24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Dewan Pendidikan Dorong Penerima PIP Bersuara

Pencairan Kolektif Rawan Disalahgunakan

SUMENEP  Kecurigaan adanya masalah dalam penyaluran program Indonesia pintar (PIP) muncul dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS). Pencairan secara kolektif dinilai akan menimbulkan polemik.

Anggota DPKS Achmad Junaidi mengaku tidak setuju dengan sistem pencairan kolektif. Sebab, rentan terjadi penyalahgunaan. Karena itu, pencairan harus dilakukan oleh siswa atau orang tua siswa.

”Setahu saya, mulai 2022 ada kesepakatan antara dispendik dan BRI bahwa PIP tidak boleh dicairkan secara kolektif, tapi harus diterima orang tua siswa,” ujarnya kemarin(24/1).

DPKS mulai curiga ada permainan dalam penyaluran PIP. Indikator yang memperkuat kecurigaan Junaidi diantaranya penyelewengan PIP yang terjadi di Kecamatan Manding pada awal 2022. Sayangnya, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena masalah tersebut sudah ditangani Polda Jatim.

”Saya tidak tahu pasti masalahnya karena sudah ada di APH (aparat penegak hukum). Pihak dispendik juga sudah dimintai keterangan,” bebernya.

Junaidi mengungkapkan, penyaluran PIP memang rentan disalahgunakan. Pihaknya beberapa kali mendapat rumor terkait permasalahan PIP. Namun, pihaknya belum berhasil membuktikan karena belum ada penerima yang secara resmi melaporkan masalah PIP ke institusinya.

Baca Juga :  Keluarga Pasien Berharap Petugas Puskesmas Perbaiki Cara Komunikasi

Karena itu, DPKS memberikan ruang kepada penerima PIP untuk menyampaikan keluhan terkait penyaluran PIP. Di antaranya, membuat aplikasi Smart DPKS. Selain itu, membuka ruang komunikasi melalui nomor telepon untuk mempermudah penyampaian laporan. Kami mengajak masyarakat terbuka. Kami berkomitmen untuk merahasiakan data pelapor,” ungkapnya.

Kabid Pembinaan SD Dispendik Sumenep Ardiansyah Ali Sochibi mengakui ada beberapa masalah dalam pencairan PIP. Itu pernah terjadi di Kantor Unit BRI Gapura pada 2022.

Pencairan dilakukan secara kolektif oleh sekolah dari tiga kecamatan di kepulauan. Yakni, dari Kecamatan Masalembu, Sapeken, dan Kangayan. Mereka melakukan pencairan di Kantor Unit BRI Gapura. Padahal, di Pulau Kangean sudah ada kantor unit BRI.

Untuk di Masalembu sudah tidak ada masalah. Begitu juga di Sapeken dan Kangayan,” terangnya.

Ardi menyadari, jika dana PIP dicairkan secara kolektifdikhawatirkan dananya tidak sampai pada siswa. Karena itu, pihaknya mengecek langsung setelah beredar adanya penyelewengan dana PIP di kepulauan. Dia memastikan bahwa penerima sudah mendapatkan haknya. Yang pentinguangnya sampai pada anak didik,” tuturnya.

Baca Juga :  Pembangunan LPJU Tidak Merata

Sederet jejak hitam penyaluran PIP itu, lanjut Ardi, dijadikan tolok ukur dan bahan evaluasi. Dispendik Sumenep membuat kebijakan, pencairan secara kolektif harus mendapat rekomendasi dari dinas. Semua yang menggunakan rekom pencairan kolektif wajib membuat laporan. Laporannya berupa foto penerima dan lain-lain,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Manajer Bisnis Mikro BRI Sumenep Mohammad Ayub membantah bahwa ada yang mengarahkan dalam pencairan dana PIP seperti yang terjadi di Kantor Unit BRI Gapura. Menurut dia, penerima PIP bebas mencairkan dana di mana saja. ”Tidak ada yang mengarahkan untuk mencairkan di unit Gapura,” tegasnya.

Ayub mengungkapkan, masalah tersebut terjadi saat dirinya baru bertugas di Kota Keris. Namun, hingga sekarang dia tidak tahu pasti jumlah penerima PIP yang mencairkan di Kantor Unit BRI Gapura. ”Itu kan diacak. Kami tidak tahu cairnya hari apa dan jam berapa,” ujarnya.

Kendati demikian, Ayub memastikan bahwa pencairan dana PIP sudah sesuai dengan persyaratan. Apalagi, pihaknya sebatas mencairkan dana. ”Tentunya sudah memenuhi syarat kalau dicairkan,” tukasnya. (bil/han)

SUMENEP  Kecurigaan adanya masalah dalam penyaluran program Indonesia pintar (PIP) muncul dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS). Pencairan secara kolektif dinilai akan menimbulkan polemik.

Anggota DPKS Achmad Junaidi mengaku tidak setuju dengan sistem pencairan kolektif. Sebab, rentan terjadi penyalahgunaan. Karena itu, pencairan harus dilakukan oleh siswa atau orang tua siswa.

”Setahu saya, mulai 2022 ada kesepakatan antara dispendik dan BRI bahwa PIP tidak boleh dicairkan secara kolektif, tapi harus diterima orang tua siswa,” ujarnya kemarin(24/1).


DPKS mulai curiga ada permainan dalam penyaluran PIP. Indikator yang memperkuat kecurigaan Junaidi diantaranya penyelewengan PIP yang terjadi di Kecamatan Manding pada awal 2022. Sayangnya, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena masalah tersebut sudah ditangani Polda Jatim.

”Saya tidak tahu pasti masalahnya karena sudah ada di APH (aparat penegak hukum). Pihak dispendik juga sudah dimintai keterangan,” bebernya.

Junaidi mengungkapkan, penyaluran PIP memang rentan disalahgunakan. Pihaknya beberapa kali mendapat rumor terkait permasalahan PIP. Namun, pihaknya belum berhasil membuktikan karena belum ada penerima yang secara resmi melaporkan masalah PIP ke institusinya.

Baca Juga :  BPRS: Pasar Anom Blok A Lantai 2 Sudah Bisa Ditempati Pedagang

Karena itu, DPKS memberikan ruang kepada penerima PIP untuk menyampaikan keluhan terkait penyaluran PIP. Di antaranya, membuat aplikasi Smart DPKS. Selain itu, membuka ruang komunikasi melalui nomor telepon untuk mempermudah penyampaian laporan. Kami mengajak masyarakat terbuka. Kami berkomitmen untuk merahasiakan data pelapor,” ungkapnya.

- Advertisement -

Kabid Pembinaan SD Dispendik Sumenep Ardiansyah Ali Sochibi mengakui ada beberapa masalah dalam pencairan PIP. Itu pernah terjadi di Kantor Unit BRI Gapura pada 2022.

Pencairan dilakukan secara kolektif oleh sekolah dari tiga kecamatan di kepulauan. Yakni, dari Kecamatan Masalembu, Sapeken, dan Kangayan. Mereka melakukan pencairan di Kantor Unit BRI Gapura. Padahal, di Pulau Kangean sudah ada kantor unit BRI.

Untuk di Masalembu sudah tidak ada masalah. Begitu juga di Sapeken dan Kangayan,” terangnya.

Ardi menyadari, jika dana PIP dicairkan secara kolektifdikhawatirkan dananya tidak sampai pada siswa. Karena itu, pihaknya mengecek langsung setelah beredar adanya penyelewengan dana PIP di kepulauan. Dia memastikan bahwa penerima sudah mendapatkan haknya. Yang pentinguangnya sampai pada anak didik,” tuturnya.

Baca Juga :  Dana PIP Rentan Diselewengkan

Sederet jejak hitam penyaluran PIP itu, lanjut Ardi, dijadikan tolok ukur dan bahan evaluasi. Dispendik Sumenep membuat kebijakan, pencairan secara kolektif harus mendapat rekomendasi dari dinas. Semua yang menggunakan rekom pencairan kolektif wajib membuat laporan. Laporannya berupa foto penerima dan lain-lain,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Manajer Bisnis Mikro BRI Sumenep Mohammad Ayub membantah bahwa ada yang mengarahkan dalam pencairan dana PIP seperti yang terjadi di Kantor Unit BRI Gapura. Menurut dia, penerima PIP bebas mencairkan dana di mana saja. ”Tidak ada yang mengarahkan untuk mencairkan di unit Gapura,” tegasnya.

Ayub mengungkapkan, masalah tersebut terjadi saat dirinya baru bertugas di Kota Keris. Namun, hingga sekarang dia tidak tahu pasti jumlah penerima PIP yang mencairkan di Kantor Unit BRI Gapura. ”Itu kan diacak. Kami tidak tahu cairnya hari apa dan jam berapa,” ujarnya.

Kendati demikian, Ayub memastikan bahwa pencairan dana PIP sudah sesuai dengan persyaratan. Apalagi, pihaknya sebatas mencairkan dana. ”Tentunya sudah memenuhi syarat kalau dicairkan,” tukasnya. (bil/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/