alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

PKL Wajib Berdomisili di Sumenep

SUMENEP – Komisi II DPRD Sumenep membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang padagang kaki lima (PKL) Kamis (22/2). Mitra kerja dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Antara lain, bagian hukum, dinas koperasi dan usaha mikro, satpol PP, serta dinas perindustrian dan perdagangan.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, pihaknya menginginkan PKL betul-betul diberdayakan. Dalam perda tersebut akan diatur zona khusus PKL yang dilengkapi tanda daftar usaha (TDU). Zona itu akan diatur melalui peraturan bupati (perbup).

 Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, pihak terkait nantinya bekerja sama dengan perangkat desa. Pemerintahan desa akan memastikan bahwa PKL tersebut bertempat tinggal di desanya. ”Jadi, PKL yang berada di Sumenep asli penduduk Sumenep,” tambah pria yang dipanggil Oyok itu.

Baca Juga :  Pasar Ternak Terpadu Minim Peminat

Dalam pengajuaan TDU, PKL harus melampirkan keterangan dari kepala desa (Kades). Hal itu dilakukan supaya kekayaan alam Sumenep benar-benar dinikmati masyarakat lokal. Selama ini masih banyak PKL dari luar yang berjualan di Sumenep. ”Jika nantinya ada orang luar akan menjadi PKL di sini harus memiliki identitas Sumenep,” imbuhnya.

Para PKL juga bakal ditata dan dibina secara serius. Dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa pemerintah wajib membantu mereka, termasuk dalam hal keuangan. Misalnya, menyediakan bantuan berupa kredit melalui perbankan. Dengan demikian, mereka tidak kesulitan masalah modal.

Kemudian, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pembentukan satgas khusus. Satgas itu meliputi bagian perekonomian, dinas koperasi, bidang perencanaan, serta bidang industri dan perdagangan. ”Harus dibentuk satgas khusus. Supaya ke depan bisa dilakukan pembinaan dan penataan,” jelasnya.

Baca Juga :  Keluarga Perangkat Desa Nikmati BLT DD

Selain itu, di lokasi PKL akan dibangun pos pantau. Raperda tersebut masih menunggu hasil fasilitasi gubernur. Setelah selesai, akan diberi masa tenggang waktu sekitar enam bulan. ”Jadi, perda ini diberlakukan enam bulan sejak diundangkan. Kalau satu tahun terlalu lama,” tuturnya.

 

SUMENEP – Komisi II DPRD Sumenep membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang padagang kaki lima (PKL) Kamis (22/2). Mitra kerja dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Antara lain, bagian hukum, dinas koperasi dan usaha mikro, satpol PP, serta dinas perindustrian dan perdagangan.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, pihaknya menginginkan PKL betul-betul diberdayakan. Dalam perda tersebut akan diatur zona khusus PKL yang dilengkapi tanda daftar usaha (TDU). Zona itu akan diatur melalui peraturan bupati (perbup).

 Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, pihak terkait nantinya bekerja sama dengan perangkat desa. Pemerintahan desa akan memastikan bahwa PKL tersebut bertempat tinggal di desanya. ”Jadi, PKL yang berada di Sumenep asli penduduk Sumenep,” tambah pria yang dipanggil Oyok itu.

Baca Juga :  Warga Babbalan Tutup Akses Jalan

Dalam pengajuaan TDU, PKL harus melampirkan keterangan dari kepala desa (Kades). Hal itu dilakukan supaya kekayaan alam Sumenep benar-benar dinikmati masyarakat lokal. Selama ini masih banyak PKL dari luar yang berjualan di Sumenep. ”Jika nantinya ada orang luar akan menjadi PKL di sini harus memiliki identitas Sumenep,” imbuhnya.

Para PKL juga bakal ditata dan dibina secara serius. Dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa pemerintah wajib membantu mereka, termasuk dalam hal keuangan. Misalnya, menyediakan bantuan berupa kredit melalui perbankan. Dengan demikian, mereka tidak kesulitan masalah modal.

Kemudian, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pembentukan satgas khusus. Satgas itu meliputi bagian perekonomian, dinas koperasi, bidang perencanaan, serta bidang industri dan perdagangan. ”Harus dibentuk satgas khusus. Supaya ke depan bisa dilakukan pembinaan dan penataan,” jelasnya.

Baca Juga :  Mengurai Kemelut Pilkades Serentak 2019

Selain itu, di lokasi PKL akan dibangun pos pantau. Raperda tersebut masih menunggu hasil fasilitasi gubernur. Setelah selesai, akan diberi masa tenggang waktu sekitar enam bulan. ”Jadi, perda ini diberlakukan enam bulan sejak diundangkan. Kalau satu tahun terlalu lama,” tuturnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/