alexametrics
22.4 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Realisasi Bantuan Bibit Kedelai Bermasalah

SUMENEP – Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Sumenep mendapatkan program hibah seratus hektare tanaman kedelai 2018. Penyaluran di bawah diduga ada penyelewengan oknum koordinator. Kelompok tani (poktan) di kepulauan mengungkap masalah bantuan ini.

Hingga pertengahan Mei hanya mencapai 13 ribu hektare dari target seratus hektare. Jumlah tersebut hasil verifikasi dispertapahorbun. Sejak awal ada indikasi tidak sesuai spesifikasi. Poktan yang mengajukan proposal masih dimintai uang antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Putera Mandiri Suwiter mengatakan, bantuan pemerintah sangat luar biasa kepada petani. Namun, penyaluran dari koordinator ke poktan melihat besaran keuangannya saja. Sebab, bantuan itu tidak ditanam, tapi dijual ke perusahaan tempe dan tahu.

”Kalau tidak percaya, silakan kroscek sendiri ke Kangayan dan Arjasa,” terang pria 40 tahun asal Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep itu, Selasa (22/5).

Pihaknya sudah menyampaikan kepada dinas terkait. Tidak ada tanaman kedelai dimulai awal tahun. Tanaman kedelai tidak butuh air hujan, melainkan butuh lahan lembap. Biasanya penanaman kedelai mulai Juni ke belakang sama seperti kacang hijau. ”Kalau banyak air, tanaman kedelai akan mati,” katanya.

Dia mengungkapkan, saat ini di Kangayan dan Arjasa tidak ada yang menanam kedelai. Bibitnya dijual kepada perusahaan. Selain itu, koordinator yang mengambil alih setelah pencairan dari bank. ”Jika dikelabui seperti itu sangat disayangkan. Meskipun bantuan banyak, tapi tidak terealisasi kan sayang,” ujarnya.

Pihaknya sudah berupaya mendapatkan bantuan bibit kedelai. Hanya, ketika mengajukan proposal, masih ada uang pelicin antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Selain itu, supaya mendapatkan bantuan, semua anggota diminta menyetorkan sertifikat tanah oleh koordinator. ”Sedangkan di kelompok lain cukup sertifikat poktan dan KTP masing-masing anggota,” tegasnya.

Baca Juga :  Rp 22 Miliar untuk RS Arjasa

Dengan begitu, pihaknya harus memiliki sertifikat tanah 20 anggota. Atas dasar itu dia menyampaikan ke UPT, jika harus melampirkan sertifikat tanah, lebih baik tidak mendapatkan bantuan. ”Ngapain mau menanam kedelai kalau masih dipersulit,” ucapnya.

Suwiter mengungkapkan, di Kangayan dan Arjasa rata-rata pengajuan untuk penanaman bibit kedelai antara 40 sampai 50 hektare. Petani sangat antusias untuk menanam di lahan yang biasa digarap. Lain lagi yang belum pernah digarap. Karena itu, bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan.

”Sebelumnya bantuan kedelai tidak ada. Hanya tahun ini. Sayangnya, meskipun bantuan melimpah, tapi tidak sampai kepada petani,” terangnya.

Moh. Kawi selaku Ketua Poktan Jaya Ningrat menyatakan, koordinator tidak sesuai dengan komitmen awal. Pembicaraan awal itu, sebagian bantuan dibelikan koordinator untuk pengadaan bibit kedelai dan pembelian pupuk. Namun ketika uang bantuan dicairkan, di bank justru diminta oleh koordinator. ”Saya yang mencairkan di bank. Tapi, diambil oleh koordinator. Alasan koordinator yang akan membelikan bibit dan semacamnya,” jelasnya.

Dia mengaku tidak diberi uang sepeser pun. Padahal, anggota kelompok butuh biaya tanam. Proposal yang diajukan Rp 56 juta. Lebih kurang 50 hektare lahan akan ditanami bibit kedelai. ”Saya tidak mau. Akhirnya saya serahkan kepada koordinator. Anak buah saya sepakat tidak mau semua,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam berpendapat, pengadaan mestinya disediakan sesuai kebutuhan masyarakat. Jika ada masalah seperti di Kecamatan Kangayan dan Arjasa,  dispertapahorbun harus bertanggung jawab. Hal itu harus dijadikan bahan evaluasi. Cari akar masalah dan selesaikan agar tidak mengulangi kegiatan yang salah.

”Lakukan pekerjaan yang baik dengan cara yang baik. Jangan memulai pekerjaan yang baik dengan cara salah,” ingatnya.

Baca Juga :  Disperta Sediakan 335 Ton Benih

Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dispertahorbun Sumenep Habe Hajat menjelaskan, pada 2017 target penanaman kedelai dari pusat 20.920 hektare. Namun yang bisa terealisasi 17 ribu hektare lebih. Sebab, bantuan untuk sepuluh poktan di Kecamatan Arjasa dikembalikan. ”Kalau untuk tahun ini belum terealisasi. Itu target dari pusat seratus ribu hektare. Tapi, di DPA-nya turun target 50 ribu hektare,” ucapnya.

Habe menambahkan, luas target sepuluh poktan itu sekitar 400 hektare. Informasi yang menyatakan bantuan diambil alih petugas tidak ada. Sebab, yang mencairkan ke bank adalah ketua dan bendahara poktan. ”Kalau seperti itu (diambil alih petugas, Red) kesalahan kelompok. Kenapa diberikan? Sebelum pencairan kami mengundang semua kelompok tani,” ujarnya.

Dalam sosialisasi telah disampaikan bahwa bantuan pemerintah (banper) dibelanjakan oleh kelompok. Ada surat pernyataan bahwa kelompok benar-benar siap mengerjakan. Juga kesiapan mengembalikan jika tidak bisa melaksanakan. ”Kalau memang nanti diambil alih petugas salahnya kelompok. Harusnya lapor ke kita,” jelasnya.

Dispertapahorbun  ketika rapat sudah mengingatkan petugas agar tidak ikut campur dalam pembelian. Sebab, pihaknya hanya sebagai pengawalan teknis. Jika per 31 Maret tidak dibelanjakan harus dikembalikan ke kas negara.

Jika poktan tidak bisa menanam, pihaknya secara sepihak bisa melaksanakan atau mengambil alih dari rekening kelompok. Kemudian, dikembalikan ke kas negara. ”Dasarnya kita, itu surat dari pusat,” jelasnya.

Pada 2017 jumlah poktan yang menerima bantuan tersebut 724 kelompok. Dari target 20 ribu hektare terealisasi 17 ribu lebih. Kalau tahun 2018, DPA-nya sudah berubah 50 ribu hektare. Target dari pusat 100 ribu hektare. Dari target itu terkumpuul 10 ribu calon petani calon lokasi (CPCL). Namun belum terealisasi.

SUMENEP – Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Sumenep mendapatkan program hibah seratus hektare tanaman kedelai 2018. Penyaluran di bawah diduga ada penyelewengan oknum koordinator. Kelompok tani (poktan) di kepulauan mengungkap masalah bantuan ini.

Hingga pertengahan Mei hanya mencapai 13 ribu hektare dari target seratus hektare. Jumlah tersebut hasil verifikasi dispertapahorbun. Sejak awal ada indikasi tidak sesuai spesifikasi. Poktan yang mengajukan proposal masih dimintai uang antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Putera Mandiri Suwiter mengatakan, bantuan pemerintah sangat luar biasa kepada petani. Namun, penyaluran dari koordinator ke poktan melihat besaran keuangannya saja. Sebab, bantuan itu tidak ditanam, tapi dijual ke perusahaan tempe dan tahu.


”Kalau tidak percaya, silakan kroscek sendiri ke Kangayan dan Arjasa,” terang pria 40 tahun asal Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep itu, Selasa (22/5).

Pihaknya sudah menyampaikan kepada dinas terkait. Tidak ada tanaman kedelai dimulai awal tahun. Tanaman kedelai tidak butuh air hujan, melainkan butuh lahan lembap. Biasanya penanaman kedelai mulai Juni ke belakang sama seperti kacang hijau. ”Kalau banyak air, tanaman kedelai akan mati,” katanya.

Dia mengungkapkan, saat ini di Kangayan dan Arjasa tidak ada yang menanam kedelai. Bibitnya dijual kepada perusahaan. Selain itu, koordinator yang mengambil alih setelah pencairan dari bank. ”Jika dikelabui seperti itu sangat disayangkan. Meskipun bantuan banyak, tapi tidak terealisasi kan sayang,” ujarnya.

Pihaknya sudah berupaya mendapatkan bantuan bibit kedelai. Hanya, ketika mengajukan proposal, masih ada uang pelicin antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Selain itu, supaya mendapatkan bantuan, semua anggota diminta menyetorkan sertifikat tanah oleh koordinator. ”Sedangkan di kelompok lain cukup sertifikat poktan dan KTP masing-masing anggota,” tegasnya.

Baca Juga :  Rawan Disalahgunakan, Minta Poktan Tak Serahkan Stempel ke Kios
- Advertisement -

Dengan begitu, pihaknya harus memiliki sertifikat tanah 20 anggota. Atas dasar itu dia menyampaikan ke UPT, jika harus melampirkan sertifikat tanah, lebih baik tidak mendapatkan bantuan. ”Ngapain mau menanam kedelai kalau masih dipersulit,” ucapnya.

Suwiter mengungkapkan, di Kangayan dan Arjasa rata-rata pengajuan untuk penanaman bibit kedelai antara 40 sampai 50 hektare. Petani sangat antusias untuk menanam di lahan yang biasa digarap. Lain lagi yang belum pernah digarap. Karena itu, bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan.

”Sebelumnya bantuan kedelai tidak ada. Hanya tahun ini. Sayangnya, meskipun bantuan melimpah, tapi tidak sampai kepada petani,” terangnya.

Moh. Kawi selaku Ketua Poktan Jaya Ningrat menyatakan, koordinator tidak sesuai dengan komitmen awal. Pembicaraan awal itu, sebagian bantuan dibelikan koordinator untuk pengadaan bibit kedelai dan pembelian pupuk. Namun ketika uang bantuan dicairkan, di bank justru diminta oleh koordinator. ”Saya yang mencairkan di bank. Tapi, diambil oleh koordinator. Alasan koordinator yang akan membelikan bibit dan semacamnya,” jelasnya.

Dia mengaku tidak diberi uang sepeser pun. Padahal, anggota kelompok butuh biaya tanam. Proposal yang diajukan Rp 56 juta. Lebih kurang 50 hektare lahan akan ditanami bibit kedelai. ”Saya tidak mau. Akhirnya saya serahkan kepada koordinator. Anak buah saya sepakat tidak mau semua,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam berpendapat, pengadaan mestinya disediakan sesuai kebutuhan masyarakat. Jika ada masalah seperti di Kecamatan Kangayan dan Arjasa,  dispertapahorbun harus bertanggung jawab. Hal itu harus dijadikan bahan evaluasi. Cari akar masalah dan selesaikan agar tidak mengulangi kegiatan yang salah.

”Lakukan pekerjaan yang baik dengan cara yang baik. Jangan memulai pekerjaan yang baik dengan cara salah,” ingatnya.

Baca Juga :  Resmikan Kantor PT Garam, Menteri BUMN Hindari Media

Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dispertahorbun Sumenep Habe Hajat menjelaskan, pada 2017 target penanaman kedelai dari pusat 20.920 hektare. Namun yang bisa terealisasi 17 ribu hektare lebih. Sebab, bantuan untuk sepuluh poktan di Kecamatan Arjasa dikembalikan. ”Kalau untuk tahun ini belum terealisasi. Itu target dari pusat seratus ribu hektare. Tapi, di DPA-nya turun target 50 ribu hektare,” ucapnya.

Habe menambahkan, luas target sepuluh poktan itu sekitar 400 hektare. Informasi yang menyatakan bantuan diambil alih petugas tidak ada. Sebab, yang mencairkan ke bank adalah ketua dan bendahara poktan. ”Kalau seperti itu (diambil alih petugas, Red) kesalahan kelompok. Kenapa diberikan? Sebelum pencairan kami mengundang semua kelompok tani,” ujarnya.

Dalam sosialisasi telah disampaikan bahwa bantuan pemerintah (banper) dibelanjakan oleh kelompok. Ada surat pernyataan bahwa kelompok benar-benar siap mengerjakan. Juga kesiapan mengembalikan jika tidak bisa melaksanakan. ”Kalau memang nanti diambil alih petugas salahnya kelompok. Harusnya lapor ke kita,” jelasnya.

Dispertapahorbun  ketika rapat sudah mengingatkan petugas agar tidak ikut campur dalam pembelian. Sebab, pihaknya hanya sebagai pengawalan teknis. Jika per 31 Maret tidak dibelanjakan harus dikembalikan ke kas negara.

Jika poktan tidak bisa menanam, pihaknya secara sepihak bisa melaksanakan atau mengambil alih dari rekening kelompok. Kemudian, dikembalikan ke kas negara. ”Dasarnya kita, itu surat dari pusat,” jelasnya.

Pada 2017 jumlah poktan yang menerima bantuan tersebut 724 kelompok. Dari target 20 ribu hektare terealisasi 17 ribu lebih. Kalau tahun 2018, DPA-nya sudah berubah 50 ribu hektare. Target dari pusat 100 ribu hektare. Dari target itu terkumpuul 10 ribu calon petani calon lokasi (CPCL). Namun belum terealisasi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/