24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Minta Kades Tingkatkan Program Pemberdayaan

Komisi I Sorot Status Kemiskinan Ekstrem

SUMENEP – Angka kemiskinan ekstrem tahun ini berpotensi meluas. Jika berkaca pada data tahun lalu, angka kemiskinan ekstrem tersebar di lima kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki lima desa yang tergolong miskin ekstrem.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sumenep Achmad Salaf Junaidi mengatakan, pihaknya mendapat data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari pemerintah pusat. Tertulis jika jumlah penduduk miskin di Kota Keris mencapai 512 ribu jiwa atau 155 ribu KK.

Meski begitu, bappeda tidak langsung percaya dengan data P3KE tersebut. Salaf mengaku menelaah data yang mencantumkan masyarakat miskin ekstrem. Setiap data kemiskinan yang dikirim dari pemerintah pusat pasti melalui proses penyaringan. Sebab, data itu belum tentu valid dan akurat, ujarnya.

Dalam proses verifikasi data P3KE, bappeda melibatkan Dispendukcapil Sumenep. Hal itu untuk mempermudah proses pemadanan data dengan melihat profesi masing-masing NIK. Data yang patut diduga bukan orang miskin langsung dibersihkan,” katanya

Baca Juga :  Pengungkapan Kasus Dugaan Terorisme Terus Dikembangkan

Menurut Salaf, terdapat 200 ribuan jiwa yang dinilai masuk kriteria miskin ekstrem. Salaf menyebut, data tersebut tersebar di seluruh desa di Kota Keris.

Saat ini data tersebut dikirim ke seluruh desa untuk diverifikasi kembali. Sebab, dikhawatirkan terdapat data masyarakat yang meleset atau tidak tergolong miskin ekstrem.

Nanti dari hasil verifikasi itu desa akan menetapkan warga yang tergolong miskin ekstrem, paparnya.

Salaf menjelaskan, data P3KE memengaruhi angka kemiskinan ekstrem sebelumnya. Artinya, jika tahun lalu data kemiskinan ekstrem hanya 25 desa, semakin luas ke semuadesa. Semua desa dan kecamatan pasti ada kemiskinan ekstrem. Itu sudah petunjuk dari pusat, terangnya.

Baca Juga :  Deklarasi Tolak Cantrang di Tengah Laut

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyampaikan, setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan DD kepada pemerintah desa. Anggaran miliaran tersebut diberikan untuk menyelesaikan berbagai problem kerakyatan yang terjadi di tingkat desa.

Karena itu, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membuat program yang menunjang terhadap peningkatan sumber daya manusia. Termasuk juga dalam pengentasan kemiskinan. Untuk menekan kemiskinan ekstrem, lanjut Darul, kepala desa harus memprioritaskan program pemberdayaan.

Dia mendorong agar program fisik yang selama ini lebih mendominasi agar dikurangi. ”Jadi, program itu harus berpihak pada kepentingan seluruh rakyat desa, terutama masyarakat miskin dan masyarakat marginal,” tegasnya. (bil/rus)

SUMENEP – Angka kemiskinan ekstrem tahun ini berpotensi meluas. Jika berkaca pada data tahun lalu, angka kemiskinan ekstrem tersebar di lima kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki lima desa yang tergolong miskin ekstrem.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sumenep Achmad Salaf Junaidi mengatakan, pihaknya mendapat data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari pemerintah pusat. Tertulis jika jumlah penduduk miskin di Kota Keris mencapai 512 ribu jiwa atau 155 ribu KK.

Meski begitu, bappeda tidak langsung percaya dengan data P3KE tersebut. Salaf mengaku menelaah data yang mencantumkan masyarakat miskin ekstrem. Setiap data kemiskinan yang dikirim dari pemerintah pusat pasti melalui proses penyaringan. Sebab, data itu belum tentu valid dan akurat, ujarnya.


Dalam proses verifikasi data P3KE, bappeda melibatkan Dispendukcapil Sumenep. Hal itu untuk mempermudah proses pemadanan data dengan melihat profesi masing-masing NIK. Data yang patut diduga bukan orang miskin langsung dibersihkan,” katanya

Baca Juga :  Perayaan HKN Dinkes P2KB Sumenep Meriah

Menurut Salaf, terdapat 200 ribuan jiwa yang dinilai masuk kriteria miskin ekstrem. Salaf menyebut, data tersebut tersebar di seluruh desa di Kota Keris.

Saat ini data tersebut dikirim ke seluruh desa untuk diverifikasi kembali. Sebab, dikhawatirkan terdapat data masyarakat yang meleset atau tidak tergolong miskin ekstrem.

Nanti dari hasil verifikasi itu desa akan menetapkan warga yang tergolong miskin ekstrem, paparnya.

- Advertisement -

Salaf menjelaskan, data P3KE memengaruhi angka kemiskinan ekstrem sebelumnya. Artinya, jika tahun lalu data kemiskinan ekstrem hanya 25 desa, semakin luas ke semuadesa. Semua desa dan kecamatan pasti ada kemiskinan ekstrem. Itu sudah petunjuk dari pusat, terangnya.

Baca Juga :  Jadwal Penerbangan Wings Air Tertunda 4 Jam

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyampaikan, setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan DD kepada pemerintah desa. Anggaran miliaran tersebut diberikan untuk menyelesaikan berbagai problem kerakyatan yang terjadi di tingkat desa.

Karena itu, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membuat program yang menunjang terhadap peningkatan sumber daya manusia. Termasuk juga dalam pengentasan kemiskinan. Untuk menekan kemiskinan ekstrem, lanjut Darul, kepala desa harus memprioritaskan program pemberdayaan.

Dia mendorong agar program fisik yang selama ini lebih mendominasi agar dikurangi. ”Jadi, program itu harus berpihak pada kepentingan seluruh rakyat desa, terutama masyarakat miskin dan masyarakat marginal,” tegasnya. (bil/rus)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/