alexametrics
21.9 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Potret Buram Pendidikan di Pelosok Kabupaten Sumenep (4)

Kelas I dan Kelas II Masing-Masing Hanya 1 Siswa

Pamor sekolah dasar negeri (SDN) di pelosok perlahan semakin redup seiring berkembangnya sekolah swasta yang hadir dengan berbagai inovasi. Sistem penerimaan siswa baru juga kurang berpihak pada sekolah negeri. Padahal pemerintah mengatur sistem zonasi berdasarkan tempat tinggal.

HERIVIYA YUVI, Sumenep, Jawa Pos Radar Madura­

MIRZA dan Aryanti kunci kesuksesan kegiatan belajar mengajar (KBM) kelas I dan II SDN Meddelan. Tanpa kehadiran mereka, dipastikan tidak ada kegiatan di kelas masing-masing.

Jika Mirza sakit atau izin, KBM kelas II pasti kosong. Demikian juga di kelas I. Jika Aryanti berhalangan masuk sekolah, tidak akan ada kegiatan belajar mengajar untuk kelas I.

Tapi, bukan berarti tidak ada aktivitas sama sekali di kelas jika di antara mereka tidak masuk. Sebab, dua siswa itu menempati satu ruangan yang sama. Tentu saja, banyak celah kosong ruangan yang ditempati dua siswa beda kelas itu.

Tak ada suara keramaian dan senda gurau murid di kelas itu saat Jawa Pos Radar Madura (JPRM) berkunjung Kamis pagi (9/6). Dua meja belajar berada di bagian tengah ruangan. Satu meja untuk Mirza dan satu lagi ditempati Aryanti.

Di dekat meja Aryanti ada tiga kursi. Satu kursi ditempati bocah tujuh tahun itu, satu kursi untuk tempat tas, dan satu kursi di seberang meja menghadap kepadanya. Mirza juga dapat ”jatah” dua kursi. Tapi yang satu tanpa penghuni.

Di samping kanan mereka, kursi dan meja tertata, pertanda tidak dipakai. Hanya di dekat pintu ada meja dan kursi yang biasa ditempati guru. Di bagian belakang ada dua papan berwarna kuning tempat menempel karya siswa. Di pojok ada meja tempat buku pelajaran.

Selain kursi, meja, dan papan, ruangan itu melompong…

Pada jam istirahat, usai ujian Kamis (9/6), Mirza dan Aryanti membeli jajan di sebelah sekolah. Di depan ruang kelas kami bertemu Rasidi dan guru lainnya bernama Farizi. Rasidi mengajar kelas VI. ”Karena kelas I dan kelas II diampu oleh guru kelas dari GTT,” tutur Rasidi.

Ruang kelas di pojok utara sebelah barat itu memiliki meja dan bangku lumayan banyak. Menandakan sekolah tersebut dulu diminati. Dia berharap sistem zonasi berlaku juga di pedesaan agar sekolahnya tidak semakin sepi seperti sekarang karena tidak punya murid.

Baca Juga :  Tahun Ini Perbaiki SDN Batorasang 1 dan 2

Menurut dia, kepala sekolah dan guru serta petugas sekolah sudah memutar otak memeras keringat dalam pencarian siswa baru setiap tahun. Namun, lembaga lain juga rebutan untuk mendapatkan siswa baru. ”Seperti sekarang, kami sudah turun ke bawah datang ke rumah-rumah wali murid yang memiliki putra-putri TK sejak beberapa minggu lalu,” jelasnya.

Rasidi berharap ada solusi agar sekolahnya berjalan seperti dulu lagi. Dulu, kata dia, SDN Meddelan memiliki banyak siswa. Dari siswa-siswa itu kemudian banyak meraih prestasi meski hanya tingkat kecamatan.

Menjamurnya madrasah menggilas keberadaan SDN di pedesaan. Terutama sejak madrasah ibtidaiyah (MI) masuk pagi. Tidak sedikit sekolah di bawah naungan dinas pendidikan (disdik) yang ditutup dan digabung dengan sekolah lain.

Tidak sedikit pula sekolah yang dibiarkan hidup dalam ketidakmenentuan akibat jumlah siswa menyusut setiap tahun. Seperti SDN Meddelan, hidup segan mati tak mau. Dua tahun terakhir hanya mendapat satu siswa baru.

Itu pun satu di antara mereka anak guru di sekolah yang berada di desa berpenduduk tiga ribu lebih tersebut. Padahal sekolah di Jalan Asam Ulung Nomor 02 itu berdiri di lingkungan lumayan padat penduduk.

Gedung sekolah di Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng, Sumenep, masih sangat kokoh. Ketersediaan sarana prasarana juga sangat lengkap. Mulai gedung sekolah, bangku, kursi, buku pelajaran, alat peraga, dan lain semacamnya.

Tenaga pendidik bisa dibilang memadai untuk ukuran sekolah dengan jumlah siswa sebanyak itu. Perinciannya, tujuh guru pegawai negeri sipil (PNS), seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dua guru tidak tetap (GTT), dan seorang penjaga.

Lembaga bernomor pokok sekolah nasional (NPSN) itu kini dipimpin Sufyati. Perempuan berkerudung itu mengaku baru satu bulan lebih bertugas sebagai kepala sekolah. ”Siswa kelas I ada satu dan siswa kelas II ada satu,” tegas dia kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Jumlah siswa hingga kelas VI juga tidak banyak. Hanya 19 kepala. Perinciannya, siswa kelas I satu orang, kelas II satu orang, kelas III dua orang. Kemudian, kelas IV empat orang, kelas V lima orang, dan kelas VI enam orang.

Baca Juga :  Kades Campaka Siap Motivasi Perangkat

Sufyati mengaku tidak banyak tahu penyebab jumlah siswa semakin sedikit. Sebab dia merupakan kepala sekolah baru. Namun, berdasarkan informasi dari guru senior di sana, sekolah itu mulai minim siswa sejak pemberlakuan MI masuk pagi belasan tahun lalu. Apalagi, sistem zonasi tidak berlaku di desa.

Kepala sekolah sebelumnya yang berstatus pelaksana tugas (Plt) bersama seluruh dewan guru dan petugas sekolah telah berjuang dan berinovasi mendapatkan siswa baru secara maksimal. Mereka juga menemui warga dari pintu ke pintu (door-to-door) yang memiliki anak usia taman kanak-kanan (TK). Pihak sekolah berharap anak-anak mereka melanjutkan ke SDN tersebut.

Era tahun 2000-an, siswa di sekolah tersebut di atas 20 siswa baru setiap tahun. Itu dibuktikan dengan jumlah bangku dan kursi di dalam ruang kelas I yang lebih dari 20 unit. Di kelas itu kini hanya dihuni satu siswa bernama Aryanti. Kelas II juga sama. Hanya ada Mirza, 8. Mirza ini putra Rasidi, salah seorang guru di sekolah.

Sufyati tidak patah semangat. Sebagai kepala sekolah baru, Sufyati akan terus berjuang berinovasi untuk kembali menarik minat warga sekitar agar putra-putrinya bisa bersekolah di lembaga yang dipimpin.

”Tahun ajaran baru ini kami akan membuka kelas tahfiz yang akan bekerja sama dengan salah satu qari internasional yang pernah jadi juri di Arab,” ucapnya yang saat itu didampingi salah seorag guru senior.

Menurut Sufyati, siswa SD minim dampak ketidaktegasan pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Penerimaan siswa baru berdasar jarak tempat tinggal ke sekolah tidak berlaku di pedesaan.

”Jadinya warga Meddelan banyak yang sekolah ke desa tetangga. Seperti SDN Daramista, ada juga yang masuk MI,” jelasnya. Selain itu, ada yang mengenyam pendidikan di Desa Cangkreng, baik SD maupun MI. Bahkan, selain SDN Meddelan, di Desa Meddelan juga ada lembaga pendidikan sederajat yang masuk pagi. Lokasinya tidak terlalu jauh dengan sekolah yang dinakhodai Sufyati. (*/luq)

Pamor sekolah dasar negeri (SDN) di pelosok perlahan semakin redup seiring berkembangnya sekolah swasta yang hadir dengan berbagai inovasi. Sistem penerimaan siswa baru juga kurang berpihak pada sekolah negeri. Padahal pemerintah mengatur sistem zonasi berdasarkan tempat tinggal.

HERIVIYA YUVI, Sumenep, Jawa Pos Radar Madura­

MIRZA dan Aryanti kunci kesuksesan kegiatan belajar mengajar (KBM) kelas I dan II SDN Meddelan. Tanpa kehadiran mereka, dipastikan tidak ada kegiatan di kelas masing-masing.


Jika Mirza sakit atau izin, KBM kelas II pasti kosong. Demikian juga di kelas I. Jika Aryanti berhalangan masuk sekolah, tidak akan ada kegiatan belajar mengajar untuk kelas I.

Tapi, bukan berarti tidak ada aktivitas sama sekali di kelas jika di antara mereka tidak masuk. Sebab, dua siswa itu menempati satu ruangan yang sama. Tentu saja, banyak celah kosong ruangan yang ditempati dua siswa beda kelas itu.

Tak ada suara keramaian dan senda gurau murid di kelas itu saat Jawa Pos Radar Madura (JPRM) berkunjung Kamis pagi (9/6). Dua meja belajar berada di bagian tengah ruangan. Satu meja untuk Mirza dan satu lagi ditempati Aryanti.

Di dekat meja Aryanti ada tiga kursi. Satu kursi ditempati bocah tujuh tahun itu, satu kursi untuk tempat tas, dan satu kursi di seberang meja menghadap kepadanya. Mirza juga dapat ”jatah” dua kursi. Tapi yang satu tanpa penghuni.

Di samping kanan mereka, kursi dan meja tertata, pertanda tidak dipakai. Hanya di dekat pintu ada meja dan kursi yang biasa ditempati guru. Di bagian belakang ada dua papan berwarna kuning tempat menempel karya siswa. Di pojok ada meja tempat buku pelajaran.

Selain kursi, meja, dan papan, ruangan itu melompong…

Pada jam istirahat, usai ujian Kamis (9/6), Mirza dan Aryanti membeli jajan di sebelah sekolah. Di depan ruang kelas kami bertemu Rasidi dan guru lainnya bernama Farizi. Rasidi mengajar kelas VI. ”Karena kelas I dan kelas II diampu oleh guru kelas dari GTT,” tutur Rasidi.

Ruang kelas di pojok utara sebelah barat itu memiliki meja dan bangku lumayan banyak. Menandakan sekolah tersebut dulu diminati. Dia berharap sistem zonasi berlaku juga di pedesaan agar sekolahnya tidak semakin sepi seperti sekarang karena tidak punya murid.

Baca Juga :  Tahun Ini Perbaiki SDN Batorasang 1 dan 2

Menurut dia, kepala sekolah dan guru serta petugas sekolah sudah memutar otak memeras keringat dalam pencarian siswa baru setiap tahun. Namun, lembaga lain juga rebutan untuk mendapatkan siswa baru. ”Seperti sekarang, kami sudah turun ke bawah datang ke rumah-rumah wali murid yang memiliki putra-putri TK sejak beberapa minggu lalu,” jelasnya.

Rasidi berharap ada solusi agar sekolahnya berjalan seperti dulu lagi. Dulu, kata dia, SDN Meddelan memiliki banyak siswa. Dari siswa-siswa itu kemudian banyak meraih prestasi meski hanya tingkat kecamatan.

Menjamurnya madrasah menggilas keberadaan SDN di pedesaan. Terutama sejak madrasah ibtidaiyah (MI) masuk pagi. Tidak sedikit sekolah di bawah naungan dinas pendidikan (disdik) yang ditutup dan digabung dengan sekolah lain.

Tidak sedikit pula sekolah yang dibiarkan hidup dalam ketidakmenentuan akibat jumlah siswa menyusut setiap tahun. Seperti SDN Meddelan, hidup segan mati tak mau. Dua tahun terakhir hanya mendapat satu siswa baru.

Itu pun satu di antara mereka anak guru di sekolah yang berada di desa berpenduduk tiga ribu lebih tersebut. Padahal sekolah di Jalan Asam Ulung Nomor 02 itu berdiri di lingkungan lumayan padat penduduk.

Gedung sekolah di Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng, Sumenep, masih sangat kokoh. Ketersediaan sarana prasarana juga sangat lengkap. Mulai gedung sekolah, bangku, kursi, buku pelajaran, alat peraga, dan lain semacamnya.

Tenaga pendidik bisa dibilang memadai untuk ukuran sekolah dengan jumlah siswa sebanyak itu. Perinciannya, tujuh guru pegawai negeri sipil (PNS), seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dua guru tidak tetap (GTT), dan seorang penjaga.

Lembaga bernomor pokok sekolah nasional (NPSN) itu kini dipimpin Sufyati. Perempuan berkerudung itu mengaku baru satu bulan lebih bertugas sebagai kepala sekolah. ”Siswa kelas I ada satu dan siswa kelas II ada satu,” tegas dia kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Jumlah siswa hingga kelas VI juga tidak banyak. Hanya 19 kepala. Perinciannya, siswa kelas I satu orang, kelas II satu orang, kelas III dua orang. Kemudian, kelas IV empat orang, kelas V lima orang, dan kelas VI enam orang.

Baca Juga :  Kades Campaka Siap Motivasi Perangkat

Sufyati mengaku tidak banyak tahu penyebab jumlah siswa semakin sedikit. Sebab dia merupakan kepala sekolah baru. Namun, berdasarkan informasi dari guru senior di sana, sekolah itu mulai minim siswa sejak pemberlakuan MI masuk pagi belasan tahun lalu. Apalagi, sistem zonasi tidak berlaku di desa.

Kepala sekolah sebelumnya yang berstatus pelaksana tugas (Plt) bersama seluruh dewan guru dan petugas sekolah telah berjuang dan berinovasi mendapatkan siswa baru secara maksimal. Mereka juga menemui warga dari pintu ke pintu (door-to-door) yang memiliki anak usia taman kanak-kanan (TK). Pihak sekolah berharap anak-anak mereka melanjutkan ke SDN tersebut.

Era tahun 2000-an, siswa di sekolah tersebut di atas 20 siswa baru setiap tahun. Itu dibuktikan dengan jumlah bangku dan kursi di dalam ruang kelas I yang lebih dari 20 unit. Di kelas itu kini hanya dihuni satu siswa bernama Aryanti. Kelas II juga sama. Hanya ada Mirza, 8. Mirza ini putra Rasidi, salah seorang guru di sekolah.

Sufyati tidak patah semangat. Sebagai kepala sekolah baru, Sufyati akan terus berjuang berinovasi untuk kembali menarik minat warga sekitar agar putra-putrinya bisa bersekolah di lembaga yang dipimpin.

”Tahun ajaran baru ini kami akan membuka kelas tahfiz yang akan bekerja sama dengan salah satu qari internasional yang pernah jadi juri di Arab,” ucapnya yang saat itu didampingi salah seorag guru senior.

Menurut Sufyati, siswa SD minim dampak ketidaktegasan pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Penerimaan siswa baru berdasar jarak tempat tinggal ke sekolah tidak berlaku di pedesaan.

”Jadinya warga Meddelan banyak yang sekolah ke desa tetangga. Seperti SDN Daramista, ada juga yang masuk MI,” jelasnya. Selain itu, ada yang mengenyam pendidikan di Desa Cangkreng, baik SD maupun MI. Bahkan, selain SDN Meddelan, di Desa Meddelan juga ada lembaga pendidikan sederajat yang masuk pagi. Lokasinya tidak terlalu jauh dengan sekolah yang dinakhodai Sufyati. (*/luq)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/