24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Tujuh OPD Berniat Beli Sepeda Motor Listrik

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai melirik sepeda motor listrik sebagai kendaraan dinas. Apalagi, secara regulasi sudah ada dasar yang kuat, yakni Instruksi Presiden (Inpres) 7/2022 dan Perbup 87/2022.

Informasi yang diterima koran ini, ada enam OPD yang berniat melakukan pengadaan sepeda motor listrik. Yakni, inspektorat, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dan disdik. Selain itu, bappeda, BPPKAD, dinkes dan P2KB, serta PUTR.

Kabag Umum Setkab Sumenep Heru Santoso mengatakan, secara aturan pengadaan sepeda motor listrik sudah diperbolehkan. Bahkan, dalam Perbup Sumenep kendaraan operasional dianjurkan menggunakan sepeda motor listrik. Hal itu sebagai bentuk implementasi dari Inpres 7/2022.

”Di dalam perbup, Bapak Bupati mengarahkan OPD, termasuk pemerintah desa, untuk kendaraan operasional, menggunakan sepeda motor listrik,” katanya.

Baca Juga :  Drama Pangereng Pangantan Bennosan Sukses Pikat Pengunjung CFD JPRM

Jika berkaca pada sembilan sepeda motor listrik yang baru dijajal bupati Sumenep, lanjut Heru, dinilai sangat hemat. Untuk jarak tempuh 80 kilometer diperkirakan menghabiskan daya Rp 2.400. Jika menggunakan bahan bakar minyak (BBM), bisa menelan biaya Rp 30 ribu.

”Kapasitas listrik kWh 450 watt itu sudah cukup untuk mengisi daya. Yang jelas, lebih hemat daripada menggunakan BBM,” paparnya.

Heru berencana menyiapkan tempat parkir khusus di lingkungan kantor bupati Sumenep. Tempat parkir tersebut akan dilengkapi pengisian daya motor listrik. ”Harganya juga tidak jauh berbeda dengan sepeda motor sekelas Beat,” tuturnya.

Kepala Inspektorat Sumenep Titik Suryati mengaku sudah berencana belanja sepeda motor listrik tahun ini. Namun, pihaknya masih ragu terkait payung hukum yang menjadi dasar pengadaannya. Karena itu, pihaknya memilih menunda niatnya untuk belanja motor listrik tersebut. ”Kami sempat berencana untuk pengadaan kendaraan operasional karena kendaraan yang ada sudah tua,” ujarnya.

Baca Juga :  Bangkalan Terbanyak Kasus Warga yang Positif Covid-19 di Madura

Titik mengutarakan, pembahasan APBD 2023 sudah ditentukan. Instansinya belum memasukkan anggaran belanja motor listrik. Sebab, anggaran yang tersedia terbatas. Namun, jika memungkinkan, pihaknya akan menganggarkan dalam perubahan APBD 2023.

”Kami berencana belanja sepeda motor listrik untuk operasional aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” bebernya.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Sumenep Mustangin menambahkan, pengadaan barang seperti sepeda motor listrik bergantung pada nominal anggaran. Jika anggaran belanja di atas Rp 200 juta, dinas teknis bisa melakukan dua pilihan. Yakni, proses lelang dan katalog.

”Tapi, kalau anggarannya di bawah Rp 200 juta, dinas bisa melakukan pengadaan langsung. Tidak perlu lelang,” tukasnya. (bil/han)

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai melirik sepeda motor listrik sebagai kendaraan dinas. Apalagi, secara regulasi sudah ada dasar yang kuat, yakni Instruksi Presiden (Inpres) 7/2022 dan Perbup 87/2022.

Informasi yang diterima koran ini, ada enam OPD yang berniat melakukan pengadaan sepeda motor listrik. Yakni, inspektorat, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dan disdik. Selain itu, bappeda, BPPKAD, dinkes dan P2KB, serta PUTR.

Kabag Umum Setkab Sumenep Heru Santoso mengatakan, secara aturan pengadaan sepeda motor listrik sudah diperbolehkan. Bahkan, dalam Perbup Sumenep kendaraan operasional dianjurkan menggunakan sepeda motor listrik. Hal itu sebagai bentuk implementasi dari Inpres 7/2022.


”Di dalam perbup, Bapak Bupati mengarahkan OPD, termasuk pemerintah desa, untuk kendaraan operasional, menggunakan sepeda motor listrik,” katanya.

Baca Juga :  Sabet Penghargaan Tingkat Jatim

Jika berkaca pada sembilan sepeda motor listrik yang baru dijajal bupati Sumenep, lanjut Heru, dinilai sangat hemat. Untuk jarak tempuh 80 kilometer diperkirakan menghabiskan daya Rp 2.400. Jika menggunakan bahan bakar minyak (BBM), bisa menelan biaya Rp 30 ribu.

”Kapasitas listrik kWh 450 watt itu sudah cukup untuk mengisi daya. Yang jelas, lebih hemat daripada menggunakan BBM,” paparnya.

Heru berencana menyiapkan tempat parkir khusus di lingkungan kantor bupati Sumenep. Tempat parkir tersebut akan dilengkapi pengisian daya motor listrik. ”Harganya juga tidak jauh berbeda dengan sepeda motor sekelas Beat,” tuturnya.

- Advertisement -

Kepala Inspektorat Sumenep Titik Suryati mengaku sudah berencana belanja sepeda motor listrik tahun ini. Namun, pihaknya masih ragu terkait payung hukum yang menjadi dasar pengadaannya. Karena itu, pihaknya memilih menunda niatnya untuk belanja motor listrik tersebut. ”Kami sempat berencana untuk pengadaan kendaraan operasional karena kendaraan yang ada sudah tua,” ujarnya.

Baca Juga :  Sebulan Berlalu, Hasil Reses Tidak Diparipurnakan

Titik mengutarakan, pembahasan APBD 2023 sudah ditentukan. Instansinya belum memasukkan anggaran belanja motor listrik. Sebab, anggaran yang tersedia terbatas. Namun, jika memungkinkan, pihaknya akan menganggarkan dalam perubahan APBD 2023.

”Kami berencana belanja sepeda motor listrik untuk operasional aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” bebernya.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Sumenep Mustangin menambahkan, pengadaan barang seperti sepeda motor listrik bergantung pada nominal anggaran. Jika anggaran belanja di atas Rp 200 juta, dinas teknis bisa melakukan dua pilihan. Yakni, proses lelang dan katalog.

”Tapi, kalau anggarannya di bawah Rp 200 juta, dinas bisa melakukan pengadaan langsung. Tidak perlu lelang,” tukasnya. (bil/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/