alexametrics
22.4 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Pemkab Terpadu Kembali Digerojok Rp 9,4 Miliar

SUMENEP – Penataan kawasan kantor pemerintah kabupaten (pemkab) terpadu kembali digerojok dana besar. Tahun ini Pemkab Sumenep melalui dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman (DPRKP) dan cipta karya mengalokasikan dana sekitar Rp 9,4 miliar untuk pembangunan lanjutan. Pada 2018, biayanya sekitar Rp 10 miliar.

Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto mengatakan, dana Rp 9,4 miliar itu dibagi dalam empat paket. Pertama, revitalisasi fasilitas umum sekitar Rp 1,4 miliar. Kedua, mekanikal elektrikal Rp 1,5 miliar. Ketiga, penerangan jalan umum (PJU) dan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 2,7 miliar.

”Kemudian yang keempat ini agak besar. Yakni, pembangunan jalan masuk serta penataan saluran dan terotoar dianggarkan Rp 3,8 miliar,” jelas Bambang.

Baca Juga :  Komitmen Empat Pemkab setelah Meraih Opini WTP

Bambang menyampaikan, empat paket proyek itu akan diluncurkan dalam waktu dekat. Saat ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Targetnya pada Februari, lelang sudah bisa dilakukan.

”Kami ingin pembangunan kawasan pemkab terpadu ini bisa dilakukan awal tahun,” katanya. ”Percuma APBD selesai duluan kalau pembangunannya tidak digelar lebih cepat,” tambahnya.

Dia menjelaskan, pembangunan kawasan pemkab terpadu dilakukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan sekali masuk, warga bisa mendatangi berbagai kantor pemerintahan sekaligus. Hal itu dinilai lebih efektif dibandingkan saat pemkab terpisah oleh pagar pembatas.

Selain itu, kawasan pemkab terpadu akan menjadi ruang yang nyaman bagi warga. Saat RTH nanti terbangun, masyarakat bisa menikmati sore di kawasan pemkab. Termasuk, beberapa objek di kawasan pemkab terpadu bisa dijadikan spot foto.

Baca Juga :  KPU Jatim: PSU Harus Sesuai Regulasi

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berharap seluruh pembangunan bisa digelar lebih awal. Bukan hanya kawasan pemkab terpadu, melainkan juga proyek-proyek pembangunan lainnya di Sumenep. Dia tidak ingin pembangunan yang sudah dianggarkan APBD menumpuk pada akhir tahun. ”Lebih cepat, lebih baik,” katanya.

SUMENEP – Penataan kawasan kantor pemerintah kabupaten (pemkab) terpadu kembali digerojok dana besar. Tahun ini Pemkab Sumenep melalui dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman (DPRKP) dan cipta karya mengalokasikan dana sekitar Rp 9,4 miliar untuk pembangunan lanjutan. Pada 2018, biayanya sekitar Rp 10 miliar.

Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto mengatakan, dana Rp 9,4 miliar itu dibagi dalam empat paket. Pertama, revitalisasi fasilitas umum sekitar Rp 1,4 miliar. Kedua, mekanikal elektrikal Rp 1,5 miliar. Ketiga, penerangan jalan umum (PJU) dan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 2,7 miliar.

”Kemudian yang keempat ini agak besar. Yakni, pembangunan jalan masuk serta penataan saluran dan terotoar dianggarkan Rp 3,8 miliar,” jelas Bambang.

Baca Juga :  Komitmen Kades Hj. Antiyani Majukan Desa Keles

Bambang menyampaikan, empat paket proyek itu akan diluncurkan dalam waktu dekat. Saat ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Targetnya pada Februari, lelang sudah bisa dilakukan.

”Kami ingin pembangunan kawasan pemkab terpadu ini bisa dilakukan awal tahun,” katanya. ”Percuma APBD selesai duluan kalau pembangunannya tidak digelar lebih cepat,” tambahnya.

Dia menjelaskan, pembangunan kawasan pemkab terpadu dilakukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan sekali masuk, warga bisa mendatangi berbagai kantor pemerintahan sekaligus. Hal itu dinilai lebih efektif dibandingkan saat pemkab terpisah oleh pagar pembatas.

Selain itu, kawasan pemkab terpadu akan menjadi ruang yang nyaman bagi warga. Saat RTH nanti terbangun, masyarakat bisa menikmati sore di kawasan pemkab. Termasuk, beberapa objek di kawasan pemkab terpadu bisa dijadikan spot foto.

Baca Juga :  Cegah Penyakit, Wabup Bersama Dinkes Sumenep Ajak Warga Terapkkan PHBS
- Advertisement -

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berharap seluruh pembangunan bisa digelar lebih awal. Bukan hanya kawasan pemkab terpadu, melainkan juga proyek-proyek pembangunan lainnya di Sumenep. Dia tidak ingin pembangunan yang sudah dianggarkan APBD menumpuk pada akhir tahun. ”Lebih cepat, lebih baik,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

JPRM-KPU Bersinergi Sukseskan Pemilu

Pembentukan Pansel Belum Rampung

Membuat E-KTP Kini Lebih Mudah

Artikel Terbaru

/