho Sadhi Budhiono menjelaskan bahwa hakim bisa melaksanakan persidangan verstek. Artinya, persidangan dapat dilanjutkan dan diputus meski tanpa kehadiran terdakwa.

Perkara tilang itu adalah sidang biasa, tidak butuh saksi. Sidang verstek dilakukan untuk efisiensi waktu. Kemudian, untuk aturan  yang dilanggar beserta besaran denda sudah tercantum dalam bukti tilang. ”Saya yakin pengadilan juga memiliki acuan untuk menentukan pasal yang dijatuhkan kepada pelanggar,” jelasnya. (c3)

Baca Juga :  DP Irit Komentar Tentang Polemik Rekomendasi Disdik
- Advertisement -

SUMENEP – Proses hukum pelanggaran lalu lintas dinilai tidak memiliki nilai edukasi kepada masyarakat. Pasalnya, warga yang kedapatan melakukan pelanggaran tidak menjalani persidangan. Mereka diminta langsung membayar denda dan mengambil barang bukti di loket kejaksaan.

Asnawi, 42, warga Kecamatan Ambunten menyampaikan, mestinya setiap pelanggar lalu lintas tetap mengikuti sidang seperti biasa. Meski menyita waktu, suasana sidang akan membuka wawasan pelanggar tentang aturan lalu lintas. Kesalahan dan pasal yang dijatuhkan juga akan langsung didengar.

Saat ini sistem yang diterapkan berbeda. Para pelanggar langsung diarahkan untuk membayar tebusan. Anehnya, mereka tidak mengetahui denda yang harus dibayarkan. Mereka juga tidak mengetahui pasal berapa yang dijatuhkan kepada pelanggar.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Resmikan Penyaluran BST

”Lama-lama hal semacam ini seperti pembodohan bagi masyarakat, karena tidak ada ruang berdialog untuk mendengar peraturan apa yang sudah dilanggar dan harus bayar denda berapa,” jelasnya.

Sementara, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Sumenep Benny Nugroho Sadhi Budhiono menjelaskan bahwa hakim bisa melaksanakan persidangan verstek. Artinya, persidangan dapat dilanjutkan dan diputus meski tanpa kehadiran terdakwa.

Perkara tilang itu adalah sidang biasa, tidak butuh saksi. Sidang verstek dilakukan untuk efisiensi waktu. Kemudian, untuk aturan  yang dilanggar beserta besaran denda sudah tercantum dalam bukti tilang. ”Saya yakin pengadilan juga memiliki acuan untuk menentukan pasal yang dijatuhkan kepada pelanggar,” jelasnya. (c3)

Baca Juga :  Hantam Batu, Pengendara Motor Tewas
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/