alexametrics
20.6 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Biarkan Tambak Ilegal Beroperasi

SUMENEP – Meski tidak mengantongi izin lengkap, Pemkab Sumenep membiarkan tambak udang di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto beroperasi. Hingga kemarin tambak tersebut tidak ditutup.

Padahal pemkab berjanji, 15 hari setelah sidak pada 8 Januari lalu, akan melakukan tutup paksa jika tambak udang tetap beroperasi. Namun janji tersebut tidak ditepati. Kemarin (24/1), di ruang Asisten I Setkab Sumenep digelar rapat koordinasi. Hasilnya, pemkab tidak langsung melakukan penutupan. Pemkab masih mau melakukan peneguran kepada pihak tambak.

Kepala Satpol PP Sumenep Fajar Rahman mengatakan, rapat koordinasi sudah dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Hasilnya, tambak udang ilegal itu belum bisa ditutup karena mau dilakukan peneguran terlebih dahulu. ”Mau ditegur dulu, kemudian kami panggil pihak pemilik tambak,” katanya.

Baca Juga :  Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Tersendat

Menurut Fajar, meski pemilik tambak melanggar karena tidak memiliki izin, penindakan akan dilakukan sesuai prosedur. Bukankah sudah dua tahun tambak itu beroperasi tanpa izin. Fajar mengaku sudah tahu hal itu. Namun, satpol PP tidak bisa bekerja sendirian. ”Harus bersama-sama,” ucapnya.

Asisten I Setkab Sumenep Carto mengatakan, tambak udang ilegal tidak bisa langsung ditutup. Sebab, harus mendengarkan hasil investigasi dari pihak-pihak terkait. Termasuk dari kepala desa yang dekat dengan lokasi tambak. ”Koordinasi ini kami minta pendapat. Makanya, ditegur dulu sampai tiga kali,” terangnya.

Carto tidak menampik, dari sisi legalitas, tambak udang di Desa Pakandangan Barat itu tidak berizin. Namun, penindakan tidak bisa tergesa-gesa. Harus ada pertimbangan terlebih dahulu. ”Masukan dari dinas perikanan, lokasi itu memang tidak bisa dibangun tambak. Jadi tidak berizin,” jelasnya.

Baca Juga :  Tidak seperti Padi, Tembakau Dirawat Setiap Hari

Dia berjanji, surat teguran akan dilayangkan secepatnya. Setelah itu, baru pemkab bertindak. ”Intinya, tambak udang itu ditutup karena aturannya memang tidak boleh,” ujar Carto.

Surat teguran itu sebagai dasar persiapan. Khawatir dari pihak pemilik tambak melakukan gugatan. ”Makanya, harus didahului surat teguran,” pungkasnya.

SUMENEP – Meski tidak mengantongi izin lengkap, Pemkab Sumenep membiarkan tambak udang di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto beroperasi. Hingga kemarin tambak tersebut tidak ditutup.

Padahal pemkab berjanji, 15 hari setelah sidak pada 8 Januari lalu, akan melakukan tutup paksa jika tambak udang tetap beroperasi. Namun janji tersebut tidak ditepati. Kemarin (24/1), di ruang Asisten I Setkab Sumenep digelar rapat koordinasi. Hasilnya, pemkab tidak langsung melakukan penutupan. Pemkab masih mau melakukan peneguran kepada pihak tambak.

Kepala Satpol PP Sumenep Fajar Rahman mengatakan, rapat koordinasi sudah dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Hasilnya, tambak udang ilegal itu belum bisa ditutup karena mau dilakukan peneguran terlebih dahulu. ”Mau ditegur dulu, kemudian kami panggil pihak pemilik tambak,” katanya.

Baca Juga :  Festival Kuliner Nusantara Siap Digelar

Menurut Fajar, meski pemilik tambak melanggar karena tidak memiliki izin, penindakan akan dilakukan sesuai prosedur. Bukankah sudah dua tahun tambak itu beroperasi tanpa izin. Fajar mengaku sudah tahu hal itu. Namun, satpol PP tidak bisa bekerja sendirian. ”Harus bersama-sama,” ucapnya.

Asisten I Setkab Sumenep Carto mengatakan, tambak udang ilegal tidak bisa langsung ditutup. Sebab, harus mendengarkan hasil investigasi dari pihak-pihak terkait. Termasuk dari kepala desa yang dekat dengan lokasi tambak. ”Koordinasi ini kami minta pendapat. Makanya, ditegur dulu sampai tiga kali,” terangnya.

Carto tidak menampik, dari sisi legalitas, tambak udang di Desa Pakandangan Barat itu tidak berizin. Namun, penindakan tidak bisa tergesa-gesa. Harus ada pertimbangan terlebih dahulu. ”Masukan dari dinas perikanan, lokasi itu memang tidak bisa dibangun tambak. Jadi tidak berizin,” jelasnya.

Baca Juga :  Antisipasi Kasus Kematian Ibu

Dia berjanji, surat teguran akan dilayangkan secepatnya. Setelah itu, baru pemkab bertindak. ”Intinya, tambak udang itu ditutup karena aturannya memang tidak boleh,” ujar Carto.

Surat teguran itu sebagai dasar persiapan. Khawatir dari pihak pemilik tambak melakukan gugatan. ”Makanya, harus didahului surat teguran,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Sarankan Sekolah Bentuk Satgas Narkoba

Uang Sewa PPI Tak Jelas

Wujud Nyata Penanaman Karakter

Artikel Terbaru

/